Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Heny Setiawan
Tanggung jawab notaris atas keterlambatan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas = The responsibility of notary on the delayed submitting the deed of establishment of the limited liability the company / Heny Setiawan
" ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperoleh status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39048
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jauza Tsania Herdin
Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap Akta Perseroan Terbatas PT BMS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2018) = Legal Consequences of Cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights on the PT BMS Limited Liability Company Deed (Study of Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 juncto Supreme Court Decision Number 207 K/TUN/2018)
" Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library