Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak. Secara teoretis yuridis perjanjian baku ini tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian ini dapat diterima dan dibenarkan karena dibutuhkan masyarakat. Masyarakat modem yang futuritif dan pragmatis memandang perjanjian baku sebagai jalan keluar dari sistem perdagangan yang murah dan cepat. Mereka akan lebih bisa menerima keberadaan perjanjian tersebut dan tidak menganggap perjanjian tersebut rnerupakan suatu yang merugikan kepentingan mereka.Aspek perlindungan konsumen adalah usaha yang dilakukan untuk rnelindungi konsumen dari kerugian yang diderita akibat pemakaian barang dan jasa, termasuk pencantuman klausula baku. Aspek perlindungan konsumen itu biasanya menyangkut hal-hal yang sensitif dan rawan apabila terjadi secara masal. Dalam praktek sehari-hari, banyak terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan para pemakai barang dan jasa seperti barang yang cacat, penipuan iklan, penghapusan tanggung jawab pengusaha, atau jasa yang tidak dilaksanakan semestinya seperti keterlambatan, pembatalan dan penundaan. Sementara ganti kerugian atas hal-hal tersebut sama sekali tidak ada.Sejalan dengan semakin berkembangnya perjanjian baku maka berkembang pula kebutuhan masyarakat akan adanya hukum di bidang perlindungan konsumen. Kita telah memiliki UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun undang-undang yang telah berlaku sejak 3 tahun lalu itu sama sekali belum menunjukkan keefektifannya. Hal ini menjadi pertanda bahwa hukurn yang ternyata hanya bagus dalam segi formalnya saja, tetapi secara materiel tidaklah dapat diharapkan. Masyarakat masih belum banyak memaharni keberadaan undang-undang ini sehingga mereka masih saja seperti dulu, tidak mau mefnpersulit diri untuk melakukan konflik secara terbuka kepada pengusaha atau produsen atau pelaku usaha. Salah satu akibatnya adalah karena mekanisme penyelesaian sengketa masih hares melalui pengadilan yang selama ini dikenal tidak adil dan berburuk citra. Gawatnya, masyarakat lebih mernilih diam dan rnenganggap rusaknya suatu barang, kadaluarsa suatu produk atau keterlambatan jasa pelayanan merupakan hal biases di dunia bisnis dan perdagangan. Tidak ada upaya mereka untuk mengadu atau menuntut ganti kerugian atas hal-hal tersebut."

"Association East Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi di wilayah Asia Tenggara, yang salah satu tujuan ASEAN, yang juga diperkuat di dalam ASEAN Charter adalah ?to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter. Tesis ini telah berhasil menggambarkan tentang bagaimana ASEAN mencoba untuk mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketanya, terutama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ASEAN Charter. Dimulai dengan pemaparan di dalam Bab II, yang menggambarkan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dari waktu ke waktu. Bukan hanya itu saja, akan tetapi di dalam Bab II ini juga digambarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa diselesaikan, berdasarkan instrumen-instrumennya. Pada bab III, secara lebih khusus tesis ini menggambarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Treaty on Amity and Corporation in Southeast Asia. Penjabaran tentang penyelesaian sengketa ini dilakukan atas TAC, hingga Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of and Cooperation in Southeast Asia. Pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengeketa yang dilakukan melalui TAC ini kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi. Hal ini digunakan untuk melihat sampai sejauh mana ASEAN memberikan kekuatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuatnya, terutama dari sisi aturan dan prosedurnya. Hal ini kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran, untuk memperkuat posisi ASEAN, di dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.

---

Association East Asian Nations (ASEAN) is an organization in Southeast Asia region, which is one of the goals of ASEAN, which also strengthened in the ASEAN Charter is "to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship Among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.

This thesis has been successfully describe how ASEAN attempts to regulate the dispute resolution mechanisms, particularly as set out in Article 24 of the ASEAN Charter. Starts with the description in Chapter II, which describes how the dispute settlement mechanism from time to time. Not only that, but in Chapter II is also described how the settlement of disputes resolved, by instruments.

In chapter III, more specifically this thesis describes how the settlement of disputes are conducted through the Treaty on Amity and Corporation in Southeast Asia. Description of the dispute settlement is done on the TAC, to the Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.

A discussion of the resolution mechanism is done through the TAC sengeketa is then analyzed using the concept of legalization. It is used to see how far ASEAN provides power to the dispute settlement mechanism is made, especially in terms of rules and procedures. It is then covered with conclusions and suggestions, to strengthen the position of ASEAN, in resolving disputes in the region."

"Mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang sering dianggap sebagai "crown jewel" organisasi ini, memainkan peran penting dalam menegakkan hukum perdagangan internasional. Namun, kepatuhan sebagian besar tetap bergantung pada kesediaan pihak yang kalah. Oleh karena itu, para anggota WTO dapat memanfaatkan upaya hukum yang tersedia untuk mendorong kepatuhan dari pihak yang kalah terhadap kewajiban mereka. Skripsi ini mengevaluasi apakah retaliasi, sebagai salah satu dari upaya hukum tersebut, dapat efektif untuk melindungi kepentingan Indonesia. Selain itu, skripsi ini mengadopsi metode penelitian hukum doktrinal untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan DSU serta menggunakan pendekatan studi kasus untuk menilai penerapan upaya hukum dalam praktik guna menentukan efektivitasnya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa upaya hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO tidak selalu efektif dalam mendorong kepatuhan pihak yang kalah. Kompensasi tidak efektif karena sifatnya yang sukarela dan kebutuhan akan kesepakatan bersama. Sedangkan retaliasi, sebagai upaya terakhir untuk mendorong kepatuhan, juga menghadapi tantangan seperti ketidakpastian dalam DSU yang menyebabkan kesulitan bagi Arbiter dalam memberikan tingkat retaliasi yang dapat efektif, kurangnya kekuatan pendorong dalam kasus-kasus dengan dukungan domestik yang kuat untuk tindakan yang tidak konsisten, dan kesulitan implementasi ketika ada kesenjangan ekonomi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam ketiadaan masalah-masalah ini, retaliasi dapat mendorong kepatuhan atau setidaknya mendorong pihak yang kalah untuk menangani isu yang diangkat dan menawarkan beberapa bentuk manfaat bagi pihak yang dirugikan. Indonesia telah memiliki kesempatan untuk menggunakan retaliasi dalam dua kasus, namun gagal mencapai kepatuhan dari pihak yang kalah. Meskipun menghadapi kesulitan di masa lalu, retaliasi masih dapat efektif melindungi kepentingan Indonesia. Retaliasi dapat dirancang untuk menjadi kuat sekaligus disesuaikan dengan kapasitas Indonesia, pemanfaatan mekanisme seperti retaliasi silang, dan Indonesia dapat mengacu pada preseden dari negara berkembang lainnya. Dengan mengatasi tantangan hukum terkait dan mempersiapkan diri secara domestik, termasuk memberlakukan regulasi nasional tentang retaliasi, Indonesia dapat meningkatkan strategi retaliasi dan lebih melindungi kepentingannya.

---

The WTO dispute settlement mechanism, often hailed as the "crown jewel" of the organization, plays a crucial role in enforcing international trade laws. However, compliance largely depends on the non-prevailing party’s willingness. Members may seek the utilization of legal remedies to induce compliance from non-prevailing parties with their WTO obligations. This thesis evaluates whether retaliation, as one of these legal remedies, can be effective to protect Indonesia’s interests. Furthermore, this thesis adopts a doctrinal legal research method to analyze and interpret DSU provisions and employs a case study approach to assess the application of legal remedies in practice to determine its effectiveness. This thesis concludes that legal remedies may not always be effective in inducing compliance of non-prevailing parties. Compensation is often ineffective due to its voluntary nature and the necessity for mutual acceptance. Retaliation, as the last resort to induce compliance, also faces challenges such as ambiguities in the DSU causing difficulties for Arbitrators in awarding levels of retaliation, lack of inducement power in cases with strong domestic support for the inconsistent measure and implementation difficulties when economic disparities exist between disputing parties. In the absence of such issues, retaliation has been able to induce compliance or at the very least, push non-prevailing parties to address the concerned issues and offer some form of benefit. Indonesia has had opportunities to use retaliation in two notable cases, yet failed to do so. Despite past struggles, retaliation can still be effective to protect Indonesia’s interests. It can be designed to be powerful while adjusting to Indonesia’s capacity, there are mechanisms like cross-retaliation, and  Indonesia may draw on precedents from other developing countries. By overcoming associated legal challenges and preparing itself domestically, including enacting its own national regulations on retaliation, Indonesia can enhance its strategy to retaliate and better protect its interests."