Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelama narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi setiap narapidana antara lain misalnya kebutuhan makan,kebutuhan pelengkapan tidur,lingkungan yang bersih dan pelayanan kesehatan yang optimal,pelayanan kesehatan bisa optimal.Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis berharap untuk menangani masalah tentang bagaimana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang. Hasil dari penelitian Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang menyatakan bahwa dalam pelayanan kesehatannya mempunyai masakah terhadap kurangnya kesiapan petugas medis di Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani dan mengantisipasi perkembangan penyakit yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta fasilitas yang ada di Rumah sakit Lembaga Pemasyarakatan seperti obat-obatan masih belum optimal dan belum cukup memadai. Bedasarkan pernyataan diatas penulis menyarankan perlu ditingkatkannya lagi kesiapan para petugas medis dalam menangani narapidana yang sakit dan di adakannya penambahan jumlah petugas medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan guna pelaksanaan pelayanan kesehatan serta harus diadakannya pengkontrolan oleh petugas kesehatan dibidang fasilitas khususnya bagian obat-obatan agar tidak terjadi lagi kehabisan stok obat.

---

ABSTRACTDuring convict stay in Institute Pemasyarakatan, governmental is obliged to give requirement live for every convict for example requirement eat, complete requirement of sleep, clean environment, and optimal health service, health service can be optimal if effectively and is efficient. Therefore in this research of writer hope to handle the problem of about how health service at Hospital Institute of Correctional class 1 Tangerang. Result of from research of Service Health At Hospital Institute of correctional class I Tangerang express that in its health service have a period of/to to lack of the readiness of medical officer in Institute of correctional in handling and anticipating disease growth exist in Institute correctional and also facility exist in Hospital Institute Pemasyarakatan like drugs still not yet optimal and not yet adequate enough. Pursuant to statement above writer suggest require to improve of again the readiness of all medical officer in handling ill convict and in performing a of addition of[is amount of medic officer in Institute correctional utilize health service execution and also have to perform a of control by officer health of facility area specially part of medics in order not to happened again running out of of drug stock."

"ABSTRAKJasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyakdiminati saat ini sejalan dengan proyek-proyek pembangunanyang semakin berkembang yang dilakukan oleh para pelakubisnis. Sebagaimana terlihat pula dari semakin meningkatnyajumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.Surety bond adalah suatu perikatan penjaminan dimanaperusahaan surety mengikatkan diri guna kepentingan pemilikproyek untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajibanperikatan pokok dari kontraktor, yang mengakibatkankewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentuterhadap pemilik proyek apabila ternyata kontraktor ciderajanji atau wanprestasi. Penyerahan agunan atau collateraltidak diwajibkan dalam penerbitan surety bond. Bagaimanapraktek pengikatan agunan pada suatu perusahaan asuransidan apakah dampak positif dari pengikatan dengan fidusiaadalah permasalahan yang akan dianalisa. Metode penelitianyang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metodepenelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatifkarena yang akan diteliti ialah data sekunder dengan tipepenelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menelitilebih lanjut permasalahan dalam praktek penjaminan dalambisnis surety bond untuk jasa konstruksi. Untuk mengurangimunculnya risiko pihak perusahaan asuransi dari wanprestasiprincipal dalam hal ganti rugi atas sejumlah uang yangtelah dibayarkan kepada obligee yang harus dibayarkanprincipal kepada surety, pihak perusahaan asuransimemerlukan kepastian hukum dari pihak principal agarnantinya perusahaan asuransi tidak dirugikan, khususnyamengenai pengembalian ganti rugi. Pengikatan suatu agunandengan fidusia dapat mengurangi risiko kerugian bagi pihak perusahaan surety apabila terjadi klaim."

"Masyarakat adat Minangkabau yang ada di Nagari Lubuak Batingkok, sudah mempunyai tatanan hukum yang diwariskan dari nenek moyang mereka jauh sebelum diberlakukannya KUHP dan KUHAP secara nasional. Penyelesaian berbagai perselisihan, sengketa atau persoalan-persoalan lain yang menimbulkan gangguan bermasyarakat diupayakan melalui perangkat-perangkat adat yang mereka miliki. Lembaga adat yang selama ini dilihat hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan warisan dan gelar adat juga berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara warga berkaitan dengan undangundang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini akan memberikan gambaran dan sekaligus analisa terhadap proses penetapan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya kemudian dituangkan lagi dalam Peraturan Nagari sebagai ketentuan adat yang harus dipatuhi pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Lubuak Batingkok, pola penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan keterkaitan lembaga adat yang ada di Nagari Lubuak Batingkok dengan pihak Kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut. Diharapkan memberikan pilihan alternatif dalam penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal khususnya melalui lembaga adat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dalam penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan juga melalui studi dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

---

Indigenous Community Minangkabau In Nagari Lubuak Batingkok already have a legal order inherited from their ancestors long before the enactment of the CRIMINAL CODE and CODE of CRIMINAL PROCEDURE nationally. Settlement of the dispute or other issues that raises social disorder is attempted through their customary institution. Customary institution which have been seen only as a settlement for the dispute relating to indigenous heritage and title but also serves in resolving disputes Relating to Criminal And The Rules Set Out by Indigenous Community.

By using descriptive analysis method this research will provide an overview and analysis of the process of determination of deeds which actually been set in the CRIMINAL CODE and other criminal laws then regulated again in Peraturan Nagari as customary laws, a pattern of the settlement of disputes relating to criminal and the rules set out by indigenous community and the interconnectedness of indigenous institutions that exist with the police in process of settlement of disputes relating to criminal and the rules set out by indigenous community.

Expected to provide an alternative option in the settlement outside the formal criminal justice system, especially through indigenous institutions. Collecting data in this study conducted through interviews with those who have a direct link in the completion of crime by traditional institutions in Nagari Lubuak Batingkok and also through the study of documents in accordance with the issues discussed."