Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi menyebabkan adanya pula perputaran data pribadi yang semakin banyak tersedia di negara ini dan pula menjelma menjadi suatu komoditas yang berharga. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk indonesia yang sedang merancang undang-undang perlindungan data pribadi untuk membentuk lembaga negara independen yang bertugas sebagai pemantau jalannya implementasi peraturan perlindungan data pribadi. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan dan pelaksanaan lembaga negara independen di Indonesia. Kemudian skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan pengawasan data pribadi mengakomodir standar kelaziman yang berkembang yang dirujuk oleh Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019. Skripsi ini juga akan membahas tentang bagaimana ketentuan mengenai lembaga pengawasan data pada GDPR dan APEC dapat diterapkan pada sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sampai saat ini belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai lembaga negara independen, akan tetapi suatu lembaga dapat dikatakan independen apabila paling tidak memilki dasar hukum pembentukan yang jelas, bebas dari pengaruh cabang eksekutif, dan mekanisme pemilihan lembaga diatur khusus dalam undang-undang pembentukan lembaga tersebut. Selain itu, diketahui bahwa tidak terdapat konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi sampai saat ini, maka pengaturan pengawasan perlindungan data pribadi dapat mengadopsi kepada standar yang ada Uni Eropa dan Asia Pasifik sebagai best practices. Indonesia dalam hal ini dapat menerapkan model lembaga tunggal dengan mengoptimalkan fungsi dari lembaga negara independen Komisi Informasi untuk menjalankan hak atas informasi dan perlindungan data pribadi.

---

Indonesia, one of the countries with a high level of internet usage causes the circulation of personal data which is increasingly availability in this country and has also turned into a valuable commodity. This is of particular concern for indonesia, which is currently drafting a personal data protection regulation itself. This research discusses how to regulate and implement Independent Data Protection Authority in Indonesia. Then this research will discuss how the regulation of personal data protection accommodates the growing prevalence standards reffered to the current Goverment Regulation No. 80 of 2019. This research will also disucss how the provisions regarding data protection on internasional institusion such as EU GDPR and APEC can be applicable for indonesia. This research uses a normative juridical method that is sourced from a literature study. In this study it was found that until now there is no regulation regarding independent authority. In addition, it is known that there are no international declaration that regulate the protection of personal data up until today, personal data regulation can adopt the existing standards of the European Union and Asia Pacific as best practices. indonesia can apply the single authority model by optimizing the function of an existing independent authority to exercise the protection of personal data protection."