Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Susi Aliani
Masalah pembatalan hak atas tanah yang termasuk aset pemerintah daerah: Analisis eksekusi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125K/TUN/2004 Tanggal 20 Pebruari 2006
" [ABSTRAK
Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 125K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap,tidak berjalan dengan semestinya. Putusan yang terkait dengan sengketa tanah terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta - yang sejak tahun 2000 dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta (Pemerintah Kota Solo) secara yuridis dan fisik -dimenangkan oleh ahli waris almarhum Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirdjodiningrat,sampai dengan April 2010 belum juga dapat dilaksanakan. Keputusan MA-RI tahun 2006 tersebut membatalkan eksistensi dari Sertipikat No.11 dan 15/Kelurahan ... "
2011
T44138
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bukit Raharja
Tinjauan terhadap tanah perwatasan yang berada dalam wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Prima Coal dihubungkan dengan hukum pertambangan berdasarkan putusan mahkamah agung no. 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt-G/2012/PN-SGT = A review on tanah perwatasan in pt kaltim prima coal s coal contract of work area related with mining law based on judicial court decree number 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA and sangatta district court decree number 33/Pdt-G/2012/PN-SGT
" ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B ... "
2017
T49302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Abdoel Aziz
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi = Responsibility of The Land Titles Registrar against Tax Payment in Making Authentic Deeds Based on District Court of Cibinong’s Decision Number 158/Pid.Sus/PN.Cbi
" Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh dan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalai mengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya atau belum. Untuk itu, dalam tesis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Puspa Rahayu
Akta notaris dalam peralihan hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya = Notary deed for the transfer of an expired land title
" ABSTRAK
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap ... "
2013
T32634
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Azzis
Pengaruh Sertifikat Kepemilikan Tanah terhadap Akses Pinjaman Rumah Tangga = The Effect of Land Ownership Certificates on Household Loan Access
" Tesis ini membahas peran hak properti dalam kepemilikan sertifikat tanah terhadap akses pinjaman rumah tangga. Studi ini dilakukan secara kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil studi menyarankan bahwa implementasi percepatan sertifikasi tanah perlu memperhatikan faktor sosial ekonomi rumah tangga. Dalam konteks meningkatkan inklusi keuangan, sertifikasi tanah lebih efektif dilakukan pada wilayah perkotaan dan rumah tangga miskin. Tidak teratasinya masalah pinjaman bank dengan sertifikasi tanah bagi rumah tangga dengan status ekonomi miskin di perdesaan mendasari munculnya rekomendasi ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Gumilar
Sertipikasi Tanah untuk Produksi Pertanian = Land Titling for Agricultural Production
" Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal terutama sektor pertanian. Penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi data panel yang menganalisis Kebijakan Sertipikasi lahan pada satuan tingkat Kabupaten/Kota dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Temuan riset membuktikan jika tidak ditemukan pengaruh ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meliana Gunawan
Sengketa antara pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan (HPL) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 jo. no. 418/PDT/2007/PT.DKI. = Dispute between the holder of right of building within the land under right of management refer to the verdict of North Jakarta district court Number No. 71/PDT/G/2007 jo. no. 418/PDT/2007/PT.DKI / Meliana Gunawan
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok kepada PT. Roda Kencana Mandiri untuk melakukan pembayaran kembali atau pembayaran ulang atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.105/Kalibaru yang dikuasainya dengan ... "
2016
T46701
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maena Vianny
Akibat hukum terhadap akta jual beli peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022 = Legal consequences of deed of sale and purchase of transfer of land rights made against the law: Study of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022
" Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviana Titin Harjanti
Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency
" Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library