Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

H.A.S. Natabaya

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006

340 NAT s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Patra M. Zen

Membangun koalisi yang otoritatif dalam menilai proses pembentukan perundang-undangan partisipatif

Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipati, 2005

340 PAT m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salman Luthan

Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana

" Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan meliputi tiga unsur, yaitu dasar pembenaran kriminalisasi, kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi, dan gradasi keseriusan tindak pidana. Untuk mengetahui fenomena ketiga unsur kriminalisasi tersebut diteliti 17 macam undang-undang, khususnya aspek tindak pidananya. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi adalah kepentingan pembangunan yang terdiri dari kepentingan pembangunan politik, ekonomi, kesejahteraan sosial dan SDM, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan tata nilai sosial. Kepentingan hukum yang dilindungi tersebut lebih mencerminkan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T3931

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salim H.S.

Hukum pertambangan di Indonesia

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

343.077 SAL h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pearson, Charles S.

International marine environment policy : the economic dimension / by Charles S. Pearson

London: The Johns hopkins university, 1975

341.7 PEA i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Trainer, Timothy P

Protecting Intellectual property rights across borders

Inggris: Thomson, 2006

346.048 TRA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Widarsono

Pergeseran kekuasaan legislatif pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya dalam praktek ketatanegaraan periode 1999 sampai sengan 2001

" Perubahan UUD 1945 telah memberikan pada DPR kekuasaan legislasi yang lebih tegas dan bukan sekedar hak. Secara kelembagaan kekuasaan legislatif ada pada 2 (dua) lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebelum perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR membentuk Undang-Undang. Selanjutnya ditentukan secara terbalik bahwa Presiden diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Dengan demikian pemegang utama (primer) kekuasaan legislatif untuk membentuk ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T9748

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library