Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siahaan, Putri Nurmala Sari
" Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan ganti rugi. Konsep menyalahgunakan kewenangan merupakan ranah hukum pidana, dimana pejabat atau penyelenggara negara dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan melakukan secara melawan hukum dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Nuryanto
" Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki2 dua makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventifterkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya,masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputipemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakanpengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peran dan Mekanisme Penyidik Polri Dalam PenangananPengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor Pada Tingkat Penyelidikan?, 2. ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T49368
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simangunsong, Gunawan
" Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library