Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
"
The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of a sub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from the district head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistrict head is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic, democratic, ...
"
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (1) Jan-Apr 2009: 53-58, 2009
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Moh Ilham A Hamudy
"
Abstract. The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of a
sub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from the
district head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistrict
head is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic,
democratic, and legally-carried out. Nevertheless, ...
"
Komisi II DPR RI, 2009
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nadia Puspita Sari
"
ABSTRACT
Skripsi ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah mengamanatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerahnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini disebabkan karena telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam mengurangi belanja pegawai untuk dialokasikan kepada belanja publik dan mengurangi jabatan struktural. ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
