Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Abudan
"
ABSTRAK
Setelah Reformasi (21 Mei 1998), lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jawaban atas tuntutan desentralisasi yang terns menggema. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung periode 2003-2008, telah dilakukan oleh DPRD provinsi Lampung dan setelah melalui uji publik selama tiga hail, DPRD provinsi Lampung meminta pengesahan dart Presiden (4 Januari 2003). Namun, Presiden RI tidak memberikan pengesahan kepada pasangan terpilih (Alzier-Ansyori) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, justru Presiden membuat Keppres No. 8 Tahun 2003, ...
"
2007
T19595
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Depkes RI, 1980
613 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
Selangor: MPH Group Publishing Sdn Bhd, 2011
959.505 1 TUN l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakata: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997
370 IND k (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
El-Saadawi, Nawal
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
892.73 ELS m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Elvina Tri Astuti
"
Peraturan mengenai penggunaan nilai buku kegiatan merger yang dikeluarkan pemerintah dalam KMK 422/KMK.04/1998 jo. SE-23/PJ.42/1999, selama ini masih memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 mengenai penggunaan nilai buku pada proses penggabungan usaha. Peraturan ini diyakini sebagai ketentuan anti penghindaran pajak dengan mengedepankan syarat tujuan usaha ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Halawa, Ohiao
Jakarta: Nias, 1993
R 923.259 8 OHI s
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Satria Adhitama Sukma
"
Munculnya Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan berbagai polemik. Kementerian Dalam Negeri mengajukan surat permohonan pencabutan atas peraturan menteri tersebut karena dianggap telah melampaui kewenangan dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah kabupaten. Mengingat sejauh ini Kementerian Dalam Negeri yang banyak berperan dalam pembentukan peraturan daerah. Adanya surat permohonan ini justru diselesaikan melalui rapat koordinasi penyelesaian yang berakhir dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Agama RI dan INIS, 1998
922.97 MEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Kemkeu RI, 2016
352.4 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
