Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan merupakan langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi ekonomi global. Implementasi dari desentralisasi tercermin dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan perkotaan. Dinamika dalam pembangunan perkotaan, secara khusus di Sulawesi Selatan melalui kawasan metropolitan Mamminasata lebih lanjut akan dijelaskan dalam tulisan ini. Tulisan ini mengargumentasikan bahwa pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur merupakan bentuk ekspansi Neoliberal yang didorong melalui instrumentasi kebijakan. Akibatnya, pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai bahkan menyebabkan perubahan pada masyarakat lokal. Metode penelitian berupa tinjauan literatur menggunakan anotasi bibliografi terhadap kajian-kajian mengenai pembangunan di kawasan Mamminasata yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia melalui pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat berupa alienasi sosial dan ekologis dengan adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Lebih lanjut, pada bagian pembahasan akan menjelaskan peran dan fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang terus bertransformasi. Selain itu, pembangunan kawasan metropolitan melalui integrasi dan keterkaitan antarwilayah menunjukkan adanya disparitas dan kesenjangan. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi melalui pembangunan kawasan metropolitan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh penguasaan terhadap modal dan lahan yang hanya berputar pada pihak-pihak tertentu serta adanya kegagapan oleh pemegang kekuasaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan di masyarakat.

---

Development is a step to improve the economic condition of a country as well as efforts to improve people's welfare. In the last few decades, development in Indonesia through decentralization policies underwent many changes, which were influenced by political stability and global economic conditions. The implementation of decentralization is reflected in the emergence of new growth centers throughout urban areas. The dynamics of urban development, particularly in South Sulawesi through the Mamminasata metropolitan area, will be further explained in this paper. This paper argues that the development of the Mamminasata metropolitan area as a growth center in Eastern Indonesia is a form of neoliberal expansion that is driven through policy instrumentation. As a result, development, which is basically to improve the welfare of the community, is not achieved and even causes changes in local communities. The research method is in the form of a literature review using bibliographic annotations to studies regarding development in the Mamminasata area that have been carried out previously. The findings of this study indicate that the implementation of decentralization policies in Indonesia through the development of the Mamminasata metropolitan area causes changes in society in the form of social and ecological alienation with large land conversions. Furthermore, the discussion section will explain the role and function of the city as a growth center, influenced by the direction of economic policy that continues to transform. In addition, the development of metropolitan areas through integration and inter-regional linkages shows disparities and gaps. In the end, this paper concludes that the implementation of decentralization policies through the development of metropolitan areas is still not going well. This is due to the control over capital and land that only revolves around certain actors and the stuttering by power holders in identifying and solving welfare problems in the community."

"Abstract. The program of transportation policy implementation in Mamminasata areas (Makassar, Maros, Sunggumisa, Takalar) has not been effective and efficient, despite the central government's program of national transportation. BRT project in Mamminasata regions has not been able to overcome various problems of safety and congestion, in accordance with the goals and objectives of the government program. This study aims to analyze and explain the position of the central government in the articulation of the priorities, direction, and goals of the transportation program in the regions of Mamminasata through the presence of BRT as the national program. This study applies qualitative approach, seeking to understand a complex real-world setting process by a strategy of case study to investigate BRT program that has instigated a multi-complex phenomenon from the policy decisions that have been set by the previous government. The analysis unit in this study is the policy of BRT Program in Mamminasata areas. Based on the State-centric Model, the results indicate that the BRT Program in Mamminasata areas is a program from the central government, precisely from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Minister of Transportation, in this program, is at the central position or the single actor in the articulation of the priorities, direction, and goals of BRT transportation. The regional government, in this case the governor with related departments, is the recipient of the program. BRT Program in Mamminasata areas is different from that predicted by the theory of state-centric model.Abstrak. Pogram implementasi kebijakan Transfortasi dikawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggumisa,Takalar) belum berjalan secara efektif dan efesien meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan program transfortasi nasional seperti BRT di Kawasan Mamminasa namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan, kemacetan, sesuai tujuan dan sasaran program pemerintah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi central pemerintah dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan-tujuan program transfortasi di kawasan Mamminasata, dengan kehadiran BRT yang merupakan program nasional menggunakan pendekatan kualitatif yang sering direkomendasikan untuk penelitian yang berusaha memahami suatu proses yang realworld setting yang kompleks, dengan strategi studi kasus untuk menginvestigasi program BRT yang memunculkan fenomena yang multi kompleks dari kebijakan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Program BRT di Kawasan Mamminasata. yang didasarkan pada arahan Model State Centrice, Hasil penelitian menunujukkan bahwa Program BRT dikawasan Mamminasata merupakan program pemerintah Pusat dari Kementrian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dalam program ini berada pada posisi sentral atau aktor tunggal dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan transportasi BRT, Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan dinas yang terkait hanya sebagai penerima program, Program BRT di kawasan Maminasata berbeda dengan yang diprediksikan oleh model teori state-centrice."