Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Azalea Phinata
"Kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang diambil untuk mengakui homoseksualitas sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasangan di Prancis adalah PACS Pacte Civil de Solidarit yang diresmikan pada tahun 1999. Dengan adanya pro dan kontra di masyarakat, pada tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis. Lagu sebagai salah satu produk budaya menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan suatu isu, termasuk isu homoseksualitas. Skripsi ini akan mengkaji representasi kaum homoseksual dalam lagu Prancis bertemakan homoseksualitas yang keluar pasca PACS hingga keluarnya kebijakan le mariage pour tous atau pernikahan sejenis. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep mengenai representasi dari Stuart Hall, yang didukung oleh teori analisis isotopi pada buku Savoir Lire karya Schmitt Viala. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam lagu-lagu Prancis tahun 1999 - 2013 kaum homoseksual ditampilkan sebagai suatu bentuk hubungan afektif yang mendapatkan reaksi negatif, netral, dan positif seiring perkembangan kebijakan yang diambil pemerintah Prancis.

Policies concerning homosexuality in France continue to develop over time. The first policy to acknowledge homosexuality as a form of relationship in France was PACS Contract of Civil Partnership in 1999. Given the pros and cons among French people, in 2013 France Government finally legalized same sex marriage. A song, as one of cultural product, becomes one of the means to convey an issue, including the issue of homosexuality. This thesis will examine the representation of homosexuals in French songs that came out after PACS up to le mariage pour tous. Stuart Hall rsquo s theory on representation, combined with Schmitt Viala rsquo s isotopy analytical theory on Savoir Lire is the main theory used. The result shows that the French songs display homosexuality as a form of affective relationships that get differ kind of reactions, from negative, neutral until positive.

Les politiques concernant l'homosexualité en France continuent de se développer au fil du temps. La première politique faisant reconnaître l'homosexualité comme une forme de vie du couple en France était PACS (Pacte Civil de Solidarité), sortie en 1999. Étant donné les avantages et les inconvénients entre les Français, en 2013, France gouvernement a finalement légalisé le mariage homosexuel. La chanson, comme l'un des produits culturels, devient un moyen pour transmettre un message, concernant l'homosexualité. Ce mémoire examine la représentation des homosexuels dans les chansons françaises qui sont sorties après le PACS jusqu'au mariage pour tous. La théorie de Stuart Hall sur la représentation, combinée avec la théorie analytique 'isotopie' de Schmitt et Viala, est la principale théorie utilisée. Le résultat des analyses montre que les chansons françaises représentent l'homosexualité comme une vie du couple affectif qui gagne diverses réactions, du plus négative, neutre et positive.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S67246
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Vionisa Casondra
"Prancis adalah salah satu negara yang mendukung kebebasan individu dan persamaan hak bagi setiap warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kaum homoseksual di Prancis adalah PACS yaitu, (Pacte Civil de Solidarité) yang diresmikan tahun 1999. Lalu pada perkembangan terakhir, tanggal 18 Mei tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis yang dikenal dengan mariage pour tous yaitu pernikahan untuk semua. Dengan adanya UU mariage pour tous, kaum homoseksual di Prancis dapat melegalkan hubungan mereka melalui ikatan pernikahan yang diakui oleh negara. Kaum homoseksual berharap dengan adanya UU tersebut, pandangan negatif masyarakat Prancis terhadap pasangan homoseksual dapat dihilangkan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan serta teori analisis wacana kritis Norman Faircglough (1995), hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU mariage pour tous dilegalkan, tindak kekerasan dan diskriminasi oleh kaum homofobia masih terus meningkat.

France, is one of the countries in the world that upholds individual freedom and equal rights for every citizen. This is evidenced by the policy regarding homosexuality in France which continues to develop over time. The first policy related to the recognition of homosexuals in France was the PACS (Pacte Civil de Solidarité) which was inaugurated in 1999. Then the latest development, on May 18, 2013 finally legalized same-sex marriage in France, known as mariage pour tous, namely marriage for all. With the mariage tous law, homosexuals in France can legalize their relationship through the original marriage bond by the state. Homosexuals people hope that with this law, the negative view of French society towards homosexuals can be eliminated. By using qualitative methods and literature study techniques as well as analysis of critical discourse theory by Norman Faircglough (1995), the result of the study shows that after the marriage law was legalized, acts of violence and discrimination by homophobic people still continued to increase."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2020
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Melpa Tresia
"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif.
Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.
The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library