Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After the rapid economic growth in Japan during the 1950s and 1960s,the energy policy in response to the two oil crises and technological innovation....."

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

---

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pekerja informal berpendapatan rendah terhadap jaminan hari tua di DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method yaitu analisis kualitatif deskriptif dan estimasi probability regresi probit. Berdasarkan output regresi probit ditemukan bahwa variabel yang siginifikan mempengaruhi preferensi pekerja informal berpendapatan rendah adalah jenis pekerja bukan penerima upah, pendapatan dibawah ump, stimulus harga, motif siklus hidup dan tabungan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang responsive terhadap karakteristik pekerja sektor informal melalui perlindungan usaha, skema premi menjadi tabungan, memfasilitasi pendidikan perencanaan keuangan bagi pekerja informal berpendapatan rendah di DKI Jakarta. "

"ABSTRAKStudi ini membahas tentang penerapan evaluasi bangunan hijau berbasis sistem Green BIM pada rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dewasa ini perkembangan teknologi konstruksi pada Industri AEC (Architecture, Engineering, and Construction) berkembang cukup signifikan, ditandai dengan mulai beralihnya proses konstruksi atau pembangunan gedung yang semula dilakukan dengan metode konvensional kini perlahan beralih menggunakan metode berbasis BIM (Building Information Modeling). Di sisi lain isu bangunan hijau pun turut berkembang cukup signifikan ditandai dengan adanya Sistem Sertifikasi Bangunan Hijau (Greenship), maupun Greenship Home untuk kategori Rumah Hunian Tunggal di Indonesia. Green BIM sebagai istilah baru yang dipelopori oleh Krygiel dan Nies (2008) telah menjembatani kedua trend tersebut diatas, yakni sebagai bentuk integrasi antara teknologi BIM, sistem Building Performance Simulation (BPS), dan Sistem Sertifikasi Bangunan Hijau dalam upaya mendukung terwujudnya Desain Bangunan Hijau (Berkelanjutan). Teknologi yang baik selayaknya dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, begitupun dalam kaitannya dengan proses konstruksi bangunan yang tidak hanya dimanfaatkan bagi proyek berskala besar, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi proyek berskala kecil seperti rumah MBR. Metode yang diterapkan adalah simulasi digital dua tahap yakni eksisting dan intervensi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa Green BIM dapat membantu proses evaluasi aspek keberlanjutan pada rumah MBR khususnya pada aspek IHC.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of green BIM-based evaluation systems in evaluating green building aspects of low-income housing (MBR). Today the development of construction technology in the industry AEC (Architecture, Engineering, and Construction) is quite significant, characterized by the start of the process of construction or building construction that was originally done by the conventional method is now slowly switched to using BIM-based method (Building Information Modeling). On the other hand, the issue of Green building is also developed quite significantly characterized by the Green Building Certification system (Greenship), and Greenship Home for the category of a single residential house in Indonesia. Green BIM as a new term pioneered by Krygiel and Nies (2008) has bridged the two trends above, namely as a form of integration between BIM technology, Building Performance Simulation System (BPS), and Green Building Certification System to support the realization of the green (sustainable) building design. Good technology should be beneficial for all walks of life, likewise concerning the construction process of buildings that are not only utilized for large-scale projects but also expected to be beneficial for small-scale projects such as low-income housing (MBR). The method applied is a digital simulation of two stages namely the existing stage and the intervention stage. The results obtained in this study stated that Green BIM can assist the process of evaluation of sustainability aspects in low-income housing, especially in the IHC aspect."

"Masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga telah menjadi persoalan yang mengemuka di negara ini semenjak terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Masalah ini paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah, dimana sehubungan dengan rendahnya pendapatan rumah tangga yang diterima tidak dapat mengimbangi membumbungnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, terutama kebutuhan makanan yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi.Namun demikian sebagai kebutuhan hidup pokok dan harus dipenuhi, maka orang akan berusaha untuk mencukupinya. Bagaimana respons kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan, khususnya di Jakarta menghadapi krisis ekonomi terutama dalam pemenuhan kebutuhan makanan anggota keluarga atau rumah tangga dan strategi apa yang ditempuh dalam mengatasi masalah tersebut, dibahas dalam tesis ini.Penelitian yang dilakukan terhadap kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah di RW 06 Kelurahan Paseban Jakarta Pusat menemukan bahwa untuk mengatasi masalah krisis makanan dalam rumah tangga, maka rumah tangga-rumah tangga berpenghasilan rendah yang diteliti melakukan dua strategi adaptasi yaitu, pertama : strategi internal rumah tangga, terdiri dari 1) merubah menu makanan; 2) mengurangi pengeluaran kebutuhan lain di luar makanan dan membatasi menu makan; 3) merubah pola makan dan 4) mencari penghasilan tambahan. Kedua, strategi eksternal rumah tangga dimana individu-individu dalam rumah tangga aktif memanfaatkan jaringan hubungan yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kepentingan memenuhi kebutuhan makanan. Jaringan hubungan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah jaringan kerabat, jaringan tetangga dan jaringan campuran kerabat dan tetangga.Penelitan ini menemukan bahwa jaringan sosial yang ada dalam masyarakat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi rumah tangga yang diteliti. Jaringan sosial merupakan salah satu strategi penting yang memberikan rasa aman bagi anggota rumah tangga ketika mengahadapi situasi sulit, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi.Bertolak dari temuan ini, maka saya mengusulkan agar dalam penelitianpenelitian yang berhubungan dengan cara pemenuhan kebutuhan makanan khususnya pada masyarakat kompleks atau setting perkotaan, agar memperhatikan aspek jaringan sosial dalam masyarakat."

"Rumah di pusat kota memiliki suatu fungsi utama, memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk bergerak pindah dan berkembang. Bergerak dalam pengertian mobilitas secara geografi untuk mencari dan meraih kemajuan tanpa terikat pada rumah dan berkembang dalam arti dapat pindah rumah bila anggota keluarga bertambah atau bila pendapatan bertambah atau ada tawaran pekerjaan yang lebih baik untuk menempati rumah yang sesuai.Dalam hal ini, rumah susun sewa yang disediakan oleh pemerintah bagi warganya yang berpenghasilan rendah seharusnya memiliki fungsi ini.Namun pada kenyataannya kecenderungan untuk bergerak pindah dan berkembang tersebut tidak terjadi pada penghuni rumah susun sewa Kemayoran. Penghuni yang telah bertambah jumlah anggota keluarganya tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni. Sehingga luas ruang yang ada tidak sesuai atau tidak dapat lagi menampung anggota keluarganya. Sementara itu juga penghuni yang mengalami peningkatan pendapatan tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni, bahkan mereka membuka usaha di unit usaha pada lantai bawah rumah susun. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pertambahan jumlah anggota dan pendapatan keluarga penghuni rumah susun sewa Kemayoran terbadap kehidupan ekonomi mereka?

---

Having a home of the heart of the city gives a chance for the low-income cities to be mobile and to develop themselves.Mobile in the sense of being able to grab the opportunity to move forward, without being tied down to their home. And develop them by increasing their economic levels.However, government owned-flat in Kemayoran is not functioning properly as home at the heart of the city. The increasing member of the families and the raise of income don't make the tenants move out of the flat in Kemayoran. Whereas the increasing member of the families affects the balance between the available space in a flat and the required space for a person.It raises the question concerning the raise of their income, the number in a family and how they affect the level of economy of tenants in government owned flat in Kemayoran? This thesis is an attempt to answer that question."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"ABSTRACTFinancial literacy is correlated to financial decisions and the usage of financial products. This study aims to examine the impact of financial literacy on consumer debt measured by debt to income ratio, number of lenders, and net worth among low income households who are in over indebtedness condition. The key components of financial literacy used are numeracy and money management skills. This study is conducted by survey to 103 low income households in Depok, West Java. The main finding from the analysis is that either numeracy or money management skills do not significantly affect the debt to income ratio and net worth. However, money management skills are found to have significant influence on number of lenders. As money management skills improve, number of lenders increase. Numeracy skills, however, has no significant effect to the number of lenders. The finding is found to be different than previous studies which suggest that money management skills would decrease the number of lenders. This study has an implication on educational program in related to enhance the degree of financial literacy among low income households.

---

ABSTRAKLiterasi keuangan berhubungan erat dengan keputusan keuangan dan penggunaan produk-produk keuangan. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari literasi keuangan terhadap utang konsumen yang diukur dari debt to income ratio, jumlah peminjam utang, dan nilai aset di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah yang berada di dalam kondisi utang berlebih. Komponen-komponen penting dalam literasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keahlian berhitung numeracy skills dan keahlian manajemen uang money management skills . Studi ini dilakukan melalui survey pada 103 rumah tangga berpenghasilan rendah di Depok, Jawa Barat. Hasil temuan utama dari analisa menunjukkan bahwa kehalian berhitung dan manajemen uang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap debt to income ratio dan nilai aset rumah tangga. Namun, keahlian manajemen uang ditemukan untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah peminjam uang atau pemberi utang. Ketika keahlian manajemen uang lebih baik, jumlah peminjam lebih meningkat. Keahlian berhitung sebaliknya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah peminjam. Temuan ini ditemukan berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa keahlian manajemen uang akan menurunkan jumlah peminjam. Studi ini memiliki implikasi terhadap program edukasi yang berhubungan dengan peningkatan literasi keuangan di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah. "