Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Mera Nuringsih
"
Kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan 3 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2001. Komitmen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilandasi UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kedua UU tersebut memuat herbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20296
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hamrolie Harun
Yogyakarta: BPFE UGM, 2012
336.201 HAM a (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sydrastiny S.
Depok: Rajawali Pers, 2022
336.201 4 SYD h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nana Sujana
"
Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbesar porsi pelaksanaan asas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, secara yuridis formal tuntutan tersebut telah diakomodasikan melalui Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T7575
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edi Sumantri
"
Pajak hiburan merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya masih menunjukan angka yang kurang menggembirakan dimana terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 12,94 % dari total penerimaan Pajak Daerah Wilayah Jakarta Selatan, atau sebesar 3,40 % dari total penerimaan Pajak Daerah tingkat Propinsi.
Dilatarbelakangi permasalahan tersebut maka masalah yang diteliti berkaitan dengan pengukuran tingkat efektifitas ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7479
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cecep Suherman
"
Tesis ini mencoba mengevaluasi Pajak Pembangunan I (PPb I) Kota Bandung terhadap masalah pelaksanaan dan pengelolaannya serta optimalisasi penerimaannya. Tujuan penulisan ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Pembangunan I Kota Bandung. Metoda Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan
Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini pajak daerah menjadi semakin penting dalam mendukung Pendapatan Asli ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T7458
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sukiptiyah
"
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk dapat menyediakan pelayanan publik yang bermutu. Dengan demikian ketersediaan sumber keuangan yang memadai mutlak harus ada. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial, perlu dikelola dengan baik, agar tidak timbul praktek penghindaran pembayaran BPHTB yang dapat mengakibatkan hilangnya penerimaan keuangan pemerintah daerah dari pos bagi hasil pajak.
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bogor. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T7459
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shinta Dewi Kusumawardhany
"
Penelitian tentang Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kriteria bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan, serta menganalisis peluang dan tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan.
Dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sudah layak menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55819
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Riduansyah
"
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup ...
"
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2003
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mohammad Riduansyah
"
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
