Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Vera Manida Febrina
"
Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52273
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratih Sri Palupi
"
Notaris merupakan pejabat umum yang dilantik oleh Menteri. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan tugas dan wewenang Pemerintah dalam hal tersebut, maka tugas pengawasan itu didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T42900
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Angel Olivia Natasya
"
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Majelis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edwina Warman Putri
"
Tesis ini membahas persetujuan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris atas permohonan penyidik terhadap pemeriksaan fotokopi minuta akta, surat-surat yang dilekatkan pada akta, dan protokol Notaris serta pemeriksaan Notaris. Hal mana didasari atas risiko jabatan Notaris terhadap persetujuan tersebut. Permasalahan dalam tesis ini meliputi bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan implikasi hukum yang timbul ketika Majelis Kehormatan Notaris menyetujui permohonan penyidik yang sebenarnya pernah diajukan. Bentuk penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Satrio Yuana Rachmadhani
"
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) no. 30 tahun 2004. Dari pernyataan di dalam pasal tersebut mengharuskan Notaris untuk bertindak dalam jabatannya untuk membuat akta autentik dengan jujur dan tidak memihak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat notaris yang tidak menjalankan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anandiaz Raditya Priandhana
"
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) UUJN 2/2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta seakan-akan memberikan kedudukan yang lebih istimewa kepada seorang Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan pembatasannya dalam Pasal 66 UUJN ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jeffry Ricardo
"
ABSTRAK
Dicabutnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 menimbulkan keresahan bagi kalangan Notaris karena Notaris dalam menjalankan Jabatannya terikat sumpah Jabatan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Notaris kehilangan perlindungan hukum untuk menjalankan kewajiban ingkarnya dalam menjalankan Jabatannya karena Penyidik, penuntut umum dan hakim bisa langsung mengambil ...
"
2018
T49523
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Diyan Pratiwi
"
Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Produk akta otentik yang dibuat notaris adalah produk intektual yang merupakan cerminan dari kapital intelektual si notaris. Oleh karena itu notaris mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakannya karena akta yang dibuatnya merupakan arsip negara. Notaris tidak dapat dituntut pertanggung jawabnya baik pidana maupun perdata apabila notaris tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai yang terdapat pada Undang-Undang karena tugas yaitu untuk mengkostantir kata-kata yang dikemukakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T46900
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novita Dwi Handayani
"
Majelis Kehormatan Notaris, memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka, pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, dan pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris menjadi dasar kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris dan alasan pembenaran notaris untuk membuka ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53931
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novi Celia
"
Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50044
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
