Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bachruddin Ali Akhmad
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan, pertama menemukan konstruksi isu kampanye politik oleh media lokal mandiri dan lokal berjejaring dan perbedaan antar dua media terkait hal tersebut. Kedua, menemukan frame primordialisme dalam kontestasi calon Gubernur yang dibangun oleh media lokal mandiri dan lokal berjejaring dan perbedaan di antara dua media terkait hal tersebut. Ketiga, menjelaskan kaitan antara frame media yang terbangun dengan karakteristik lembaga media dan proses produksi media.Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang berangkat dari konsep-konsep primordialisme, dihubungkan dengan konsep konstestasi politik lokal, teori model menejemen media, teori konsentrik, teori tekanan pada komunikator media. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui analisis framing model Entman, in depth interview dengan pihak yang terkait dengan proses produksi dan studi literatur untuk sumber-sumber skunder. Informan penelitian berjumlah empat belas orang..Hasil penelitian menemukan bahwa media dalam dinamika politik lokal di era reformasi memframe unsur primordialisme dalam dua bentuk: diferensiasi dan asosiatif. Frame diferensiasi, membingkai unsur primordialisme untuk memberikan penonjolan bahwa kandidat yang diberitakan memiliki karakter yang berbeda dengan kandidat lainnya. Frame asosiatif, menggunakan unsur primordialisme untuk memberikan penonjolan dengan mengasosiasikan kandidat seorang yang mempunyai kapasitas ulama. Dalam penelitian ini ditemukan konsep primordialisme digunakan dalam dua frame . Pertama, sebagai keterikatan atas dasar lsquo;domisili rsquo; dan lsquo;rekam jejak pengabdian pada publik rsquo;, sebagai inisiasi lsquo;membawa rsquo; unsur primordialisme kearah soft primordialism. Kedua, sebagai keterikatan atas dasar suku atau kelahiran yang akan cenderung akan membangkitkan loyalitas komunal, sebagai hard primordialism. Frame yang dilakukan oleh media ditemukan memiliki kaitan dengan kelembagaan media, yaitu lsquo;Kalimantan Post rsquo; cenderung menjalankan ldquo;model semi public sphere rdquo;, Media ini lebih menonjolkan isu rasional. Sedangkan lsquo;Radar Banjarmasin rsquo; menjalankan model pasar, isinya mengusung isu primordialisme sebagai komoditas

ABSTRACT
Purpose of this study, first to find the construction of political campaign issues by local independent media and local networking media, and the differences between each media related to this issues. Second, to find the frame of primordialism in the contestation of governor candidates that constructed by local independent media and local networking media, and the differences between each media related to this issues. Third, to explain the relationship between the media frame that constructed with the characteristics of media institutions and media production process.This study uses a framework that originates from primordial concept, related to the concept of local political contestation, media management model theory, concentric theory, pressure theory on media communicator. This study is descriptive qualitative. The data collection technique used is through Entman Model Framing Analysis, in depth interview with parties that related to production process and literature study for secondary sources. With a total of 14 informants.The result found that the media in the local political dynamics in reform era was framing primordialism element in two forms differentiation and associative. Differentiation frame, framing the elements of primordialism to provide a projection that the candidate who was preached has a different character with the other candidates. Associative frame, using elements of primordialism to provide a projection by associating a candidate who has the capacity of clerics. This study found the concept of primordialism is used in two frames. First, as an attachment on the basis of lsquo domicile rsquo and lsquo track record of public service rsquo , as the inititation of lsquo bringing rsquo primordialism element towards soft primordialism. Second, as a tribal or birth attachment that would tend to generate communal loyalty, as hard primordialism. Framing by the media have been found to be related to media institutions, which is lsquo Kalimantan Post rsquo tend to run lsquo semipublic sphere model rsquo , this media is more accentuated rational issues. While lsquo Radar Banjarmasin rsquo runs the market model, which its content carries the primordialism issues as a commodity."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2332
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Awang Ruswandi
"Studi ini berupaya melihat bagaimana hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini ingin melihat apakah kerja sama tersebut mengganggu kebebasan pers dari media lokal dalam memberitakan isu-isu terkait aktivitas dan kebijakan pemerintah lokal. Riset ini didasari latar belakang banyaknya kerja sama yang dibuat oleh pemerintah lokal dengan media lokal dalam hal pemberitaan aktivitas-aktivitas pemerintah lokal pada era otonomi/desentralisasi pemerintahan daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan pers lokal yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik komunikasi dari Mosco dengan fokus melihat komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis data adalah media capture, strategi dan taktik finansial pemerintah dalam mendominasi media, serta model hierarki pengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Media yang dipilih adalah media daring lokal di Jawa Barat, yaitu Media Jabar 1 dan Media Jabar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik, sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Media dijadikan telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan pemerintah lokal. Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal. Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik. Jadi, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan pers dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis.

This study investigates the relationship between local media and local government, with a particular focus on whether such cooperation interferes with the freedom of local media in reporting issues related to local government activities and policies. This research stems from the background of numerous collaborations between local governments and local media in reporting local government activities in the era of autonomy and decentralization. The study aims to examine the press freedom of local media that maintain cooperative relationships with local governments. The theoretical framework of this research is based on Mosco's political economy of communication, emphasizing commodification, spatialization, and structuration. Moreover, it used other concepts to analyze the data include media capture, government financial strategies and tactics in dominating media, and the hierarchy of influences model, as well. A qualitative case study approach is employed, focusing on two local online media outlets in West Java: Media Jabar 1 and Media Jabar 2. The findings reveal that local media collaborating with local governments have shifted their role from solely serving the public sphere to partially acting as government mouthpieces. Media has become a transactional medium, exchanged for local government funds. Consequently, the space dedicated to serving the public in the media has been diminished, as part of it is used to propagate the local government's voice. Furthermore, local media have lost their function as government watchdogs and as providers of alternative information to balance government narratives within the public sphere. This results in an unequal power relationship between local governments and local media, hindering the proper exercise of media freedom. Ultimately, the presence of free media is a crucial indicator of successful democratic decentralization."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library