Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi hukum mengenai pembatasan dan pengesampingan hak cipta terkait soundtrack film yang diumumkan secara digital, dengan perbandingan antara hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Setelah implementasi Perjanjian TRIPS yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan kekayaan intelektual secara global, masing-masing negara memiliki fleksibilitas sehingga tingkat perlindungannya bervariasi. Di Indonesia, hukum hak cipta utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini mendalami hak ekonomi dan hak moral sebagaimana diatur dalam undang-undang Indonesia, dan membandingkannya dengan kerangka hukum Amerika. Studi ini meneliti bagaimana format digital mempengaruhi penegakan dan pembatasan hak-hak tersebut, dengan mempertimbangkan konvensi internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS. Melalui analisis data doktrinal dan non-doktrinal, termasuk ketentuan undang-undang, yurisprudensi, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan kunci dalam batasan perlindungan dan pengesampingan hak cipta terhadap soundtrack film yang diumumkan secara digital. Temuan ini menyoroti tantangan dan potensi reformasi yang diperlukan untuk menyelaraskan undang-undang hak cipta, memastikan perlindungan yang lebih baik dan keseimbangan antara hak pencipta tanpa membatasi akses publik di era digital saat ini. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman teoritis dan penerapan praktis hukum hak cipta dalam sarana digital.

---

This study explores the legal nuances of copyright limitations and waivers concerning digitally announced film soundtracks, comparing Indonesian and United States laws. Following the implementation of the TRIPS Agreement, which set minimum standards for intellectual property protection globally, individual countries retain flexibility, leading to varying levels of protection. In Indonesia, copyright law is primarily governed by Law No. 28 of 2014 on Copyrights. This research delves into economic and moral rights as outlined in Indonesian legislation, contrasting these with the American framework. It examines how digital formats affect the enforcement and limitation of these rights, considering international conventions like the Berne Convention and TRIPS. By analyzing both doctrinal and empirical data, including statutory provisions, case law, and stakeholder interviews, the study identifies key differences in how copyright protection towards film sountracks that are digitally announced is limited and waived. The findings highlight the challenges and potential reforms needed to harmonize copyright laws, ensuring better protection and balance between creators' rights and public access in the digital era. This comparative analysis aims to contribute to the theoretical understanding and practical application of copyright law in digital media."

"Ketenagakerjaan hingga saat ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif, yaitu masalah pemutusan hubungan kerja, masalah hak pekerja, masalah kepentingan pekerja, dan masalah antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Oleh sebab itu terjadilah sengketa hubungan kerja. Dalam setiap proses sengketa hubungan kerja selalu berlarut-larut dan hasilnya selalu merugikan para pekerja. Mengingat kelemahan sistem pengadilan maka lebih baik jika sengketa hubungan kerja diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan metode juridis normatif sehingga didapat hasil bahwa alternatif penyelesaian sengketa berupa arbitrase hubungan industrial merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta menguntungkan berbagai pihak di masa yang akan datang. Pelaksanaan arbitrase hubungan industrial nyatanya belum berjalan dengan efektif dalam menangani sengketa kepentingan dan sengketa antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku hubungan industrial yang masih belum percaya dengan kehadiran arbitrase hubungan industrial dan belum paham tentang arbitrase hubungan industrial itu sendiri.

---

Employment to date in addition to providing a positive impact also had a negative impact, namely the issue of termination of employment, workers' rights issues, issues of workers interests, and problems among trade unions / labor unions in one company. Therefore there was a labor relations dispute. In any process of labor relations disputes always protracted and the outcome is always detrimental to the workers. Given the weakness of the court system better working relationship if the dispute resolved by alternative dispute resolution. Therefore, research with normative juridical methods in order to get results that alternative dispute resolution such as arbitration is one of the industrial relations dispute resolution effectively and efficiently and benefit all parties in the future. Implementation of industrial relations arbitration in fact not operating effectively in handling disputes and conflicts between the interests of trade unions / labor unions in one company. In practice, there are many industrial relations actors who still do not believe the presence of industrial relations arbitration and arbitration do not understand about industrial relations itself."

"Kemunculan komunitas atau individu yang beridentitas LGBT di Indonesia masih diperdebatkan oleh beberapa pihak. LGBT di Indonesia masih menjadi bagian dari masyarakat yang mengalami eksklusi sosial dan mengalami pengalaman diskriminasi yang berbeda yang semuanya tergantung pada keadaan sosial dan kultur setempat. Riset ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana keadaan gay dan LBT di Jombang yang didaulat sebagai kota santri mengalami proses eksklusi sosial. Jombang dinilai sebagai kota yang toleran, namun bagaimana respons masyarakat dan pihak terkait terhadap munculnya suatu identitas yang dinilai negative oleh sebagian masyarakat. Ketika masyarakat menolak kehadiran mereka karena identitas maka bagaimanakah cara komunitas LGBT menegosiasikan identitasnya?. Pembahasan ini akan dirangkai dengan menggunakan teori eksklusi sosial Haralambos dan Holborn dan teori tindakan komunikatif Habermas. Dengan menggunakan metode kualitatif interpretatif maka hasil yang didapat adalah analisis data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas LGBT mengalami eksklusi sosial karena identitas yang melekat pada diri mereka dan adanya struktur, sehingga hal ini berpengaruh pada usaha negosiasi dalam perebutan ruang publik di Jombang.

---

The emergence of communities and individuals who carry identity as gay in Indonesia is still be debate. Gay in Indonesia is still be apart of exclude society, that situation is different everywhere and this depends on several things such as social circumstances and local culture. This article will describe about how is the state gay community and exclusion process in a city that has a dominant culture of pesantren, Jombang. Despite getting the image as a ldquo santri rdquo city but there is a gay community exist in it. So, how is the real situation of the gay community in Jombang and hiw they negotiate with their identity as gay in the dominant culture of pesantren. By using the theory of social exclusion Haralambos Holborn, Kiepal, Tukacs,etc and the way negotiations are analyzed with communicative action from Habermas. The results of this research are gay community experiencing a state of social exclusion which relates to their identity. Social exclusion has an impact on the lack of public access. "

"Ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta dalam TRIPS Agreement membebaskan anggota untuk membuat pengaturannya sendiri, dengan syarat memenuhi tiga syarat dalam Pasal 13 TRIPS Agreement. Hal ini menimbulkan menimbulkan perbedaan pengaturan diantara anggota WTO. Skripsi ini hendak menjawab permasalahan mengenai pengaturan, penerapan dan keselarasan ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta di Indonesia, anggota WTO lain dan TRIPS Agreement. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dan penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta yang berbeda diantara anggota WTO.

---

Agreement membuat ketentuan three step test yang bersifat terbuka sebagai penengah dari perbedaan tersebut. Ketentuan pengecualian dan pembatasan yang berdasarkan doktrin fair use, maupun fair dealing perlu memenuhi ketentuan three step test. Indonesia sebagai penganut fair dealing memiliki beberapa ketentuan pembatasan hak cipta yang tidak sesuai dengan TRIPS Agreement, yakni ketentuan Pasal 43 huruf C, E dan Pasal 49 ayat (2) UU Hak Cipta.

---

Exception and limitations regulations in TRIPS Agreement give leniency for contracting members, to regulate their own exception and limitations as long as they are in accordance to the three conditions in Article 13 of TRIPS Agreement. This has caused differences in regulations among WTO members. This thesis answers matters regarding regulations, applications and conformity of exception and limitations of copyright in Indonesia, WTO members and TRIPS Agreement. This research is conducted using juridical-normative method by analyzing legal norms and their implementation. The result of this thesis shows that there are two different doctrines used in exception and limitations regulations among the WTO members, fair use and fair dealing. TRIPS Agreement regulates an open-ended wording regulation called the three step test to intermediate the difference. Both exception and limitations regulations based on fair use and fair dealing must fulfill the three step test. Indonesia as a fair dealing adherent has a few copyright limitations that are not in accordance to TRIPS Agreement. They are article 43 C, E and article 49 (2) Indonesia Copyright Act."