Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Lidwina Inge Nurtjahyo
"
RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan memiliki kendala dalam mengakses identitas hokum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hokum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hokum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hokum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun ...
"
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2018
305 JP 23:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Naufaludin Ismail
"
Thus paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of ...
"
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2017
305 JP 22:4 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Heriyadi Sabar
"
A legal identity document is the right of every citizen because it is a prerequisite in accessing public services. This study aims to assess the implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2019 on the National Strategy of Strengthening Civil Registration and Vital Statistics (Stranas Percepatan AKPSH), which focuses on regulatory synchronization and services at a local level. A qualitative analysis approach was used, consisting of a literature study and in-depth ...
"
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2021
330 JPP 5:3 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hilbram Rahmansyah Bayusasi
"
Penelitian ini membahas tantangan komunitas transpuan memperoleh pengakuan identitas hukum di Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil belum sempurna menangani permasalahan tersebut. Tidak sempurnanya kedua pengaturan hukum tersebut karena pengajuan permohonan pengubahan identitas hukum kepada pengadilan negeri dapat ditolak. Dengan begitu, transpuan di Indonesia tidak mendapatkan salah satu hak dasarnya, yakni identitas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annissa Sri Kusumawati
"
ABSTRACT
This paper assesses the performance of method targeting and implementation error of social transfer programs in Indonesia, which consists of Raskin, in-kind transfer; Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer; Program Indonesia Pintar (PIP), scholarship program; and Program Indonesia Sehat (PIS), free health insurance for the poor and vulnerable. The logit model of exclusion and inclusion errors shows the drivers of probability error in targeting these four kinds of social transfer programs. The finding ...
"
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019
330 JPP 3:3 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
