Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
F Strijbosch
"
Pela adalah salah satu hukum adat di Indonesia, tepatnya hukum adat yang ada di Kepulauan Maluku yang berlaku pada orang-orang Maluku. Ada dua peneliti yang telah mengadakan penyelidikan secara mendalam tentang pela ini, yaitu C. Cooley dan D. Bartels. Cooley mengemukakan bahwa pela adalah suatu ikatan yang dilembagakan mengenai persahabatan atau persaudaraan antara semua penduduk pribumi dari dua desa atau lebih, yang dibentuk oleh nenek moyang menurut keadaan tertentu dan membawa kewajiban-kewajiban tertentu untuk semua ...
"
1989
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Umar Nurhamzah Yusup
"
Tulisan ini membahas mengenai dinamika adat, gereja, dan negara dalam kerangka pluralisme legal. Tulisan ini akan membahas dinamika dalam proses perkawinan masyarakat Dayak Punan di Malinau, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan berbagai aturan perkawinan yang harus mereka ikuti agar perkawinan mereka diakui. Tulisan ini mengambil data dari dua desa yakni, masyarakat Punan dari Long Nyau yang mewakili komunitas Dayak Punan Sungai Tubu dan Long Jalan yang mewakili komunitas Dayak Punan Sungai Malinau. Dinamika tersebut ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lamech A.P., compiler
"
ABSTRAK
Kemajemukan hukum atau pluralisme hukum merupakan salab satu tema penting dalam nuansa kajian antropologi hukum (Rouland, 1992:2-4). Pluralisme hukum seperti dijelaskan oleh Hooker (1975:2-4) berkembang antara lain melalui pemerintahan kolonial dan berdirinya negara-negara baru. Di Indonesia misalnya, proses terjadinya pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum oleh penjajah terutama pada masa kolonial Belanda ketika penduduk Indonesia (jajahan) digolongkan menjadi tiga golongan dimana masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan Bumiputera ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rabin Yunus
"
Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is ...
"
2014
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lukas Rumboko Wibowo
"
This paper investigates how the potential of the newly enacted village forest policy to improve the welfare of local people and examines how different actors at local level perceive a legal framework suitable for improving the welfare of local people and enhancing local development. We conducted research through in-dept interviews involiving 75 respondents from different actors, such as policy makers, politician, village chief, customary chief and villagers. The research establish that forest policy on village ...
"
Depok: Faculty of Law University of Indonesia, 2012
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Arya Rema Mubarak
"
Pembahasan akan pluralisme hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari diskursus mengenai Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH). Dalam era Indonesia modern, salah satu kasus yang berkaitan dengan HATAH ialah pembahasan mengenai Instruski Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Setidaknya ada pembahasan yang berkaitan dengan HATAH. Satu, bercampurnya hukum adat dan hukum negara dalam kapasitas seorang Sultan Hamengkubuwono yang merangkap sebagai Gubernur Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemimpinKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua, substansi dari instruksi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Edy Ikhsan
"
This article aims to unravel a shift of control / ownership of communal land of the Malays of Deli
in North Sumatra. The commonly well-known communal lands, before the arrival of the Dutch
colonial, was still inherent with the authorities of villages and was evolutionarily taken over by
the foreign planters through concessionary contracts, which were dully signed by the Sultanate
of Deli and the said foreign planters. The Indonesian independence in 1945 and the period that
went beyond had ...
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mohamad Rizky Bayuputra
"
Pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum perdata Barat, Islam, dan Adat berlaku secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan dan perkembangan Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH Intern), suatu cabang ilmu hukum yang terkadang dicap sebagai hukum yang kuno karena asal-usul kolonialnya. Perkembangan HATAH Intern dapat kita lihat dalam kasus Sultan Banten, di mana majelis hakim pada ketiga tingkat peradilan agama mempertanyakan apakah hukum Islam atau hukum Adat yang berlaku terhadap suatu klaim historis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
