Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas pekerjaan penatu dan pekerja kebersihan kamar memiliki risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) terkait dengan postur janggal dalam durasi lama, gerakan berulang, dan rutin dilakukan setiap hari. Penelitian ini dilakukan untuk menilai risiko pekerjaan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) dan keluhan gejala Musculoskeletal Disorders (MSDs) menggunakan Nordic Body Map. Hasil dari penilaian REBA pada penatu terdapat 13 pekerjaan berisiko sedang, 2 pekerjaan berisiko tinggi, dan 1 pekerjaan berisiko sangat tinggi. Pada pekerja kebersihan kamar terdapat 2 pekerjaan berisiko sedang, 3 pekerjaan berisiko tinggi, dan 1 pekerjaan berisiko sangat tinggi.Hasil kuesioner Nordic Body Map keluhan gejala MSDs yang paling banyak dirasakan penatu pada bahu kiri dan bahu kanan. Sedangkan pada pekerja kebersihan kamar keluhan gejala yang paling banyak dirasakan pada pinggang, betis kiri, dan betis kanan. Keluhan gejala MSDs yang paling banyak dirasakan adalah pegal-pegal, sakit (nyeri), kejang (kram). Selain postur kerja, karakteristik individu pekerja juga memperberat keluhan gejala MSDs seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Sebagian besar aktivitas kerja memiliki tingkat risiko keluhan gejala MSDs sehingga diperlukan segera tindakan perbaikan sistem kerja.

---

Laundry workers and room attendant activities have Musculoskeletal Disorders risk in association with awkward posture in long duration, repetitive movements, and routine activity. The study was conducted to assess the working risk by using Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Musculoskeletal Disorders symptoms by using Nordic Body Map. The REBA result shows there are 13 laundry worker?s activities with medium risk, 2 activities with high risk, and 1 activity with very high risk. For room attendant group, there are 2 activities with medium risk, 3 activities with high risk, and 1 activity with very high risk.

The Nordic Body Map questionnaire result shows the most perceived Musculoskeletal Disorders symptom by the laundry workers are the symptoms that felt on right and left shoulder. For the room attendant group the most perceived Musculoskeletal Disorders symptoms are the symptoms that felt on waist, right and left calf. The most felt Musculoskeletal Disorders symptoms that felt by the workers are aches, pain, and cramps. Besides of the working posture, the worker?s individual characteristics aggravate the MSDs symptoms like age, sex, physical activity, and Body Mass Index (BMI). Most of activities have their own MSDs symptoms level of risk that required corrective action for the design of the workplace.

"

"Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan penerapan konsep keadilan restoratif ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang. Dewasa ini keadilan restoratif telah menjadi isu yang sangat penting dan merupakan konsep potensial untuk diterapkan sebagai norma. Sejauh ini keadilan restoratif baru diterapkan oleh negara-negara tertentu saja dengan ruang lingkup tindak pidana yang terbatas.Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dimungkinkan juga untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana perekonomian yang dalam tulisan ini lebih difokuskan lagi kepada tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang timbul adalah peraturan perundang-udangan kita yang kurang mengikuti perkembangan masyarakat dan pandangan banyak ahli bahwa hukuman masih merupakan tindakan utama dalam menanggulangi kejahatan.Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan tipologi penulisan penelitian hukum secara normatif, dengan metode penelitian kepustakaan untuk mengetahui bisakah konsep keadilan restoratif diterapkan ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

---

This minithesis will discuss about possibility of applying the concept of restorative justice in the return on assets in money laundering. Today, restorative justice has become a very important issue and is a potential concept to be applied as the norm. So far the new restorative justice is applied by certain countries with the scope of the crime are limited.

In this paper explained that it is also possible to implement restorative justice in other crimes, such as economic crime which in this paper is more focused on money laundering. Problems that arise are the laws and our invitation less follow the development of society and the view of many experts that the punishment is still the main action in tackling crime.

In making this thesis, tha author uses the typology of writing a normative legal research, with methods of library research to find out the concept of restorative justice can be applied to the return of assets on money laundering in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu, dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia, Britania Raya dan Thailand. Usaha Indonesia dalam upaya pengembalian aset ini pun tidak hanya dengan instrumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi juga menggunakan instrumen- instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Bantuan Hukum Timbal Balik.Pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi karena dasar pemikiran dalam konsep ini sejalan dan tujuan dari keadilan restoratif dan pengembalian aset pun sejalan dan harmonis. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih pelik dengan masalah penindakan hukum atas tindak pidana korupsi memerlukan gagasan dan pemikiran mengenai upaya pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi.

---

This thesis discussed about the relation of stolen asset recovery on proceeds of corruption offense with the concept of restorative justice. So that, the discussion chapters of this thesis explained about the premises and legal basis of stolen asset recovery on the proceeds of corruption offense in Indonesia, the United Kingdom and Thailand. Indonesia?s effort in an endeavor to return these stolen assets was not only mandated by national law instruments such as Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption Eradication, Law Number 15 Year 2002 regarding The Crime of Money Laundering, but also used of international law instruments such as United Nations Convention Against Corruption 2003 which ratified by Law Number 7 Year 2006 and Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (MLA).

Restorative justice as one of the objectives of punishment is an appropriate intellection to be applied as the underlying principle of stolen asset recovery is reciprocally along with the concept of restorative justice as the intellection of this concept. Indonesia as a developing country which still complicatedly deal with the eradication of corruption offense matters, seriously needs an idea and reasoning on endeavor of restoring state's loss caused by corruption offense."

"Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama tindak pidana pencucian uang karena sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal usul dana. Besarnya jumlah dana yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak sistem ekonomi dan politik suatu negara. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Prinsip Mengenal Nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank?; Bagaimanakah upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh bank umum, khususnya Bank Mandiri dan Bank Bukopin?; Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua bank tersebut dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah? Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah, bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya.Dengan demikian, apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, bank dapat langsung melaporkankannya kepada PPATK dan pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sebagai bank umum, Bank Mandiri dan Bank Bukopin telah melakukan berbagai upaya secara serius dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Salah satunya adalah dengan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang memuat beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengorganisasian, penerimaan dan identifikasi, pemantauan dan pelaporan, dan manajemen risiko yang didalamnya tercakup pelatihan karyawan.Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di kedua bank tersebut belum efektif karena masih menemui berbagai kendala yang berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK. Oleh karena itu upaya penyempurnaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah perlu terus-menerus ditingkatkan agar tercapai penerapan yang efektif sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank."

"Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktik, belum pernah ada putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Walaupun hampir semua kegiatan pencucian uang melibatkan korporasi. Sebagai contoh dalam kasus PT. Ilhung Muliasarana, jika melihat uraian dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum maka sebenarnya PT. Ilhung Muliasarana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

---

This study discusses corporate criminal liability in money laundering. Corporation is known not as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), but Corporation is recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Criminal Code. One law that recognizes corporations as subjects of law is Act No. 08 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. The aim of this study was to ascertain the application of corporate criminal liability in Money Laundering. In practice, there has never been a court decision that makes corporations legal subjects in money laundering although almost all money laundering activities involve the corporation. In the case of PT. Ilhung Muliasarana, the description of the charges made by the public prosecutor, PT. Ilhung Muliasarana should actually be accountable for the crime as a corporation in the case of money laundering. This situation raises many questions, such as how to shape the corporation's involvement in money laundering cases and how corporate criminal liability is applied in money laundering."

"Rumah sakit merupakan organisasi yang memberi pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik. Pelayanan medik tidak dapat dapat berhasil, jika tidak didukung oleh pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik. Unit laundry merupakan unit penunjang non medik yang memberikan pelayanan linen terutama kepada pasien rawat inap. Unit laundry merupakan unit yang melakukan pengelolaan linen rumah sakit, khususnya linen yang merupakan kelengkapan tempat tidur pasien rawat inap. Dari literatur diketahui bahwa adanya keharusan setiap rumah sakit menyediakan linen bersih siap pakai kebutuhan pasien, sehingga upaya agar linen pasien selalu tersedia, maka dibutuhkan unit laundry yang melakukan pengelolaan linen yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil pengelolaan linen rawat inap di RSUD Koja Jakarta Utara, dimana masih terdapat hasil yang yang belum sesuai dengan standar hasil pengelolaan antara lain: 1. Linen kurang bersih, 2. Linen berubah warna, 3. Linen kusut. Variabel penelitian terdiri dari karakteristik pasien rawat, inap, karakteristik petugas rawat, karakteristik petugas laundry yang berhubungan dengan persepsi penilaian tentang hasil pegelolaan linen dan pelaksanaan pengelolaan linen terhadap hasil pengelolaan linen. Metoda penelitian dengan pendekatan deskriptif analitik dengan analisa data secara kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi terhadap hasil pengelolaan dan pengamatan langsung untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan linen di unit laundry RSUD Koja. Analisis data dilakukan analisa univariat untuk melihat sebaran setiap variabel, dan analisa bivariat untuk melihat hubungan variabel melalui metoda uji beda proporsi dengan pendekatan chi square dan metode regressi logistik dengan uji wald test. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan berupa masih terdapatnya linen hasil pengelolaan yang kurang bersih, kurang licin dan berubah warna, faktor yang berhubungan dengan persepsi terhadap hasil pengelolaan linen adalah pendidikan petugas rawat inap berhubungan dengan persepsi linen licin dan linen berbau, serta lama bekerja berhungan dengan persepsi linen bersih, dan pelaksanaan pengelolaan sesuai SOP yang ada belum dilaksanakan dengan benar serta SOP yang ada saat ini belum efektif. Guna meningkatkan pelayanan linen pasien rawat inap, maka upaya yang dimungkinkan adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar SOP yang ada dilaksanakan dengan benar oleh seluruh petugas laundry dan penyesuaian SOP yang ada agar lebih efektif, serta peningkatan pengetahuan seluruh petugas laundry tentang pengelolaan linen.

---

Hospital is an organization that provides health care service, which include a medical services, medical support service and non-medical support service. Medical service is very dependent to , medical support service and non medical support service. Laundry is a non-medical unit which its function to give linen service, specially for in patient unit as a component of in patient's bed equipment. As in the literature, the hospital has to provide clean and ready to use linen, which is becomes part of laundry unit's role. The quality of laundry processing output is depending on the laundry unit performance. Therefore hospital has to step-up the laundry unit performance to provide the better linen output.

The objective of this research was to evaluate the in patient linen processing output that's provided by the laundry unit at Koja Hospital, which still have non standard results, such as 1.un clean linen, 2.colour changing linen, and 3.wrinkle linen. Variables of this study are the characteristic of in-patient person, characteristic of nursing personnel, and the characteristic of laundry personnel, related to their perception on the output and the process of providing clean and ready to use in-patient linen.

The methodology of this research is descriptive analytic approach by using questionnaire to know the perception of the respondent related to in-patient linen processing output and direct observation to know the process of providing clean and ready to use in-patient linen of laundry unit at Koja Hospital.

The data analysis was done by quantitative method by univariat analytic approach to find the spreads of each variable and bivariat analytic to identification the relation among variables using Different Proportional Method with Chi-square test and Logistic Regression Method with Wald test.

The result of this study was found that there were dirty linen, smooth linen and changing color linen. The factor that related with their perception about wrinkle linen and smooth linen was the education of in-patient personnel. Factor that related to in-patient personnel perception about clean linen was their working experience. Another result was found that SOP has been used at the hospital was not effective and not implemented well.

In order to increase in-patient linen service, possible effort are step-up controlling and directing the SOP implementation, adjust present SOP to be more effective and increase the knowledge of laundry unit personnel about laundry operational process."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi kristal asam urat urin, mencari factor-faktor risiko yang berpengaruh, dan algoritma risiko terjadinya kristal asam urat urin pada pekerja di bagian binatu, dapur utama dan dapur restoran di hotel T Jakarta. Penelitian survei analitik dengan analisis kasus kontrol terhadap 206 pekerja ditemukan prevalen kristal asam urat urin sebesar 45,2%. Pada analisis univariat terdapat hubungan bermakna antara lingkungan kerja suhu panas (pM),002), jenis pekerjaan (p),003), lama bekerja (p=,021), penyakit diabetes melitus (p),432) dan kadar asam urat darah (p.:1,04) mempertinggi terjadinya kristal asam urat urin. Bila dibandingkan dengan pekerja yang tidak terpapar panas, maka risiko terjadinya kristal asam urat urin pada pekerja yang bekerja di suhu panas 2,7 kali lebih besar(OR 2,74; 95%CI: 1,35-5,61), Setelah dilakukan analisis multivariat, risiko terjadinya kristal asam urat pada urin 8,5 kali leblh tinggi pada lingkungan kerja suhu panas dengan lama bekerja, kadar asam urat darah lebih dari 7.1 mg/dl dan interaksi lingkungan kerja lama kerja. (OR----8,49; 95% CI: 2,35-30,58). Model algoritma faktor risiko yang sesuai dengan data penelitian ini adalah lingkungan kerja suhu panas, lama bekerja, dan kadar asam urat darah lebih dari 7,1 mg/dl.

---

The objectives in this study are to know the prevalence of urine uric acid crystal in urine, to know the risk factors increasing the uric acid crystallization and to make suitable algorithm for the available data.The analytical survey study with case control analysis found a 45.2% uric acid urine crystallization among 206 workers. The univariate analysis found that heat exposure (p=-0.002), occupation (p=0.003), working duration (p.1.021), diabetes (p=0.032) and uric acid blood (p=0.04) were significantly related to uric acid crystallization in the urine. Workers exposed to heat have 2.7 times increased risk of having uric acid crystallization (OR==2,74; 95% CI: 1.35-5.61) compared to workers working in normal temperature. The multivariate analysis found that risk increased 8.5 times among heat exposed workers when adjusted to working duration, diabetic and uric acid blood (OR=8.49; 95% CI: 2.35-30.58)."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, yang meliputi studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedomanpedoman, dan juga meliputi studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dengan beberapa informan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan "Sejauhmanakah peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia", yang mencakup: Bagaimana peranan PPATK dalam proses penegakan hukum terhadap money laundering di Indonesia? Bagaimana pengawasan yang dilakukan PPATK terhadap kasus persangkaan tindak pidana pencucian uang pada penyedia jasa keuangan? Kewenangan apalagi yang dapat diberikan kepada PPATK dalam mendukung tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia? PPATK memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara umum PPATK memiliki peranan balk bersifat prenventif maupun represif terhadap penanggulangan kejahatan secara umum yaitu mengejar tindak pidana asal (predicat crime) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dengan cara mengejar harta kekayaan hasil kekayaan dan pelaku kejahatan di belakang layar (profesionalnya). PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumpan saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihakpihak lain. Dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang dihadapi oleh PPATK sehingga kurang optimalnya hasil yang dicapai. PPATK juga memiliki peranan dalam mendorong pihak yang berkewajiban pelaporan untuk berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan complaint audit atau pengawasan kepatuhan. Hal ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyedia jasa keuangan dengan cara mengaudit sendiri dan atau bersama-sama pihak regulator. Dalam pelaksanaan fungsi ini juga banyak mengalami hambatan seperti tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi sendiri dan terbatasnya sumber daya untuk dapat mengaudit seluruh penyedia jasa keuangan yang jumlahnya cukup banyak. Pelaksanaan tugas PPATK yang kurang maksimal disebabkan baik karena subtansi perundang-undangan, pelaksananya maupun budaya hukum masyarakat dan penegak hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sedangkan yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya kelemahan kewenangan PPATK dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendesak perlunya amandemen terhadap undang-undang pencucian uang terutama mengenai kelembagaan, seperti kewenangan penyelidikan, penyidikan, pemblokiran harta kekayaan yang diduga terindikasi tindak pidana dan lain-lain."