Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query

Catatan PSHK ( (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) tentang kinerja legilasi DPR 2005

Jakarta: PSHK , 2006

342.05 CAT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lokakarya Penyusunan Program Legislatif

Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1979

342.06 IND l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Wahab

Politik hukum pembentukan Undang-Undang di Indonesia: studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

" ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Pembatala undang-undang ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimanakah proses pembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah dan mengapa undang-undang tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat?. Undang- undang Badan ... "

Universitas Indonesia, 2012

T29737

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Makmur Amir

Lembaga perwakilan rakyat

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

342.05 MAK l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pipit R. Kartawidjaja

Catatan atas pemilu legislatif 2004

Jakarta: Inside, 2004

324.6 PIP c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Penguatan kapasitas analisis kebijakan dalam mengimbangi lemahnya proses rekrutmen legislatif 2009

NASION 6:1 (2009)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Gilang Endah Permatasari

Pengembangan Kapasitas Organisasi DPD RI dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Komite I Periode 2019-2024 = DPD RI Organizational Capacity Development in the Implementation of Supervisory Functions in Committee I of DPD RI for the 2019-2024 Period

" Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. ... "

Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library