Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: In Depression-era California, two migrant workers dream of better days on a spread of their own until an act of unintentional violence leads to tragic consequence"

"Summary: Fully revised, this new edition reviews the most up-to-date and clinically relevant information on the mental health and behavioral problems of people with intellectual, developmental and learning disabilities, also previously known as mental retardation. Providing the latest evidence base from the literature and embracing clinical experience, it covers the essential facts and concepts relating to coexisting medical and psychiatric disorders, with new and updated chapters on mental health and epilepsy, schizophrenia spectrum disorders, personality disorders, and mental health problems in people with autism and related disorders. The disorder-based chapters are complemented by chapters on carer and family perspectives, possible future developments and contributions highlighting the principles of assessment, management and services from global and historical perspectives. This is essential hands-on practical advice for psychiatrists, psychologists and all other mental health professionals including nurses, therapists, social workers, managers, service providers and commissioners."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial mampu menjadi ruang berani bagi penyandang disabilitas mental psikosial untuk membuka identitasnya dan melakukan aksi pernyataan diri di ruang publik. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa stigmanisasi kelompok psikososial menyebabkan ketakutan mencari pertolongan dan mendapatkan akses di ruang publik seperti akses kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hak dasar hidup lainnya. Penelitian menemukan tingginya represi dominasi di ruang publik ke kelompok psikososial merupakan dampak dari konstruksi sosial. Stigmanisasi kelompok psikososial di ruang produksi mengakibatkan kelompok ini kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi hingga mengharuskan mereka mendapatkan pekerjaan yang mampu menerima statusnya sebagai disabilitas psikososial. Penelitian ini juga menemukan represi di ruang reproduksi lebih tinggi dibanding ruang produksi karena ada kekhawatiran aksi stigmanisasi akan berdampak kepada keluarga yang menyebabkan pengrusakan identitas melalui pengungkapan di ruang publik. Penemuan lainnya adalah terjadi pembatasan dengan skala dan isu tergantung keputusan tiap individu ketika melakukan aksi pernyataan diri di digital. Pembatasan ini terutama terjadi di topik bunuh diri. Tingginya represi di dua ruang utama, ruang produksi dan reproduksi tersebut, menjadikan kelompok disabilitas psikososial mencari ruang ketiga sebagai ruang aman. Di digital, kelompok ini menemukan keberanian untuk melakukan aksi pernyataan diri ini melalui karyanya sendiri sebagai ekspresi di ruang publik. Keberanian ini dipengaruhi kemudahan dan kebebasan berekspresi melalui fitur teks, gambar, video dan kombinasinya sesuai selera tiap individu. Selain itu, minimnya interaksi langsung dengan manusia membuat mereka merasa aman untuk berekspresi dengan berbagai gaya dan skala keterbukaan sesuai keputusan tiap individu. Penelitian menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif melalui pengambilan data lapangan melalui wawancara narasumber penyandang disabilitas mental psikososial yang melakukan aksi peryataan diri di akun sosial media pribadinya.

---

This study concludes that social media can be a brave space for people with psychosocial mental disabilities to disclosure their identities and perform coming out actions in public spaces. Previous research has found that stigmatization of psychosocial groups leads to fear of seeking help and gaining access in public spaces such as access to health, education, economics and other basic rights of life. Research found that the high repression of dominance in the public sphere to psychosocial groups is the impact of social construction. The stigmatization of psychosocial groups in the production space has resulted in difficulties for this group to carry out economic activities, requiring them to find jobs that are able to accept their status as psychosocial disabilities. This study also found that repression in the reproductive space is higher than in the production space because there are concerns that stigmatization would have an impact on the family which lead to spoiling identity by disclosure in public spaces. There are also restrictions on the scale and topic of issues depending on the decision of each individual when making coming out action on digital. This restriction is particularly on the suicide thought topic. The high repression in the two main spaces, the production and the reproductive space, makes the psychosocial disability group look for a third space as a safe space. In digital, this group finds the courage to perform coming out action through its own work as an expression in the public space. This courage is influenced by the convenience and autonomy of expression through text, images, videos and their combinations according to individual's taste. In addition, the lack of direct interaction with humans makes the group feels safe to express themselves in various styles and scales of disclosure according to individual's decision. The research uses critical paradigm and qualitative approach by collecting data on the field based on interviewing persons with psychosocial mental disability who perform coming out action on social media accounts."

"Penyandang Disabilitas Mental di Panti Sosial mengalami viktimisasi kekerasan berupa pemasungan. Meskipun peraturan terkait larangan pemasungan telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi tidak menghentikan terjadinya praktik pemasungan di Panti Sosial. Institutionalisasi di Panti Sosial menjadikan Panti Sosial sebagai tempat yang memiliki aturan sendiri sehingga membenarkan terjadinya praktik pemasungan dengan berbagai alasan. Dengan menggunakan analisis Routine Activity Theory dapat dilihat bahwa ketiga elemen RAT (a suitable target, a motivated offender, the absence of capable guardian) terjadi dalam satu ruang dan waktu sehingga viktimisasi kekerasan berupa pemasungan terjadi pada Penyandang Disabilitas Mental.

---

People with mental disabilities in social institutions experience violence victimization in the form of shackling. Even though regulations regarding the prohibition of shackling have been issued by the government, this has not stopped the practice of shackling in social institutions. Institutionalization in social institutions makes social institutions a place that has its own rules, thus justifying the practice of shackling for various reasons. By using Routine Activity Theory analysis, it can be seen that the three elements of RAT (a suitable target, a motivated offender, the absence of capable guardian) occur in one space and time so that violent victimization in the form of shackling occurs in Persons with Mental Disabilities."

"This book provides a detailed framework for prescribing for this challenging population. Featuring the most up-to-date information on factors that inform prescribing, the Guide addresses basic issues and controversies (e.g., the rift between evidence-based and personalized medicine) in treating adults with cognitive deficits. Clients' specific needs are emphasized in developing appropriate and effective pharmacological intervention for improved outcomes and quality of life. Drugs discussed in the Guide include carbamazepine, clonazepam, diazepam, ethosuximide, felbamate, gabapentin, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, lithium, lorazepam, oxcarbazepine, phenobarbital, phenytoin, pregabalin, primidone, rufinamide, tiagabine, topiramate, valproate, and zonisamide. For each of these compounds, the guidelines cover,Indications for use, relative and absolute contraindications.Assessment during treatment, therapeutic drug monitoring, warning signs and symptoms for caretakers.Dosage : administration, initial and maximum recommended dosage, modifications associated with drug-drug interactions, personal characteristics, and (where appropriate) genetic variations.Adverse drug reactions : common, relatively uncommon, and potentially lethal, plus risk of metabolic syndrome."