Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Lia Puspita
"
ABSTRAK
Direksi sebagai organ Perseroan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan timbul apabila keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan membawa kerugian bagi Perseroan. Sistem korporasi common law mengenal norma nir-pertanggungjawaban Direksi yang menetapkan bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan dalam pengurusan, apabila tindakan Direksi tersebut didasari atas itikad baik dan sifat hati-hati. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah norma nir-pertanggungjawaban Direksi menurut pendapat para ...
"
2017
T48708
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yunita Rostiani
"
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02320
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Melvin Purnadi
"
ABSTRAK
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam ...
"
2017
T48327
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Heni Daida
"
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya
menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya
seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan
oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan
Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang
dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnya
atas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang
tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154
PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39014
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alisa Ardiyati
"
Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46356
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tri Velna Elvisa
"
Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan di luar kendali kedua belah pihak, seperti krisis ekonomi, keadaan darurat, atau situasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
