Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Kartika Frully

Putusnya perkawinan karena perceraian dan pemasalahannya menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan: studi kasus putusan No 3713 K/PDT/ 1994

" Penelitian mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan Perjanjian Penyerahan Rumah ini adalah merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dan evaluatif terhadap pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Buku Ketiga tentang Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dihadapan Hakim yang berwenang. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang diatur ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16329

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitriana

Tinjauan yuridis terhadap status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atasnamakan suami setelah putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court Of The RI No. 3149 K/PDT/2012)

" Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atasnamakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58794

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R. Sardjono

Perbandingan hukum perdata : masalah perceraian / R. Sardjono

Jakarta: Gitama Jaya, 2004

346.016 SAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sealey, Raphael

Women and law in classical greece

London: University of North Carolina Press, 1990

346.38 SEA w

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Frieda Russa Yuni

Putusnya perkawinan karena melanggar taklim talak ditinjau dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (analisis putusan MA RI No.53-AG-1985 Tanggal 27 November 1988)

" Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga kekal dan bahagia yang bertujuan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan. Perkawinan bisa berarti akad nikah yang menghalalkan pergaulan dan melaksanakan hak dan kewajiban. Untuk mengatur mengenai kehidupan berkeluarga secara nasional telah diciptakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Perkawinan dapat dilihat dari 3 segi pandangan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Perkawinan dari segi agama ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19623

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lita Arijati

Identifikasi Akibat Hukum yang Timbul dari Tidak Dicatatnya Perkawinan Campuran Internasional di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Soleman

Pengaruh hukum terhadap masyarakat: Suatu studi efektivitas hukum perkawinan dan waris pada masyarakat Lampung Buay Subing

" Apabila hukum dirumuskan sebagai kaidah, yaitu yaitu sebagai pedoman atau patokan perilaku, maka esensi dan eksistensinya ada di dalam pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Masyarakat sebagai suatu pergaulan hidup itu beragam bentuknya. Ia dapat menunjuk pada kelompok-kelompok seperti keluarga, kesatuan hidup setempat, suku-bangsa, bangsa maupun negara. Pengejewantahan hukum sebagai perilaku, menurut teori tindakan sosial (social action), hukum harus menjadi referensi. Di samping itu, dalam pengejewantahan sebagai perilaku aktor (warga masyarakat) memilih berbagai alternatif cara, dan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991

T6785

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Qatrun Nada

Pelangsungan perkawinan dan pencatatan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 (serta peraturan pelaksanaannya)

Depok: Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sudargo Gautama

Essays in Indonesian law

Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993

349.95 8 SUD e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maulina Riza

Ketentuan terhadap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing di luar Indonesia dan bertempat tinggal di luar Indonesia = The regulation applied to an Indonesian citizen engaged in a marriage with a foreign citizen held and domiciles outside Indonesia

" Perkawinan campuran dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, antara lain apabila Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undangundang Perkawinan dan Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar wilayah Republik Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian agar dapat memiliki ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19521

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian