Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Adrian Sutedi

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Jakarta: Sinar Grafika, 2007

343.054 ADR p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Farisi

Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Tukar Menukar Benda Tidak Bergerak Antara Pemerintah Kota dan Perusahaan Swasta (Analisis Putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby) = Juridical Analysis of the Validity of Immovable Property Exchange Agreement Between City Government and Private Enterprise (Study on Court Decision No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby)

" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah berdasarkan Hukum Perjanjian, ketentuan Hukum Tanah Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah dalam Putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tukar menukar tanah dinyatakan sah secara hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Enda Yuliana

Keabsahan peralihan hak ulayat masyarakat hukum adat oleh BUMN kepada perusaan swasta dikaitkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1960 (studi kasus Desa Tiga Koto "Gunung Malelo, Sibiruang, Bandur Picak") = Validity transition customary rights of indigenous communities by the state to the private company associated with law no 5 of 1960 (case study Desa Tiga Koto "Gunung Malelo" Sibiruang Bandur Picak) / Enda Yuliana

" ABSTRAK
Pembentukan UUPA dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang ketika zaman kolonial Belanda selalu dikesampingkan. Ketika UUPA diundangkan, hukum adat dinyatakan sebagai dasar penyusunannya tetapi pengaturan tentang hukum adat sendiri tidak diatur secara tegas didalam UUPA tetapi hanya disinggung mengenai pengakuan hak ulayat yang bersyarat. Hal ini mengakibatkan banyak terdapat konflik pertanahan salah satunya dalam program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan perusahaan pelaksana yang di fasilitasi oleh negara

ABSTRACT
UUPA formation ... "

2016

T45413

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sindian Osaputra

Perolehan hak atas tanah di kawasan industri Bekasi

" Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perusahaan, menentukan bahwa perusahaan yang dapat diberi tanah untuk usaha industrial estate adalah badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa selain perusahaan kawasan industri ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T16591

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Nadia

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN-PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019) = CANCELLATION OF OWNERSHIPCERTIFICATES TO LAND BY COUNTRY COUNTRY COURT AS FOR IMPLEMENTATION OF COURT EXECUTION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 64 / G / 2017 / PTUN-PLG JO DECISION NUMB

Tesis ini adalah merupakan penelitian mengenai Sengketa tumpang tindih atas kepemilikan tanah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan karena belum terselenggaranya tertib administrasi dalam hal prosedur pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan apabila terjadi sengketa tumpang tindih atas satu kepemilikan atas tanah, maka salah satu sertipikatnya harus dibatalkan. Yang dikaji dalam permasalahan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tumpang tindih ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hidayati Murni

Analisis Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Perairan Laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia = An Analysis of The Granting of Land Rights Over The Sea for The Bajo Indigenous People in Mola Wakatobi Village in The Perspective of Indonesian Positive Law

" Penelitian ini membahas mengenai analisis pemberian sertipikat Hak Atas Tanah di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana bagaimana analisis pemberian Hak Atas Tanah di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana dampak diterbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Safiulloh

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dan Perlindungan Pembeli Beritikad Baik Atas Akta Jual Beli Tanah Warisan Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn) = Accountability Of Land Deed Officials (PPAT) And Protection Of Good Intentioned Buyers On Deeds Sale And Purchase Inherited Land Unknown By Other Heirs (Study Of The Decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn)

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut bekerja secara teliti, saksama dan bertanggungjawab karena akta PPAT digunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian terkait kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn yaitu mengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan batalnya Akta Jual Beli. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli tanah warisan yang dibuat tanpa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pembangunan daerah , penggunaan dan hak atas tanah melalui pendekatan sosiologis

" One of the most important things in human life is land. It is sociologically as a step of human life and death. Therefore, it caused a number of problems deals with human interest. Concerning to development program especially in the space of local governance is always faced by land issues. One of the most current stuck out issue is land use for public interest. The land used for ... "

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Siti Rakhma Mary Herwati

Peasants' land rights claims over plantation companies' sites in central java, indonesia (1998-2014) / Siti Rakhma Mary Herwati, Yanuar Sumarlan

" This article reveals the opening of political and legal opportunities for the landless peasants of Central Java at the end of the 1990s to reclaim their lands that were confiscated during the end of the 1950s through a nationalization program to take over Dutch-controlled lands. Taking two sites of plantations that have been targeted as the peasantries’ land reclaiming campaign, this article shows the processes of the reclaiming, the responses of both plantation companies and ... "

University of Indonesia, Faculty of Law, 2016

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Muhammad Reza Haryo Wibowo

Konsep trust dalam dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan implikasinya terhadap kepemilikan hak atas tanah serta pendirian perseroan terbatas = The concept of trusts within dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif and its implications toward the ownership of land title and the establishment of limited liability companies / Muhammad Reza Haryo Wibowo

" Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo;DIRE Berbentuk KIK rdquo; merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat di pasar modal, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan real estat yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan income-generating property , yaitu pendapatan sewa. DIRE Berbentuk KIK merupakan penerapan konsep Real Estate Investment Trust REIT yang berasal dari pasar modal Amerika Serikat. Dengan menerapkan konsep trust, yang secara formal belum diakui dalam hukum Indonesia, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47191

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian