Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah perusahaan startup PT. Soyaka Cerdas Kaya secara tiba-tiba memberhentikan seluruh karyawan dan memberhentikan pengiriman barang kepada konsumen tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai penutupan perusahaan tersebut. Hal itu mengakibatkan kerugian bagi para konsumen, membuat salah satu konsumen menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kemudian keluar Putusan BPSK Kab. Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023. Namun, pelaku usaha keberatan dengan adanya putusan itu dikarenakan merasa tidak pernah dipanggil secara patut oleh pihak BPSK, sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Garut. Majelis Hakim PN Garut melalui putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan bukti dan saksi yang diberikan tidak relevan dan upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha tidak berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Soyaka Cerdas Kaya telah melanggar Hak Konsumen yang diatur di Pasal 4 UUPK dan Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban Ganti Rugi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara ini ialah PT. Soyaka Cerdas Kaya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Kesimpulannya adalah konsumen yang dirugikan oleh PT. Soyaka Cerdas Kaya dapat menuntut haknya melalui penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan ataupun diluar pengadilan seperti BPSK sebagaimana telah diatur Pasal 45 UUPK dan akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. Soyaka Cerdas Kaya dikenakan sanksi berupa sanksi administratif melalui putusan BPSK Kab. Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 mengingat majelis hakim dalam permohonan keberatan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt menolak permohonan yang diajukan.

---

A startup company, PT. Soyaka Cerdas Kaya, suddenly laid off all its employees and stopped shipping goods to consumers without informing clear reasons for the company's closure. This resulted in consumer losses, causing one of the consumers to sue through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which BPSK Garut issued in BPSK Decision Number: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023. However, PT. Soyaka objected to the decision because BPSK did not issue a valid and proper summons, so PT. Soyaka filed an objection to the Garut District Court. The Panel of Judges at the Garut District Court through decision Number 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt rejected the objection application by considering that the evidence and witnesses submitted were considered irrelevant and the legal efforts filed by the business actor were not related to the reasons for filing the objection application. This study was analyzed using a doctrinal research method with a normative method with the objective of the study to determine the form of legal protection for consumers provided by the government through Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and to determine the legal consequences appear from Decision Number 15/Pdt.Sus-BPS 2023/ PN Grt. The results of this study are that PT. Soyaka has violated Consumer Rights as regulated in Article 4 of the UUPK, and the legal protection that can be given to consumers is regulated in Article 7 of the UUPK concerning Compensation Obligations. Also, the legal consequences of this case are that PT. Soyaka can be subject to administrative or criminal sanctions. The conclusion is that consumers whom PT Soyaka harms can claim their rights through dispute resolution through the court process or outside the court, such as BPSK, regulated in Article 45 of the UUPK, and the result of legal actions taken by PT. Soyaka can be subject to administrative sanctions through the decision of the BPSK Garut Number: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023, considering that the panel of judges in the objection application Number 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt rejected the submitted application."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) pada praktiknya merujuk pada pendapat Hakim-Hakim dalam Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan disesuaikan dengan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan ketentuan hukum mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) serta akibat hukum terhadap lessee yang wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang memfokuskan pada studi dokumen dan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing yang merujuk pada pertimbangan Hakim. Jika lessee wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang telah diperjanjikan, maka kreditur (lessor) dapat melakukan penarikan kembali barang/obyek sewa guna usaha. Namun setelah penarikan dilakukan penjualan untuk menutupi hutang debitur (lessee) di mana hal tersebut keliru dengan konsep jaminan kebendaan. Selain kekeliruan dan ketidakseragaman pendapat Hakim terhadap akibat hukum yang timbul, terdapat pula ketidakseragaman pendapat Hakim mengenai kepemilikan barang/obyek sewa guna usaha yang juga berkaitan dengan konsep penjaminan

---

This bachelor thesis discusses the legal provisions regarding lease agreement (leasing) and the legal consequences arising from default of lessee in leasing agreement (leasing) in practice referring to the opinions of Judges in Court Decisions in Indonesia and adjusted to the prevailing theory. This study aims to provide an understanding of the concepts ang legal provisions regarding leasing agreement and the legal consequences for lessee who are in default in the leasing agreement. This research is a descriptive study with the form of juridical-normative legal research using secondary data which focuses on document studies and data obtained from library materials. The results of this study are about the legal consequences if the debtor defaults in the lease agreement which refers to the Judge's consideration. If lessee is in default by not making the installment payments as agreed, the creditor (lessor) can withdraw the goods / objects of the lease. However, after the withdrawal is made, the sale is made to cover the debtor's debt (lessee), which is mistaken for the concept of a material guarantee. In addition to errors and disagreements in judges 'opinions regarding the legal consequences, there are also disagreements in judges' opinions regarding ownership of leased goods / objects which are also related to the concept of guarantee."

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan suatu perjanjian kredit utang luarnegeri apabila terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan lalu lintas devisaperjanjian utang luar negeri kepada Bank Indonesia. Saat ini terdapat beberapaputusan pengadilan di Indonesia yang tidak konsisten terkait dengan kewajibanpelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri sehingga hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian kredit utang luar negeriyang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2958K/Pdt/1983 yang menjadikan perjanjian batal demi hukum, kemudian PutusanMahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No.191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian kredit utang luar negeri tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesiadan Putsusan Mahkamah Agung No.2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yangmenyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakansanksi administratif saja. Penelitian ini bersifat normaitf yuridis.Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri seharusnya tidak memiliki akibat hukum terhadap perjanjian kredit itusendiri melainkan hanya berakibat dikenakannya sanksi administratif oleh BankIndonesia. Artinya, perjanjian kredit itu tetap sah dan mengikat para pihak. Denganbegitu, putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit utang luar negeriyaitu putusan Mahkamah Agung No. 2958K/Pdt/1983 yang menyatakan perjanjianbatal demi hukum, putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusanMahkamah Agung No. 191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesia yaitu adalah tidak tepat. Seharusnyaterhadap kelalaian penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri adalah mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 2826K/Pdt/1984 danputusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredittidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja sesuaidengan hukum positif di Indonesia.

---

This thesis discusses how the validity of an offshore loan agreement in case ofnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. As,There are currently inconsistent judicial decrees in Indonesia about submitting theoffshore loan agreement report to Bank Indonesia. That matters, issued legaluncertainty over submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia..the court 39 s decree to make the offshore loan agreement became null and void in theSupreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making theagreement has no legal force against the Indonesian debtor namely SupremeCourt`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decree No.191K Pdt 2011. Yet, the Supeme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 states that the offshore loan agreement itselfhas no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only. This thesis using normative juridis method.The results of the study indicate that offshoreloan agreement reporting obligations should not have any legal consequences onthe agreement itself but only result in the imposition of administrative sanction byBank Indonesia. This means that the agreement remains valid and binding on theparties. Therefore, the court 39 s decree to make the offshore loan agreement becamenull and void in the Supreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the courtdecision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtornamely Supreme Court`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decreeNo. 191K Pdt 2011 is not correct by the Law. The legal consequences in the eventnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesiashould follow the Supreme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 which states that the offshore loan agreementitself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions onlycorresponding to Indonesian Law."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."

"Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara hukum yaitu dengan hibah dengan dibuatkan akta hibah di hadapan PPAT dalam hal ini PPATS. Pemberian hibah dapat diberikan apabila tidak melanggar bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang dimana bagian ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) dan jika dilanggar maka ahli waris dapat menuntut haknya. Dalam hal ini, PPATS tidak membacakan akta, hanya dihadiri oleh satu orang saksi, tidak ditandatangani oleh PPATS pada saat itu juga dan tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang menyebabkan melanggar peraturan perundang-undangan jabatan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder. Akta hibah yang dibuat PPATS yang mengalami cacat secara hukum yang menyebabkan aktanya batal demi hukum. Perbuatan PPATS ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan sanksi berupa teguran tertulis dan ganti kerugian

---

This study analyzes the legal consequences and responsibilities of temporary land deeds that violate the provisions of laws and regulations and can cause parties losses. The issues raised in this study are based on Decision Number 970 K /Pdt/ 2019 regarding the legal consequences and responsibility of temporary PPAT for the cancellation of grant deeds. One of the ways a person transfers his rights legally is by a grant by making a grant deed before the PPAT in this case a temporary PPAT. Grants may be granted if they do not violate the share of heirs specified in the statute, whereby the statutory share of the heirs has an absolute share (legitime portie) and if violated then the heirs can claim their rights. In this case, the PPAT temporarily did not read out the deed, was only attended by one witness, was not signed by the temporary PPAT at that time and there was no approval from the heirs which led to the violation of the laws and regulations of the PPAT position. This research uses normative juridical research methods that are descriptive and analytical with secondary data. The legal materials used in this study are divided into three: primary legal sources consisting of civil law books, secondary legal sources consisting of legal journals, and tertiary legal sources consisting of legal dictionaries. The data analysis method used in this study is qualitative, namely data compiled in the form of narratives. A grant made by a temporary PPAT that is legally flawed causes the deed to be null and void. The actions of this temporary PPAT can be held administratively and civilly liable with sanctions in the form of written reprimands and compensation."

"Tulisan ini membahas mengenai saat debitur wanprestasi dan akibat hukumnyamenurut KUHPerdata, doktrin serta putusan pengadilan, serta membandingkannyadengan Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW). Pembahasan dilakukan denganmetode yuridis normatif. Saat debitur wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrindan putusan pengadilan adalah ketika 1) setelah lewat batas waktu dalamperjanjian atau 2) setelah lewat batas waktu dalam somasi. Pengecualian dalamperjanjian jaminan fidusia, debitur wanprestasi ketika ia sepakat telah wanprestasiatau ketika putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi telah inkracht. Akibat hukumnya, kreditur dapat menuntut pemenuhan atau pembatalanperjanjian (dapat disertai ganti rugi), atau ganti rugi. Saat debitur wanprestasimenurut NBW adalah sejak 1) lewat batas waktu dalam surat pemberitahuan, 2)tanggal surat pemberitahuan dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakansementara waktu atau jika tidak ada gunanya memberi jangka waktu untukberprestasi, 3) lewat batas waktu dalam perjanjian, 4) kewajiban lahir dariperbuatan melawan hukum, karena pelaksanaan sebagian prestasi, atau karenaprestasi tidak segera dilaksanakan, atau 5) kreditur mengetahui dari pernyataandebitur bahwa prestasi tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya, kreditur dapatmenuntut pemenuhan atau pengakhiran (dapat disertai ganti rugi), ganti rugi, atausebagian pengakhiran. KUHPerdata dan NBW memahami konsep yang samaterkait saat debitur wanprestasi, namun NBW menentukan kapan suratpemberitahuan tidak perlu memberikan tenggang waktu atau surat pemberitahuantidak lagi diperlukan. Terkait akibat hukumnya, 1) NBW memberikan ketentuanbahwa pemenuhan prestasi dapat dilakukan jika debitur membayar biayaketerlambatan dan kerugian tambahan 2) NBW mengatur pengertian biaya sertakerugian immateril, dan 3) perbedaan mengenai syarat, cara, dan akibat hukumpembatalan dan pengakhiran.

---

This paper discusses when the debtor defaults and its legal consequencesaccording to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, andcompares them with NBW. This research uses normative juridical method.According to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, debtor isin default after 1) deadline in an agreement or 2) deadline in a warning. Exceptionin the fiduciary guarantee agreement, debtor is in default since he agrees to havedefaulted. Legal consequences, creditors can demand fulfillment or cancellation(can be accompanied by compensation), or compensation. A debtor is in defaultaccording to NBW since 1) deadline in a notification, 2) date of a notification, 3)deadline in agreement, 4) obligation rise from illegal act, due to halfimplementation of obligation, or obligation is not done immediately, or 5) creditorknows from the debtor's statement that obligation cannot be done. Legalconsequences, creditors can demand fulfillment or termination (can beaccompanied by compensation), or compensation or half termination. Both of therule have same concept about when a debtor is in default, but NBW determineswhen notification does not need to provide a grace period or no longer needed.Regarding legal consequences of cancellation or termination, 1) based on NBW,obligations can be done after debtor in default if the debtor pays late fees andadditional losses 2) NBW regulates the definition of fees and immaterialcompensation, and 3) differences regarding the terms, methods and legalconsequences of cancellation and termination"

"Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah Kesepakatan yang isinya merugikan salah satu pihak menjadi tidak sah dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di pengadilan sepanjang mengenai harta bawaan karena adanya kekhilafan pada objek sengketa. Selain itu, sebuah Kesepakatan tidak dapat mengubah status harta bawaan menjadi harta bersama karena dipindahkannya hak atas tanah dari satu orang ke orang lain harus dilakukan dengan perjanjian kebendaan. Tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya adalah Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif. Mengenai sanksi perdata, Notaris diminta untuk menaati hasil Putusan. Terhadap Notaris tidak dimintakan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga karena masalah Penggugat sudah terselesaikan dengan dikeluarkannya harta bawaan dari Kesepakatan. Untuk sanksi administratif, Notaris atas dasar laporan maupun temuan dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris sebaiknya lebih teliti saat memeriksa bukti-bukti formal agar Notaris dapat dengan mudah mengklasifikasikan status harta. Selain itu, Notaris sebaiknya memberikan jalan keluar berupa pembetulan akta agar masalah dapat diselesaikan tanpa perlu melalui jalur litigasi di pengadilan.

---

This thesis discusses Notarys negligence in making Joint Assets Distribution Agreement as a way to divide the joint assets after divorce. In Decision Number 1553 K/PDT/2017, the Notary included the ex-wifes personal assets into the Joint Assets Distribution Agreement and listed them as joint assets. This certainly gave loss to the owner of the assets. Issues that will be researched are legal consequences of the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties and the Notarys responsibility towards Agreement made which contains unlawful act elements. In order to answer those issues, the author uses normative juridical research form with analytical descriptive research type. The result is that the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties shall not be considered valid and is canceled by the Judges as long as it is related to personal assets because it is granted based on mistake. Moreover, an agreement couldnt change the status of a personal assets into the joint assets because land of rights transfer from one person to another must be done with a material agreement. Notarys responsibility upon his actions is that a Notary may be sanctioned by civil and administrative sanctions. Regarding civil sanctions, the Notary is asked to obey the results of the Decision. As for administrative sanctions, Notary may be subject to sanctions by the Notary Supervisory Board. Notary as a public official should be more careful when examining formal evidence so that the Notary can easily classify the status of assets. In addition, the Notary should provide a solution in the form of deed correction so that the problem can be resolved without going through litigation."

"Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak terpenuhinya aspek formal suatu Akta mempunyai akibat hukum Akta tersebut kehilangan otentitasnya atau mengalami cacat yuridis yang menyebabkan Akta dapat dibatalkan maupun Batal Demi Hukum. Tesis ini akan membahas tanggungjawab formil Akta Notaris serta akibat hukum tidak terpenuhinya unsur formil suatu Akta dengan studi kasus PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR :272 K/Pid/2009 TANGGAL 10 JUNI 2009 . Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan yang sifatnya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hatian bagi notaris di Indonesia.

---

Notary institutions arise from the needs of human beings in the association calls for written evidence for them. Notary as Public Officers are only authorized for the benefit desired to be expressed in an authentic deed. Notary has a duty creates authenticity of the deeds made by or before him and the authenticity of the deeds can be fulfill if only the formal requirements or the terms of the form (Gebruik in de vorm) specified in the Act are met and authenticity Notary is not determined by the rules other legislation. Non-fulfillment of the formal aspects of a deed has the legal effect of the deed of lost authenticity or judicial disability that causes deed can be canceled or annulled by law.

This thesis will discuss the formal responsibility Deed and the failure to meet the legal effect of a deed with the formal elements of the case study SUPREME COURT DECISION RI NUMBER: 272 K/Pid/2009 DATE June 10th 2009. The method used is a normative juridical approach which means that this study refers to the legislation relating to the issues discussed by examining library materials or secondary data with the results of the study as outlined in the conclusions that are providing recommendations to improve performance and prudent attention to the notary in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai adanya kekeliruan penerapan hukum hibah wasiat dalam putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pandangan diantara majelis hakim di berbagai tingkat pengadilan mengenai keabsahan akta wasiat. Pewaris dalam kasus ini menghibahwasiatkan harta kekayaannya dalam akta wasiat dengan memberikan sertipikat hak milik objek wasiat kepada penerima hibah wasiat. Sebelum meninggal dunia pewaris menjual objek wasiat kepada pihak lain yang dituangkan dalam akta jual beli menggunakan sertipikat pengganti yang telah diterbitkan. Penerima hibah wasiat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli atas dasar pewaris tidak cakap melakukan perbuatan hukum serta pewaris tidak berhak lagi atas objek wasiat sejak ditandatanganinya akta wasiat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai perbandingan penerapan hukum hibah wasiat oleh institusi pengadilan dan akibat hukum jual beli terhadap akta wasiat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah majelis hakim Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti yang mengesahkan akta wasiat. Peralihan hak melalui jual beli atas objek hibah wasiat merupakan bentuk pencabutan wasiat secara diam-diam yang mengakibatkan akta wasiat menjadi tidak berlaku lagi bagi penerima hibah wasiat sebagaimana diatur Pasal 996 KUHPerdata. Pencabutan akta wasiat melalui jual beli yang dilakukan pewaris dalam keadaan sakit tidak dapat disimpulkan sebagai perjanjian yang cacat hukum. Dengan dibatalkannya akta wasiat, maka akta jual beli berlaku mengikat secara hukum. Saran dari penelitian ini perlunya perbaikan dalam institusi pengadilan dalam memutus perkara tidak hanya secara gramatikal, tetapi memahami maksud dari undang-undang dan pendapat para ahli.

---

This research discusses the application of the law of wills in court decisions. This resulted in different views among the panel of judges at various levels of the court regarding the validity of the testament. The testator in this case bequest his assets in the testament by giving a certificate of ownership of inheritance object of the will to the legatee of the testament. Prior to death, the testator sells the bequest grant object to another party as stated in the deed of sale and purchase using a substitute certificate that has been issued. The legatee of the testament files a lawsuit for the cancellation of the sale and purchase agreement on the basis that the testator is not capable of carrying out legal actions and the testator is no longer entitled to the object of the will since the signing of the testament. The problems raised in this research are the comparison of the legal application of law of wills by court institutions and the legal consequences of the sale and purchase agreement against the testament. To answer these problems, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology. The results of the analysis of this reseacrh are that the panel of judges of the Supreme Court canceled the judex facti decision that ratified the testament. The transfer of rights through the sale and purchase of the object of a testament is a form of revocation of a testament that results in a testament is no longer valid for the legatee as stipulated in Article 996 of the Civil Code. The revocation of a testament through a sale and purchase carried out by the testator in a sick condition cannot be concluded as a legally flawed agreement. With the cancellation of the testament, the sale and purchase deed is legally binding. The suggestions from this research is that the need for improvements in court institutions in deciding cases not only grammatically, but also understanding the intent of the law and the opinions of experts to provide legal certainty."

"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta

---

This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."