Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gabriella Gianova
Peran dan kedudukan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam penegakan hukum terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing di laut lepas = The role and legal standing of Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) on enforcement against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing on the high seas
" Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) adalah fenomena global yang secara terus-menerus menimbulkan ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dan itu terjadi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional tetapi juga di laut lepas. Skala penangkapan ikan IUU di laut lepas semakin kuat, mengingat fakta bahwa laut lepas adalah daerah yang sangat luas yang tidak tertutup, dengan pengawasan, pemantauan, dan penegakan yang lemah. Situasi ini memfasilitasi praktik penangkapan ikan ilegal untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Luthfi Firdaus
Praktik penerapan asas universal jurisdiction dalam pemberantasan pembajakan di laut menurut hukum internasional = Implementation of universal jurisdiction principle in combating piracy on the sea according to the international law
" ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan penerapan asas universal jurisdiction oleh Negara untuk memberantas pembajakan di laut (piracy). Dalam hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menegaskan bahwa kejahatan pembajakan di laut terjadi di wilayah laut lepas dan diluar yurisdiksi Negara manapun. Berbeda dengan armed robbery yang terjadi di laut teritorial. Oleh karena itu untuk melawan pembajakan di laut Negara harus menerapkan yurisdiksinya di wilayah laut lepas dan ... "
Universitas Indonesia, 2016
S62269
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Mangisi
Pembangunan pangkalan militer Cina di laut Cina selatan ditinjau dari hukum laut internasional (unclos 1982)
" Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. ... "
Jakarta: Seskoal Press, 2022
023.1 JMI 10:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nicholas, Kenneth
Pengaturan Kegiatan Alih Muatan di Laut Lepas dalam Rezim RFMO: Studi Kasus SEAFO, IOTC, WCPFC, dan Peran Indonesia = Regulation Regarding At-Sea Transshipment on the High Seas under the RFMO Regime: Case Study of SEAFO, IOTC, WCPFC, and the Role of Indonesia
" ABSTRAK
Aktivitas transshipment di laut lepas semakin meningkat, mencapai hampir 40% dari semuanya transshipment di dunia, dan aktivitas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Satu Di sisi lain memberikan efisiensi bagi pelaku usaha perikanan, namun di sisi lain lebih memudahkan Praktek IUU Fishing. Penulis berpendapat bahwa dampak negatif pemindahan muatan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat aktor. Stok ikan di laut lepas cenderung berpindah muatan yang mendorong penangkapan ikan yang tidak memperhatikan unsur kelestarian. RFMO sebagai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library