Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian status kerja karyawan pada perusahaan yang melakukan relokasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan relokasi perusahaan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Relokasi perusahaan oleh manajemen perusahaan berdampak terhadap status pihak pekerja, ikut relokasi dan tetap bekerja dengan perusahaan, ataupun diPHK, adapun perlindungan hukum terhadap pekerja akibat perusahaan yang relokasi adalah penyelesaian status dan penyelesaian hak.

---

This thesis discusses about the completion status of employees working at companies that are relocating. This study is normative, analytical descriptive, the data used is secondary data. Data analytical technique with a qualitative approach, the required data is secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. Results from this study is, setting the relocation of companies in Indonesia are still not clearly regulated by law. Relocation of the company by its management have an impact on the status of workers, either joined relocation and keep working with the company, or laid off. As for the legal protection of workers due to company relocation, is a status settlement and settlement rights."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian status kerja karyawan pada perusahaan yang melakukan relokasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan relokasi perusahaan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Relokasi perusahaan oleh manajemen perusahaan berdampak terhadap status pihak pekerja, ikut relokasi dan tetap bekerja dengan perusahaan, ataupun diPHK, adapun perlindungan hukum terhadap pekerja akibat perusahaan yang relokasi adalah penyelesaian status dan penyelesaian hak.

---

This thesis discusses about the completion status of employees working at companies that are relocating. This study is normative, analytical descriptive, the data used is secondary data. Data analytical technique with a qualitative approach, the required data is secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. Results from this study is, setting the relocation of companies in Indonesia are still not clearly regulated by law. Relocation of the company by its management have an impact on the status of workers, either joined relocation and keep working with the company, or laid off. As for the legal protection of workers due to company relocation, is a status settlement and settlement rights."

"Persaingan yang semakin ketat dalam industri teknologi mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar dapat bersaing, yang berujung pada ketergantungan perusahaan teknologi kepada investornya. Hal ini membuat perusahaan teknologi peka terhadap perubahan dan mendorong perusahaan teknologi untuk melakukan layoff demi efisiensi agar tetap bertahan. Dampak layoff bagi karyawan tidak hanya dirasakan oleh layoff victim, tetapi juga para layoff survivor. Karyawan yang melihat rekan kerjanya terkena layoff berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan terkait keamanannya sehingga dapat menimbulkan niat untuk keluar dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh job insecurity dan perceived organizational support terhadap turnover intention dengan variabel mediasi employee engagement menggunakan metode analisis SEM. Riset dilakukan terhadap 163 layoff survivor yang bekerja di perusahaan teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa job insecurity dan perceived organization support berpengaruh langsung dan signifikan terhadap turnover intention pada karyawan yang selamat dari layoff. Employee engagement juga mampu memediasi kedua variabel tersebut dengan turnover intention. Studi ini diharapkan dapat membantu perusahaan teknologi untuk menangani karyawan yang tersisa setelah terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

Increased competition in the technology industry encourages firm to continue to innovate in order to compete, which leads to dependency from technology firm to their investors. This makes technology firm sensitive to change and encourages tech firm to implement layoffs for efficiency in order to survive. The impact of layoffs for employees is not only felt by layoff victims, but also layoff survivors. Employees who see that their co-workers have been laid off have the potential to reduce trust in the company related to its security so that it can lead to the intention to leave the organization. This study aims to further analyze the effect of job insecurity and perceived organizational support on turnover intention with the mediating variable of employee engagement using the SEM analysis method. The research was conducted on 163 layoff survivors working in technology companies. The results of this study indicate that job insecurity and perceived organizational support have a direct and significant effect on turnover intention in employees who have survived layoffs. Employee engagement is also able to mediate these two variables with turnover intention. This study expected to help technology firm to dealt with remaining employee after layoff occur. "

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berimplikasi pada tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Pekerja yang terkena PHK mengalami penurunan kemampuan finansial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pekerja harus kembali bekerja. Pada era pandemi Covid-19, pekerja formal masih diminati masyarakat karena upahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja informal. Investasi modal manusia berupa pelatihan dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan peluang seseorang mendapatkan pekerjaan kembali sebagai pekerja formal di era pandemi Covid-19, baik pelatihan Prakerja maupun pelatihan Non Prakerja. Terbatasnya penelitian di Indonesia terkait pengaruh pelatihan terhadap peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pelatihan terhadap peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal pada pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis regresi binomial dan multinomial dengan menggunakan data Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021 diperoleh hasil bahwa pada Agustus 2020 pelatihan memiliki pengaruh dalam meningkatkan peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal. Namun, hanya pelatihan Non Prakerja yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal. Sedangkan pelatihan Prakerja tidak memiliki pengaruh terhadap peluang bekerja sebagai pekerja formal, tetapi memiliki pengaruh terhadap peluang bekerja sebagai pekerja informal. Sementara itu, pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap peluang bekerja kembali sebagai pekerja formal, baik pelatihan Prakerja maupun pelatihan Non Prakerja pada Februari 2021.

---

The Covid-19 pandemic has impacted the high number of layoffs which has implications for the high unemployment rate in Indonesia. Laid-off workers have declined financial capacities, so workers must re-employment to fulfill their daily needs. In the era of the Covid-19 pandemic, many people still interested in being formal workers because their wages are higher than informal workers. Training is the one of human capital investment which is considered to be one solution to increase re- employment probabilities as formal workers in the Covid-19 pandemic, both Prakerja training and Non Prakerja training. The limited research in Indonesia related to the effect of training on opportunities to re-employment as formal workers, so this study aims to examine the effect of training on re-employment probabilities as formal workers in laid-off workers due to the Covid-19 pandemic. Based on the results of binomial and multinomial regression analysis using Sakernas data in August 2020 and February 2021, it was found that in August 2020 training has an influence in increasing the re- employment probabilities as formal workers. However, only Non Prakerja training has an effect in increasing the re-employment probabilities as formal workers. While Prakerja training has no effect on the employment probabilities as formal workers, but has an influence on the employment probabilities as informal workers. Meanwhile, training has no effect on the re-employment probabilities as formal workers, both Prakerja training and Non Prakerja training in February 2021."

"Ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis dapat berakibat pada empat hal yaitu ketidaksepahaman akan berakhirnya masa kerja Pekerja, ketidakpastian akan perlindungan bagi Pekerja, ketidakpastian pemberian upah bagi Pekerja, terjadinya Perselisihan Hak, terjadinya Perselisihan PHK, hingga terjadinya kesulitan-kesulitan pada proses pembuktian di pengadilan dalam hal terjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, Pekerja menganggap bahwa Hubungan Kerja masih terjalin oleh karena tidak adanya kesalahan yang diperbuatnya dan belum ada persetujuan mengenai PHK, namun Pengusaha menyatakan bahwa PHK yang dilakukan adalah karena telah berakhirnya masa kerja yang merujuk pada dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Tidak Diperpanjang Kontrak. Hal ini menunjukan bahwa ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berakhirnya masa kerja Pekerja. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana dampak Perjanjian Kerja tidak tertulis terhadap Hubungan Kerja serta ketentuan dan pemenuhan hak Pekerja berkaitan dengan adanya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana terjadi di dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi Deskriptif-Analitis yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan melalui studi pustaka.

---

The absence of an Employment Agreement in written form can result in four things, namely disagreement regarding the end of the Worker's term of employment, uncertainty regarding protection for the Worker, uncertainty in the payment of wages for the Worker, the occurrence of Rights Disputes, the occurrence of Disputes over Layoffs, and difficulties in the proof process in court in the event of an Industrial Relations Dispute. In the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, the employee considered that the employment relations was still exist because there were no mistakes had made and there had been no agreement regarding the layoff, but the employer stated that the layoff was carried out because it had ended work period which refers to the issuance of a Notice of Non-Renewal of Contract. This shows that the absence of an Employment Agreement in written form gives rise to differences of opinion regarding the end of the Worker's term of employment. This article analyzes the impact of unwritten Employment Agreements on Employment Relations as well as the provisions and fulfillment of Workers' rights relating to Industrial Relations Disputes as occurred in the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using a doctrinal research method with a Descriptive-Analytical typology which uses a qualitative data analysis method with secondary data that focuses on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study."