Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah salah satu pemerintah daerah ada di dalam koordinasi pemerintah provinsi Jawa Timur. Pada saat ini, pemerintah Kabupaten Sumenep sedang mengembangkan smart city, sehingga manajemen data menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung adanya smart city. Manajemen data menjadi salah satu indikator yang terdapat dalam indeks SPBE. Indikator tingkat kematangan data yang tidak mencapai target menjadi permasalahan di Pemerintah Kabupaten Sumenep. Belum adanya tata kelola data menjadi akar permasalahan, sehingga perancangan strategi tata kelola data diperlukan dalam menerapkan manajemen data di Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang strategi tata kelola data yang dapat mendukung pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari wawancara dan studi literatur peraturan terkait. Analisis internal dan eksternal dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor SWOT. Penyusunan strategi dilakukan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan strategi pertumbuhan, pengembangan internal, pengembangan eksternal, dan bertahan. Analisis kebutuhan menghasilkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola data. Hasil penelitian ini adalah rancangan strategi tata kelola data yang terdiri dari charter, kerangka kerja operasional, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional tata kelola data. Visi tata kelola data Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2024-2026 adalah mewujudkan manajemen data berkelanjutan dalam mendukung pembuatan kebijakan berbasis data layanan SPBE Kabupaten Sumenep untuk pelayanan publik yang responsif dan efisien. Visi didukung oleh misi, tujuan dan proses tata kelola data. Model operasi yang diusulkan adalah federated, dengan melibatkan peran data governance executive sponsor, steering committee, chief data officer, executive data stewards, enterprise data stewards, dan business unit. Peta jalan disusun berdasarkan 10 aktivitas yang dilaksanakan selama satu tahun secara berkelanjutan. Rencana keberhasilan operasional menjadi indikator dan target dalam pelaksanaan tata kelola data. Rancangan dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat peraturan manajemen data.

---

The Sumenep Regency Government is one of the local governments within the coordination of the East Java Provincial Government. Currently, the Sumenep Regency Government is developing a smart city, it means that making data management is one of the important pillars to support the existence of a smart city. Data management is one of the indicators in the SPBE index. Data maturity level indicators that do not reach targets are a problem for the Sumenep Regency Government. The absence of data governance is the root of the problem, so designing a data governance strategy is needed in implementing data management in Sumenep Regency. The aim of this research is to design data governance strategy that can support the Sumenep Regency Government in data management. This research is qualitative study, with data collected from interviews and literature studies on relevant regulations. Internal and external analysis is carried out to obtain SWOT factors. Strategy formulation is carried out using SWOT analysis and produces strategies for growth, internal development, external development, and survival. Requirements analysis produces strategies that suit data governance needs. The result of this research is a data governance strategy design consisting of a charter, operational framework, implementation roadmap, and operational success plan for data governance. The data governance vision of the Sumenep Regency Government for 2024-2026 is to realize sustainable data management in supporting data-based policy making for Sumenep Regency SPBE services for responsive and efficient public services. The vision is supported by the mission, goals, and data governance processes. The proposed operating model is federated, involving the roles of data governance executive sponsor, steering committee, chief data officer, executive data stewards, enterprise data stewards, and business unit. The roadmap is prepared based on 10 activities carried out continuously for one year. Operational success plans become indicators and targets in implementing data governance. The design can be a reference for the Sumenep Regency Government in making data management regulations."

"Pemanfaatan teknologi digital telah membuat hampir seluruh sektor industri melakukan transformasi digital. Transformasi ini memberikan tantangan baru untuk dunia bisnis baik secara internal dan eskternal. Dengan kemajuan teknologi setiap organisasi mengalami peningkatan volume data dan variasi data serta kebutuhan untuk selalu melakukan ekplorasi terhadap data untuk kebutuhan komptetitif organisasi. PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan publik yang didirikan tahun 1975 dan bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada ruang lingkup bisnis Digital Services dan Document solution. Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen pengelolaan data perusahaan di PT XYZ. Salah satu akar penyebab permasalahan adalah belum adanya manajemen tata kelola data yang diterapkan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang tata kelola data yang sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini dilakukan data governance maturity assessment untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola data dengan hasil pengukuran ada pada level 1 (Performed). Dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan pengukuran tingkat kematangan, selanjutnya dilakukan pemetaan peran dan aktivitas, struktur data governance, strategi data governance, kebijakan data governance, data governance roadmap dan strategi implementasi data governance. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat depalan usulan inisiatif strategi data governance yang dapat diterapkan organisasi. Rancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan penerapan data governance guna mengatasi permasalahan data organisasi.

---

The use of digital technology has enabled almost all industrial sectors to undergo digital transformation. This transformation provides new challenges for the business world both internally and externally. With advances in technology, every organization experiences an increase in data volume and data variety as well as the need to always explore data for the organization's competitive needs. PT. XYZ is a public company founded in 1975 and operates in the information technology sector which focuses on the Digital Services and Document Solution business scope. Based on the results of interviews, document reviews and observations, management problems were found in managing company data at PT XYZ. One of the root causes of the problem is that there is no data governance management in place. For this reason, this research was conducted to design data governance that is appropriate to organizational conditions. In this research, a data governance maturity assessment was carried out to measure the level of data governance maturity with the measurement results at level 1 (Performed). From the results of interviews, observations, document studies and maturity level measurements, then mapping of roles and activities, data governance structure, data governance strategy, data governance policy, data governance roadmap and data governance implementation strategy is carried out. From the results of the analysis carried out, there are eight proposed data governance strategy initiatives that organizations can implement. Data governance design can be a solution for preparing the implementation of data governance to overcome organizational data problems."

"ABSTRAKKementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 tahun 2019 pada bulan Juni 2019, Kemlu harus bersiap diri dan menaati peraturan tersebut dengan membuat peraturan menteri tentang manajemen data. Dampak yang ditimbulkan apabila belum ada peraturan tentang manajemen data adalah dapat memengaruhi kinerja Kemlu, terjadi pemborosan karena banyaknya aplikasi yang silo dan duplikasi data, serta belum dapat mendukung interoperability antar sistem yang berbeda dan tidak mendukung berbagi pakai antar Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Untuk membangun keseluruhan proses di dalam manajemen data memerlukan waktu yang lama, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membuat perencanaan tata kelola data terlebih dahulu, karena tata kelola merupakan pondasi dasar yang harus disiapkan untuk dapat menerapkan manajemen data. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan oleh Kemlu dalam membuat strategi dan roadmap tata kelola data, menentukan walidata, menentukan tugas dan tanggung jawab terhadap data, dapat mendukung terlaksananya program SDI, mendukung terlaksananya integrasi data sehingga dapat menghilangkan aplikasi yang silo dan duplikasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada kerangka kerja dari Dama International (DMBOK, 2017).

---

ABSTRACT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemlu) is a state ministry that has the task of managing foreign affairs within the government to assist the President in organizing the government of the country. The background of this research is concerning of the Presidential Regulation (Perpres) Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 of 2019 that has been established in June 2019, therefore Kemlu must prepare and obey the regulation by establishing data management regulation. The impact if there is no data management regulation, it can affect the performance of Kemlu, the occurrence of budget waste due to the many applications that silos and data duplication, and can not support interoperability between different systems and sharing of use between Ministries or Institutions in Indonesia. To build the whole process in data management requires a long time, so this research is focused on making data governance planning because governance is the basic foundation that must be prepared to be able to implement data management. The purpose of this research is to be used as an input by Kemlu in making data governance

strategies and roadmap, determining data stewardship, determining tasks and responsibilities for data, support the implementation of the SDI program, and support data integration to eliminate the silos applications and data duplication to reduce budget wasted. The methodology used in this study refers to the framework of Dama International (DMBOK, 2017)."

"Pustekdata merupakan salah satu unit kerja di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN). Salah satu tugas dari Pustekdata adalah mengelola Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN). Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen data di Pustekdata. Salah satu akar penyebab permasalahan tersebut adalah belum adanya tata kelola data. Untuk itu sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola data, penelitian ini dilakukan untuk merancang strategi tata kelola data untuk Pustekdata. Penelitian ini dibatasi pada proses perancangan strategi tata kelola data. Rancangan strategi tata kelola data yang diusulkan mengacu pada Data Management Book of Knowledge (DMBOK) dimana terdapat empat komponen antara lain carter tata kelola data, kerangka kerja dan akuntabilitas operasi, peta jalan implementasi, serta rencana keberhasilan operasional. Dengan keterbatasan SDM, rancangan ini telah membagi peran dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah ada. Dalam peta jalan implementasi terdapat agenda untuk menyusun dan memperbarui kebijakan dan prosedur siklus data, kode referensi dan data induk, serta keamanan data. Kegiatan tata kelola data adalah kegiatan yang berkesinambungan. Sehingga peta jalan implementasi tata kelola data direviu dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.

---

Pustekdata is one of the work units in the Aeronautics and Space Research Organization (LAPAN). One of the tasks of Pustekdata is to manage the National Remote Sensing Data Bank (BDPJN). Based on the results of interviews, document reviews, and observations, data management problems were found at Pustekdata. One of the root causes of these problems is the absence of data governance. Therefore, as a first step in realizing data governance, this research was conducted to design a data governance strategy for Pustekdata. This research is limited to the process of designing data governance strategy. The proposed data governance strategy design refers to the Data Management Book of Knowledge (DMBOK). There are four components: data governance charters, operational frameworks and accountability, implementation roadmaps, also plan for operational success. This design divides roles and responsibilities based on the existing organizational structure with limited human resources. The implementation roadmap contains an agenda for developing and updating policies and procedures about data lifecycle, data reference and master data, also data security. Data governance activities are continuous activities so that the roadmap for implementing data governance is reviewed and improved in the following years."