Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adriel Michael Tirayo
Akibat Hukum Terkait Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Pelaksanaan Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms = Legal Consequences related to Legalization of Underhanded Marriage in the Implementation of Judge's Considerations (Study on Determination of the Pematangsiantar District Court Number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms)
" Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum terkait pengesahan perkawinan di bawah tangan yang timbul dalam pelaksanaan pertimbangan hakim pada penetapan tersebut serta upaya hukumnya. Adapun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Myrna Zachraina
Perkawinan campuran, prosedur dan pencatatannya di Indonesia: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1428/K/Pdt/2006) = Mixed marriage, procedure and its registration in Indonesia (case study of the supreme court judgement no. 1428/K/Pdt/2006)
2008
T24714
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fathimah Az-Zahra
Perlindungan Hukum terhadap harta pribadi Istri dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum Pencatatan Perkawinan Campuran (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2060K/PDT/2018)
" Dalam suatu perkawinan campuran, penting untuk diadakannya perjanjian kawin untuk memisahkan harta kekayaan pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin, menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertitik pada perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tetapi sebelum perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil. Permasalahan yang dibahas mengenai keabsahan perjanjian kawin tersebut dan dampaknya terhadap harta bersama pasangan suami ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53591
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imania Ainiputri Mahidin
Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan Islam di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 10/Pdt.P/2007/PA.JS) = Marriage registration as a requirement of islamic marriage in Indonesia (Analysis on Religious Court Orders Bukit Tinggi Number: 34/Pdt.P/2013/PA.Bk and Analysis on Religious Court Orders South Jakarta Number: 10/Pdt.P/2007/PA.JS)
" Skripsi ini membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan lebih khususnya bagi umat Islam dalam KHI. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan antara umat Islam di Indonesia agar terdata secara hukum dan dapat dibuktikan.Hal ini dikarenakan sebagian umat Islam memilih mematuhi Hukum Islam dibanding Hukum Perkawinan Islam Indonesia. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55843
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annabelle Octaviany Josephine Karamoy
Keabsahan Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris Berisi Perkawinan Campur yang tidak Didaftarkan di Indonesia (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022) = Validity of the Certificate of Inheritance Made by a Notary Containing Mixed Marriages That Are Not Registered in Indonesia (Case Study of Decision of the DKI Jakarta Provincial Notary Supervisory Council Number 16/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022)
" Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang berisi perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri, Notaris perlu memperhatikan terlebih dahulu mengenai pendaftaran atau pencatatan perkawinan tersebut di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia terhadap kedudukan dan hak waris anak ditinjau berdasarkan Pasal 16 Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) dan keabsahan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh masing-masing Notaris ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library