Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Sunggono
Bantuan hukum dan hak asasi manusia
Bandung: Mandar Maju, 2009
340 BAM b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Todung Mulya
Bantuan hukum dan kemiskinan struktural
Jakarta: LP3ES, 1986
340 LUB b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nada Mahardhika
Implementasi kerjasama mutual legal assistance terkait asset recovery antara Indonesia dan Singapura dalam kerangka United Nations Convention Against Corruption = The implementation of mutual legal assistance cooperation related to asset recovery between Indonesia and Singapore under the framework of United Nations Convention Against Corruption
" ABSTRAK
Korupsi bukan hanya menjadi masalah suatu negara saja, tetapi sudah berkembang sebagai masalah transnasional karena melibatkan berbagai negara. Contohnya adalah banyak koruptor di Indonesia yang melarikan diri dan aset hasil kejahatannya ke luar negeri, terutama negara-negara yang menjadi safe haven. Salah satu negara yang sering menjadi tempat penyimpanan aset hasil korupsi Indonesia adalah Singapura. Indonesia dan Singapura telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCAC. UNCAC memuat berbagai strategi penting untuk penanganan korupsi baik di ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bantuan hukum: bukan hak yang diberi
Jakarta: YLBHI, 2013
347.017 BAN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gurning, Hendra Andy Satya
Kajian hukum atas pelaksanaan sistem bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) antarnegara di Indonesia
" Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16641
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harefa, Kasman Yori
Penerapan perjanjian mutual legal assistance Republik Indonesia - Republik Sosialis Vietnam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan oleh TNI AL (MT. Orkim Harmony) = The Application of mutual legal assitance agreement Republic of Indonesia - Socialist Republic of Viet Nam in law enforcement against crime privacy by TNI AL (MT. Orkim Harmony)
" ABSTRAK Tindak pidana Perompakan merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama Bilateral ataupun Multilateral, Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Viet Nam telah memiliki perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah di sahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2015, upaya Central Authority (Polri dan Kejaksaan Agung RI) dalam membantu penegakan hukum yang di lakukan TNI AL terhadap para pelaku perompakan MT Orkim Harmony berbendera dengan menggunakan sarana Mutual Legal Assistance ke ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51934
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathiyah Tsamara
Pembukaan rahasia bank sebagai tanggapan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain = Disclosure of bank secrecy as a response to mutual legal assistance in criminal matters request from a requesting country
" ABSTRAK Perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, namun juga menempatkan masyarakat dunia untuk menghadapi berbagai tantangan baru khususnya dalam menangani kejahatan lintas negara yang memanfaatkan teknologi pada sektor perbankan. Penelitian ini membahas mengenai pembukaan rahasia bank yang didasarkan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain diatur dan diimplementasikan di Indonesia, serta implementasi terhadap pembukaan rahasia bank sebagai tanggapan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shelomita Savitri
Pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara melalui Association of South East Asia Nations Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MILAT) dengan studi kasus Zambasulta (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-tawi = Erradication of human trafficking in South East Asia Region with Association of South East Asia Nations Mutual Legal Assistance Treaty in criminal matters (ASEAN MILAT) case study Zambasulta (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-tawi / Shelomita Savitri
" ABSTRAK
Kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggi dengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkan pendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baik dari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesis ini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara sebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidana internasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja ... "
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39283
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mawar Fitriany
Pelaksanaan dan Hambatan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan Aset pada Pencucian Uang Hasil Korupsi : Studi Hubungan MLA antara Indonesia-Hong Kong SAR, Indonesia-Konfederasi Swiss, dan ASEAN = Implementation and Challenges of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters on Asset Freezing, Seizure and Confiscation of Money Laundering from Corruption : Studies on MLA between Indonesia- Hong Kong SAR, Indonesia- Swiss Confederation, and ASEAN
" Korupsi dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan dampak negatif secara meluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu kerja sama yang penting adalah untuk membekukan, menyita dan merampas sarana dan hasil tindak pidana. Pelaksaan bantuan hukum timbal balik dapat berdasarkan pada resiprositas, UNTOC, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54126
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library