Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tarigan, Shahrazada
Tinjauan tentang PPAT khususnya mengenai tanggung jawab profesi serta perlindungan hukumnya dalam pembuatan akta jual beli
" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya PP 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di dalam tugas jabatannya mengandung fungsi sosial yang memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sifat keotentikan ini jelas memberikan dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan, khususnya dalam hal jual bell tanah sebagai suatu instrumen alat bukti. Pembuatan akta yang dilakukan oleh PPAT ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16697
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tatiana Kanisha Diamira
Tanggung jawab hukum para pihak dalam pendanaan pinjaman melalui penyelenggara peer to peer lending untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah = Legal responsibilities of the parties involved in credit funding of small and medium enterprises through peer to peer lending host
" Berkembangnya financial technology di Indonesia telah melahirkan alternatif pendanaan baru bagi UMKM, yaitu melalui peer to peer lending P2P lending . P2P lending mempermudah UMKM untuk dipertemukan dengan pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, keberadaan P2P lending disebut juga sebagai alternatif investasi baru. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan P2P lending berdasarkan hukum di Indonesia dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam pendanaan pinjaman pada P2P lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69327
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fandy Mulyawan
Tanggung jawab hukum klinik kecantikan terkait peredaran sediaan kosmetik ditinjau dari hukum kesehatan: analisis putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2016 = Legal responsibility of beauty clinics in regards of cosmetic products distribution based on health law: study of case number 2008/K.Pid.Sus/2016
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam peredaran sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar lalu perlu diketahui pula mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana lembaga ini berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam hal peredaran sediaan kosmetik. Terlebih lagi dikarenakan adanya kasus yang terjadi di dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang mana dilakukan dengan pendekatan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library