Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
A. Patra M. Zen
Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipati, 2005
340 PAT m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Boyle, Alan
"
Summary:
Presents a study of the principal negotiating processes and law-making tools by which international law is developed. This book looks at the UN, other international organisations, diplomatic conferences, codification bodies, NGOs, and courts in identifying the processes, participants and instruments employed in the making of international la ...
"
Oxford : Oxford University Press, 2007
341 BOY m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R.M. A.B Kusuma
"
According to jimly asshidiqie, chef justice of constitutional court, 2003 - 2008, there are no provision in the 1945 constitution of Republic Indonesia how to settle dispute over the power of state institutions whose authorities are mandated by 1945 constitution of Republic Indonesia ...
"
Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011
342 JK 2:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Aspremont, Jean d`
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015
341 ASP e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
n this fourth volume of the Legalism series, ownership is defined as the simple fact of being able to describe something as 'mine' or 'yours', and property is distinguished as the discursive field which allows the articulation of attendant rights, relationships, and obligations. Property is often articulated through legalism as a way of thinking that appeals to rules and to generalizing concepts as a way of understanding, responding to, and managing the world around one. ...
"
Oxford: Oxford University Press, 2017
346.04 LEG
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zaini Rahman
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31538
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
A. Patra M. Zen
Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif, 2005
340 PAT r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Farida Azzahra
"
Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU
bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aang Sirojul Munir
"
Rakyat sering kali tidak diuntungkan karena pembentukan suatu undang-undang. Beberapa peristiwa seperti keributan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK melalui pengubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi kabar buruk yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Semua itu tercipta karena rakyat tidak memiliki sarana atau porsi lebih dalam pembentukan suatu undang-undang. Menanggulangi hal tersebut sistem referendum dapat menjadi salah satu opsi solusi. Referendum yang dimaksud adalah pemberian persetujuan oleh rakyat terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bonanomi, Elisabeth Burgi
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015
344.046 BON s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
