"Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan.
Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan antara sesamanya kurang terjalin secara akrab. Keadaan itu antara lain disebabkan tantangan kehidupan kota yang keras. Hampir tak ada kesempatan yang luang bagi orang kota, penuh dengan kesibukan dan selalu kelihatan seperti kekurangan waktu. Sehingga, untuk mengajak masyarakat kota bermusyawarah, bergotong-royong, kerja bakti, ronda malam dan lain sebagainya, tidaklah mudah. Disamping itu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
Dalam negara berkembang, posisi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan, Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif. Untuk dapat memberikan masukan dan langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan P3KT di Kabupaten Bekasi.
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis dilakukan dalam bentuk kualitatif. Namun demikian, akan dikemukakan data kuantitatif dalam bentuk tabel sebagai hasil pengolahan data yang berasal dari teknik kuesioner.
Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan P3KT pada umumnya dapat dikatakan berjalan lancar. Target fisik dan target fungsional dapat dicapai dan masyarakat telah menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih rendah, sungguhpun kondisi maupun potensi masyarakat memungkinkan untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan dengan mengemukakan pertimbangan dan saran antara lain dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kebijaksanaan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
