Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengeluaran wisatawan merupakan barang dan jasa (goods and services) yang dibeli oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectations) selama ia tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pengeluaran wisatawan Kota Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan penyebaran frekuensi dan nilai yang sering muncul (modus). Sampel dalam penelitian ini adalah 400 orang wisatawan Kota Bandung ditarik menggunakan metode non probability sampling serta teknik accidental. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 400 responden yang diteliti menyatakan bahwa pengeluaran wisatawan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

---

Tourist Expenditure is goods and services purchased by tourist in order to meet the needs, wants, and expectations during his stay he visited tourist destination. The objective of this research is to describe tourist expenditure of Kota Bandung. This research applied quantitative approach, using questionnaire as research instrument and analyzed with the spread frequency and a recurring value (modus). The sample is 400 tourist in Kota Bandung, collected by using non probability sampling and accidental technique. The results indicated that tourist expenditure contribute to local revenue in Kota Bandung."

"Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dibentuk untuk mengolah, mengumpulkan pendapatan asli daerah dalam berbagai jenisnya. Salah satu diantaranya, adalah BPHTB. Berdasarkan data yang diperoleh maka pengawasan pemungutan pajak BPHTB belum efektif. Rata-rata realisasi BPHTB dalam kurun waktu lima (5) tahun diangka 37,71%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda dalam pemungutan pajak BPHTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kota padang pada pajak BPHTB belum efektif. Hal ini disebabkan dalam perencanaan target BPHTB disusun tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan.  Sedangkan dari segi sumber daya manusia perlu penguatan dari segi keahlian. Pegawai Bapenda yang mengurusi pajak BPHTB belum mempunyai sertifikat keahlian sebagai petugas penilaian pajak BPHTB dan perlu peningkatan kualitas dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sebagai penilai khusus bagi pegawai yang mengurusi pajak BPHTB.

---

The Regional Revenue Agency, as a regional apparatus, was established to process and collect various types of regional original revenue. One of them is the BPHTB. Based on the data obtained, the supervision of collection tax BPHTB collection has not been effective. The average realization of BPHTB over a period of five (5) years is 37.71%. This study aims to determine how the supervision carried out by the Regional Revenue Agency (Bapenda) in the collection of BPHTB tax. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study were obtained through in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Padang City Bapenda on the BPHTB tax has not been effective. This is because the planning of the BPHTB target is not compiled in accordance with the revenue capacity. Meanwhile, in terms of human resources, there is a need for strengthening in terms of expertise. Bapenda employees who handle BPHTB tax do not yet have a certificate of expertise as BPHTB tax assessment officers and need to improve the quality through the implementation of training and certification as special assessors for employees who handle BPHTB tax."

"Perubahan yang selalu terjadi membawa konsekuensi pada perlunya kebutuhan untuk lebih strategis. Penyebab perubahan ini bervariasi dan bagi perusahaan hal ini tentunya mengakibatkan suatu pergeseran penekanan ke tingkatan manajemen strategis. Sebagai pelaku ekonomi, BUMD harus dapat menempatkan perannya pada posisi strategis, dengan demikian keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain menjadi suatu keharusan. Di lain pihak, banyak muncul sorotan terhadap peranan BUMD dalam skala daerah, baik dari kalangan ekonomi maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang belum memuaskan terhadap BUMD yang secara normatif seyogyanya menjalankan misi sebagai sumber pendapatan daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services). Dengan demikian diperlukan upaya-upaya peningkatan peran BUMD yang antara lain melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan keuntungan, sehingga badan ini dapat berperan sebagai salah satu sumber keuangan yang penting bagi daerah. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memperburuk kondisi perekonomian sekarang ini, memaksa BUMD DKI Jakarta untuk mencari strategi perusahaan yang tepat melalui perbaikan kinerja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode studi kasus. Melalui metode ini akan dilakukan deskripsi suatu variabel secara mendalam terhadap sejumlah kasus yang dipilih yang selanjutnya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah tentang : Bagaimana Kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya dianalisis dengan Pendekatan Balance Scorecard? Partanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya. Dengan menggunakan Pendekatan Balance Scorecard, hal ini akan dianalisis dengan melihat berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, kinerja proses bisnis internal, serta kinerja dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Populasi adalah seluruh karyawan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk melihat kinerja Learning and Growth, sedangkan untuk populasi pelanggan adalah seluruh pelanggan PD Pembangunan Sarana Jaya. Untuk melihat kinerja Learning and Growth dipilih responden yang terdiri dari sebagian kelompok manajer, lower manager dan staf biasa yang dipilih secara stratified random sampling. Responden untuk kelompok pelanggan dilakukan dengan cara survey kepada sebagian pelanggan Sarana Jaya khususnya untuk pelanggan Unit Persewaaan Pertokoan dan Wisma (UPPW) dan pelanggan Unit Rumah Sewa Bertingkat (URSB) melalui pengisian kuesioner. Survey pelanggan dipilih pada kelompok diatas dengan pertimbangan pelanggan-pelanggan untuk unit pelaksana tersebut yang mengetahui secara langsung kinerja Sarana Jaya. Hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data menggambarkan tingkat kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya dalam kondisi cukup baik berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan yaitu 57(lima puluh tujuh). Secara lebih rinci untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran, hasil kinerja adalah kurang baik dengan total skor yang diperoleh yaitu 23 (dua puluh tiga). Skor minimal untuk aspek ini 9 dan skor maksimalnya adalah 45 (empat puluh lima). Untuk aspek keuangan, kinerja saat ini berada dalam kondisi cukup sehat. Kondisi ini dibuktikan dari total skor yang diperoleh 16 (enam belas). Skor minimal untuk kinerja ini adalah 6 dan skor maksimalnya adalah 30. Untuk aspek proses bisnis internal, kondisi saat ini berada dalam kondisi cukup sehat. Kondisi ini dibuktikan dari skor yang diperoleh 10 (sepuluh). Skor minimal untuk kinerja ini adalah 3 dan skor maksimal 15. Selanjutnya kinerja dari aspek pelanggan berada dalam kondisi cukup sehat, yang ditunjukkan dari skor yang diperoleh yaitu 8 (delapan). Skor minimal untuk aspek ini 3 dan skor maksimalnya adalah 15 (lima belas). Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, saran yang dapat disampaikan adalah perlunya diterapkan pengelolaan strategi jangka panjang dan sistem manajemen strategis. Penjelasan dan penterjemahan visi dan strategi perusahaan, perencanaan dan penetapan target/sasaran, hubungan kerjasama, peningkatan umpan balik dari pimpinan dan pembelajaran perlu mendapat perhatian. Pada kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perlu ditingkatkan pemberian motivasi dan pemberdayaan pegawai, kemampuan sistem informasi, serta kepuasan pegawai. Dukungan dan umpan balik yang jelas dari pimpinan sangat dibutuhkan begitu pula perwujudan visi bersama guna menumbuhkan inisiatif yang strategis. Pekerjaan sebagai jaminan masa depan mengharuskan organisasi untuk menghubungkan penghargaan dengan ukuran kinerja yang lebih baik dan adil. Peningkatan kemampuan sistem informasi perlu ditingkatkan karena dalam ketepatan dan kecepatan memperoleh informasi masih dirasakan belum bagus.Untuk aspek keuangan perlu dibuat perencanaan dan penetapan target secara matang melalui penetapan skala prioritas. Dalam kaitan ini alokasi sumber daya dan dana harus berdasarkan penghitungan dan perencanaan yang matang, begitupula untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis internal perlu dibatasi/dihalangkan. Kepuasan pelanggan perlu mendapat perhatian, untuk itu perbaikan mutu pelayanan khususnya pada pelayanan operator telepon perlu perbaikan. Perbaikan fasilitas yang diberikan kepada penyewa seperti : listrik, kebersihan dan keamanan perlu dilakukan, serta peralatan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Untuk perbaikan pada proses bisnis internal, peningkatan service management melalui perencanaan dan penentuan kebutuhan melalui survey sangat perlu mendapat perhatian. Pemberian manfaat tambahan untuk pemeliharaan dan perbaikan produk-produk yang rusak dan penanganan keluhan perlu terus diperhatikan. Dokumen-dokumen tentang keluhan, waktu pelayanan, penanganan keluhan, perlu dibuat direkam dengan baik sebagai input/umpan balik bagi organisasi. Agar tercapai peningkatan kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya, maka perbaikan pada aspek-aspek secara menyeluruh perlu dilakukan. Dengan demikian kontribusi yang diharapkan oleh BUMD sebagai sumber pendapatan daerah dapat terwujud. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Peran Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)(Studi Kasus di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi). Penelitian ini dianggap penting mengingat salah satu perubahan mendasar pada era reformasi ini adalah pendelegasian wewenang pembiayaan daerah dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pembiayaan pembangunan daerah kepada pemerintah daerah. PBB merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan daerah Jambi. PBB diwajibkan kepada setiap warga masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan. Walaupun PBB merupakan Pajak pusat, akan tetapi kewenangan pengelolaan PBB diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pembagian hasil PBB akan dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan daerah dengan pembagian 90% dan 10%.Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB ini mengharuskan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan cara untuk mencapai target PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat pemerintah kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka Pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Karla Pemerntah Kelurahan, melimpahkan wewenang pengelolaan PBB kepada pemerintah kelurahan.Dalam pencapaian target PBB di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang, ditetapkan suatu cara dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Camat Jambi Timur beserta seluruh Lurah yang berada di wilayah Kecamatan Jambi Timur. Dalam hal ini Lurah berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dikarenakan pelaksanaan kebijakan yang sarna, akan tetapi terdapat hasil serta pencapaian target yang berbeda antara Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan diperoleh melalui proses wawancara dengan informan, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri dari Lurah , Staf Kelurahan, Tokoh Masyarakat (Ketua RT) serta masyarakat yang berasal dari dua Kelurahan yaitu Sulanjana dan Kasang. Dan hasil penelitan diketahui bahwa peran yang dilaksanakan oleh Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB antara lain dengan melakukan pembinaan aparat pemenntah kelurahan, mengadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat (Ketua RT), mensosialisasikan tentang PBB kepada masyarakat, memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sampai dengan pembenan sanksi kepada masyarakat yang menunggak PBB. Adapun faktor pendukung di Kelurahan Sulanjana adalah pemahaman masyarakat tentang PBB, kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat (Ketua RT), faktor kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Lurah Sulanjana yaitu sebagai pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakatnya, seta sumber daya manusia yaitu aparat kelurahan. Sedangkan faktor pendukung yang ditemui di Kelurahan Kasang yaitu adanya kerjasama yang baik antara Lurah dengan tokoh masyarakat (Ketua RT). Sedangkan faktor yang menghambat peran Iurah dalam penyelenggaraan pemungutan PBB di Kelurahan Sulanjana adalah administrasi PBB yang masih kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di Kelurahan Kasang adalah administrasi P88 yang kurang memadai, kepemimpinan Iurah yang mulai berkurang motivasinya dalam menjalankan kepemimpinannya, seta kurangnya sumber daya manusia atau aparat kelurahan di Kelurahan Kasang. Pelaksanaan peran di 2 (dua) kelurahan ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam hal memotivasl aparat, sosialisasi kepada masyarakat, kepemimpinan dan Lurah, seta beberapa faktor pendukung dan penghambat yang berbeda dan dua kelurahan tersebut. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya pencapaian target PBB yang berbeda di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang.Adapun saran yang dikemukakan dalam basis ini adalah pertama kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama antara Camat Jambi Timur dan Lurah yang berada di Kecamatan Jambi Timur agar dibukukan dan dibuat petunjuk operasionalnya secara teknis, kedua penambahan jumlah aparat Kelurahan Kasang agar pembagian tugas di Kelurahan dapat berjalan seimbang dengan jumlah aparat yang tersedia, keliga agar pemerintah Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang melakukan pembaharuan data PBB dengan melaksanakan pendataan ulang terhadap objek dan subjek pajak di kelurahan masing-masing mengingat harga tanah yang berubah sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target PBB."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar di KotaSolok. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan jenis penelitianbersifat deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori manajemen pendapatandaerah, retribusi daerah, dan retribusi pasar. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasaradalah tidak optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukanoleh Kantor Pengelolaan Pasar. Pada tahap identifikasi, kurangnya pengawasanterhadap pergantian pedagang, serta masih banyak pedagang yang tidakmengetahui kewajibannya sebagai wajib retribusi. Pada tahap penetapan,kurangnya pemahaman petugas tentang hubungan antara retribusi denganpelayanan yang diberikan, selain itu target yang ditetapkan tidak sesuai denganpotensi, serta tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan. Pada tahappemungutan, tidak adanya penegakkan hukum kepada petugas maupun pedagangyang melanggar, serta adanya ketidaknyamanan bagi pedagang disebabkan olehkondisi pasar yang tidak tertata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about management of market service charges by MarketManagement Office at Solok City. This research is a post-positivist research withthe type of descriptive research. The theory is used to analyze this researchinclude local revenue management, user charges, and market charges. The resultshowed that the reason why the target of market service charges?s revenuecouldn?t be achieved is the not optimal management of market service charges. Atthe stage of identification, there are lack of control of the exchange of the sellerand many sellers still not aware of their obligations as a charges payer. At thestage of assessment, there are lack of understanding about the relation betweenuser charges and the services provided, and then the target set does notaccordance with the potential, as well as the tariff imposed is also not accordancewith the regulation. At the stage of collection, there are lack of law enforcement tothe officer nor the seller and the seller feel inconvenience caused by marketconditions that are not well-ordered."

"Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung belum dilakukan secara optimal sehingga target penerimaannya belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi parkir serta strategi optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah sistem administrasi yang masih lemah, belum adanya sanksi yang ditetapkan, parkir liar, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kendala dalam sistem pengawasannya. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah dengan penyusunan beberapa strategi perencanaan yang akan dilakukan kedepan.

---

The collections of parking charges in Bandung haven rsquo t done optimally so, it hasn rsquo t achieved the revenue target set. Based on that problem, this study aims to analyze factors inhibiting the collections system and strategy of optimizing parking charges in Bandung. The research applies qualitative approach and uses literature study and in depth interviews as data collection technique.

The results showed that inhibiting factors in optimizing parking charges are the weak administration system, absence of sanctions, illegal parking, low understanding of the citizens, and constraints in supervision system. The strategy is by preparing several planning that will be done in the future."

"Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 2511999 pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Secara khusus pengelolaan administrasi Pajak Daerah ini diatur dalam UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan membahas: Penyelenggaraan Administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah dari Rondinelli dan Cheema; teori keuangan pemerintah daerah dari Devas, Domai dan Halim; teori pajak daerah dari Mardiasmo, Mc.Master, Davey, Bird dan Jantscher; dan teori administrasi pajak daerah dari Atmosudirjo, Nurmantu, dan Mc.Master.Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer kualitatif yang diperoleh dengan Teknik Wawancara dari tiga orang Informan Penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian buku dan dokumen serta observasi lapangan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut :Identifikasi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan Cara pendaftaran dan pendataan. Dari data identifikasi wajib pajak di ketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 2764 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan-badan usaha.Penetapan besarnya jumlah pajak untuk masing-masing jenis Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis besamya jumlah pajak untuk masing-masing jenis pajak ditetapkan berdasarkan ketentuan teknis yang mengacu pada jenis, sifat, klasifikasi dan lokasi serta analisis ekonomi masing-masing obyek pajak.Pembayaran pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD secara jelas, benar dan lengkap. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah, yang secara teknis kepada Dispenda, selambat-lambatnya 5 hari pada awal bulan. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hai sejak SKPD diterima, maka kepada para wajib pajak itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.Evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai 31 Desember 2002 diketahui terjadi 364 kasus penunggakaan pajak. Adanya kasus penunggakan pajak ini membuktikan bahwa pelaksanaan administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi belum optimal.Faktor-faktor yang paling panting dan menjadi dukungan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, faktor kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah; dan faktor sebagai Daerah perindustrian, perdagangan dan permukiman.Faktor-faktor yang paling penting dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor budaya organisasi yang bercirikan lemahnya rasionalisasi, unjuk kerja seadanya dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme; faktor masih belum kuatnya kesadaran para wajib pajak dalam mengejawantahkan arti dan fungsi penting Pajak Daerah bagi pembangunan dan perekonomian Daerah; dan faktor situasi perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang belum cerah.Saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut:Berdasarkan data perbandingan jumlah wajib pajak dan potensi pajak serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tabun Anggaran 2002, sebaiknya identifikasi wajib pajak lebih diintensifkan melalui kegiatan survey dan pendataan yang diperluas ke seluruh obyek pajak, terutama obyek pajak hotel, obyek pajak restoran dan obyek pajak pemanfaatan air, karena ketiga obyek pajak ini sangat potensial.Sejalan dengan identifikasi wajib pajak tersebut, sebaiknya diadakan kegiatan kampanye perpajakan dan sosialisasi kebijakan perpajakan Daerah secara intensif dan berkesinambungan, agar kesadaran dan kepatuhan pars wajib pajak di Kabupaten Bekasi semakin menguat.Sebaiknya diadakan evaluasi terhadap penerapan prosedur dan tata cara perpajakan Daerah, agar dari basil evaluasi tersebut dapat diterapkan prosedur dan sistem perpajakan yang lebih praktis, mullah dimengerti oleh para wajib pajak dan berlaku secara transparan."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas administrasi pendapatan asli daerah dengan menyoroti retribusi pasar Kabupaten Sragen dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kemudian mengerucut pada tahapan-tahapan administrasi pendapatan asli daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan administrasi pendapatan asli daerah dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan meninjau faktor-faktor penyebabnya.Teori yang digunakan adalah teori pemungutan, retribusi daerah, administrasi pendapatan asli daerah, dan retribusi pasar.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan administrasi pendapatan asli daerah; Identifikasi, penetapan, dan pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi dan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sragen. Kesalahan bukan sepenuhnya pada pihak pemungut retribusi, namun juga pola perilaku wajib retribusi yang tidak sadar membayar retribusi, ditambah dengan permasalahan lain yang dilakukan oleh para wajib retribusi seperti tunggakan pedagang yang tidak mau membayar retribusi, pelanggaran pengurusan surat izin perpanjangan dan surat peralihan hak pemakaian tempat dagangan, dan pengosongan kios yang dilakukan oleh pedagang sampai berbulan-bulan.

---

ABSTRACT This thesis investigated local revenue administration by highliting market charges in sragen regency and problems of implementation of market fee collection which was then narrowed to the stages of local revenue administration. This study aimed to describe the area of local revenue administration in market charges of Sragen Regency and respondproblems of implementation of market fee collection by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were theory of collection, charges fees, local revenue administration and market market charges. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Result of this study showed that all stages local revenue administration; identification, assessment and collection have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification and assessment market charges by agency of commerce sragen regency. The fault did not morely fall on the fees collector, but also on the patern of feespayers behavior who were not aware of paying fees. Moreover, wish other problems made by the feespayer such debt traders who dont want to pay the charges, breach of license renewal application and the shift pont where trade, and emptying stand who performed by traders for months."

"Pendanaan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalammemengaruhi derajat kesehatan, termasuk salah satu masalah gizi padabalita yang disebut gizi buruk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuanmendeskripsikan pendapatan daerah dan pembiayaan kesehatan serta ko-relasinya dengan gizi buruk pada balita di tingkat kabupaten/kota diIndonesia tahun 2007. Penelitian ini merupakan studi ekologi/korelasi. Datapendapatan daerah dan pembiayaan kesehatan didapat dari KementerianKeuangan, sedangkan data gizi buruk menggunakan data Riset KesehatanNasional tahun 2007. Sebanyak 250 kabupaten/kota yang diteliti dengantidak mengikutsertakan kabupaten/kota yang datanya tidak lengkap atautidak valid. Secara nasional, hanya persentase pendapatan asli daerah(PAD) per total pendapatan yang berkorelasi dengan gizi buruk, meskipunkorelasinya lemah (r = 0,22). Berdasarkan kawasan di Indonesia, KawasanIndonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur menunjukkan persentasePAD per total pendapatan berkorelasi lemah dengan gizi buruk (r = 0,20 danr = 0,53). Terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi persentase pen-dapatan daerah dan pembiayaan kesehatan, semakin rendah persentasegizi buruknya. Korelasi antara pendapatan daerah, pembiayaan kesehatandan masalah status gizi tidak dapat diabaikan. Data yang lebih lengkap danvalid diperlukan untuk dikembangkan penelitian selanjutnya.Health financing is one of the factors which contribute important role in in-fluencing health status, including nutritional problem among children underfive, called severely wasted. Therefore, the aim of this study was to describedistricts income and health financing and examine it correlations with theprevalence of severely wasted among children under 5 years at regen-cies/municipalities level in Indonesia in 2007. This research was an eco-logical study. Data on revenue and health financing were obtained fromMinistry of Finance, and severely wasted data were obtained from theIndonesian Basic Health Research (Riskesdas) 2007. There are 250 re-gencies/municipalities were being objects of this research, while the otherswere excluded due to incomplete/missing or invalid data. Result shows na-tionally, only the percentage of local revenue by total district income had cor-relation with severely wasted, although it is weak (r = 0,22). By regions, inthe Western Region Indonesia and the Eastern Region Indonesia, thosevariable had weak correlation with severely wasted (r = 0,20 and r = 0,53).The graphics trend shows higher percentage of local revenue and health fi-nancing, related to lower number of the prevalence of severely wasted. Thecorrelation between district income and health financing for poor nutritionalstatus cannot be ruled out. More valid and complete data on district incomeand health financing is needed for further research."

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."