Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah berdasarkan Hukum Perjanjian, ketentuan Hukum Tanah Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah dalam Putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tukar menukar tanah dinyatakan sah secara hukum jika telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian tukar menukar tanah dan memenuhi syarat sahnya suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah yang dilakukan para pihak adalah sah secara hukum. Menurut Penulis tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan para pihak tidak sah karena tukar menukar tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah.

---

This thesis aims to analyze the agreement for the exchange of immovable property in the form of land based on the Agreement Law, the provisions of the Indonesian Land Law and other related laws and regulations. The main subject in writing this thesis is the validity of the agreement to exchange immovable property in the form of land in the court verdict No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a descriptive analytical type of research. Based on the research, it can be observed that land exchange is legally valid if it has met the legal requirements of a land swap agreement and has met the legal requirements of a legal act of transferring land rights. The author disagrees with the deliberation of the Panel of Judges at the Surabaya District Court which states that the land exchange agreement made by the parties is legally valid. The author deduces that the exchange of land rights performed by the parties is  not valid because the exchange was conducted by a party who did not have the authority to carry out legal acts of transferring land rights."

"ABSTRAKPembentukan UUPA dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang ketika zaman kolonial Belanda selalu dikesampingkan. Ketika UUPA diundangkan, hukum adat dinyatakan sebagai dasar penyusunannya tetapi pengaturan tentang hukum adat sendiri tidak diatur secara tegas didalam UUPA tetapi hanya disinggung mengenai pengakuan hakulayat yang bersyarat. Hal ini mengakibatkan banyak terdapat konflik pertanahan salah satunya dalam program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan perusahaan pelaksana yang di fasilitasi oleh negara

---

ABSTRACTUUPA formation intended for the purpose of guaranteeing the rights of society when the Dutch colonial era has always ruled out. When UUPA legislation, customary law is expressed as the basic formulation but the setting of customary law itself is not set explicitly in the UUPA but only mentioned about the unconditional recognition of customary rights. This resulted in many there is a conflict over land one of them in the program Perkebunan IntiRakyat (PIR) which occurs between the indigenous people and their implementing enterprise which was facilitated by the state"

"Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perusahaan, menentukan bahwa perusahaan yang dapat diberi tanah untuk usaha industrial estate adalah badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa selain perusahaan kawasan industri harus berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, juga dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional serta perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Ternyata peluang yang diberikan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden tersebut benar-benar mendapat sambutan dari pihak swasta. Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan pencadangan tanah untuk perusahaan kawasan industri di beberapa daerah; sehingga untuk saat ini selain kawasan industri yang dikembangkan oleh BUMN/BUMD, mulai bermunculan kawasan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh swasta. Bagi perusahaan industri yang melaksanakan kegiatan usahanya di dalam kawasan industri tidak memerlukan izin lokasi lagi untuk memperoleh dan menggunakan tanahnya (pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997)."

"One of the most important things in human life is land. It is sociologically as a step of human life and death. Therefore, it caused a number of problems deals with human interest. Concerning to development program especially in the space of local governance is always faced by land issues. One of the most current stuck out issue is land use for public interest. The land used for public interest through development program is always faced with land rights owned by public interest, government and local government need to carry out sociological approach as it is presented in this article."

"

 

Tesis ini adalah merupakan penelitian mengenai Sengketa tumpang tindih atas kepemilikan tanah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan karena belum terselenggaranya tertib administrasi dalam hal prosedur pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan apabila terjadi sengketa tumpang tindih atas satu kepemilikan atas tanah, maka salah satu sertipikatnya harus dibatalkan. Yang dikaji dalam permasalahan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya  sengketa tumpang tindih kepemilikan atas tanah di Palembang khususnya Desa Sukabangun, serta perlindungan secara hukum bagi pemilik sertipikat yang beritikad baik, yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut untuk mengajukan pendaftaran tanah pertama kali, serta upaya penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN -PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019 yang mengkibatkan dibatalkannya salah satu sertipikat oleh pengadilan

---

This thesis is a research on overlapping disputes over land ownership that can be caused by several main factors, namely inaccuracy and inaccuracy as well as errors on the part of the Land Office due to the absence of an orderly administration in terms of land registration procedures. From the results of this research, it is found that if there is an overlapping dispute over one land ownership, then one of the certificates must be canceled. What is studied in the problem of writing this thesis is to determine the causes of overlapping disputes over land ownership in Palembang, especially in Sukabangun Village, as well as legal protection for certificate owners who have good intentions, which is carried out by the land owner to apply for land registration for the first time, as well as dispute resolution through a court process conducted by the Head of the Land Office on the decision Number 64 / G / 2017 / PTUN-PLG Jo Decision Number 110 PK / TUN / 2019 which resulted in the cancellation of one of the certificates by the court

"

"This article reveals the opening of political and legal opportunities for the landless peasants of Central Java at the end of the 1990s to reclaim their lands that were confiscated during the end of the 1950s through a nationalization program to take over Dutch-controlled lands. Taking two sites of plantations that have been targeted as the peasantries’ land reclaiming campaign, this article shows the processes of the reclaiming, the responses of both plantation companies and state, and the respect of the state over rights to access lands or property rights of the peasants as citizens. Using some legal and anthropological approaches, this article finds that the state—through its apparatuses in business units, legal enforcement agencies, government units, courts, etc—is trapped in a Stocksian Paradox that is worse than its original Latin American version because the state has a deep conflict of interest as one of the “counter-claimants” of the indigenous or peasantries’ claim to rights to property/land. The authors recommend that although a robust civil society representing the peasantries is one of important parts in rights-reclaiming campaigns, the deeper Stocksian Paradox remains the biggest stumbling block in fulfilling state’s roles as rights-givers to its citizens.Artikel in menunjukkan terbukanya peluang-peluang politis dan hukum bagi petani tak bertanah di Jawa Tengah di penghujung tahun 1990-an untuk menuntut kembali tanah mereka yang pernah dirampas pemerintah di akhir tahun 1950-an selama program nasionalisasi atas tanah-tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan atau orang-orang Belanda. Melalui naratif di dua lokasi perkebunan yang dijadikan tempat penuntutan kembali tanah oleh para petani tak bertanah, artikel ini merunut kembali proses penuntutan kembali tanah, reaksi perusahaan perkebunan dan negara, dan penghormatan negara atas hak konstitusional warga negara atas hak atas tanah atau properti. Dengan pendekatan legal dan antropologis, artikel ini menemukan bahwa negara—lewat aparat berwujud unit-unit usaha, badan-badan penegakan hukum, unit-unit pemerintahan lokal, pengadilan, dan lainnya—telah terjebak dalam Paradox Stocksian yang ternyata lebih buruk daripada versi aslinya di Amerika Latin karena negara terjebak dalam konflik kepentingan yang sulit sebagai satu dari pemain dalam perebutan hak atas tanah. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat sipil yang kuat mewakili kepentingan warga negara atau petani tak bertanah sangatlah penting dalam usaha-usaha penuntutan kembali hak atas tanah, Paradox Stocksian tetaplah menjadi bantu sandungan terbesar bagi negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pemberian sertipikat Hak Atas Tanah di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana bagaimana analisis pemberian Hak Atas Tanah di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam perspektif hukum positif  Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana dampak diterbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi yang ditinjau dari Undang-undang Cipta Kerja. Teori-teori yang dibahas dalam tesis ini antara lain teori-teori terkait Hak Atas Tanah, sertipikat Hak Atas Tanah, Hukum Agraria, dan tanah di atas perairan laut. pembahasan mengenai dasar hukum yang digunakan terkait sertipikat Hak Atas Tanah di atas perairan laut juga dituliskan dalam tesis ini. Penulis juga menganalisis sertipikat Hak Atas Tanah yang di mana objek dari tanah tersebut berada di atas perairan laut, dari hal tersebut apa telah sesuai konsepsi tanah dengan tanah yang tertutup perairan laut menurut  Undang-undang Pokok Agraria sebagai induk dari aturan Hak Atas tanah. Selain itu, sertipikat Hak Atas Tanah di atas perairan laut juga belum di atur secara eksplisit di dalam aturan-aturan yang telah ada saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis.

---

This study discusses the analysis of the issuance of certificates of land rights over sea waters for the Bajo Indigenous People in Mola Wakatobi Village from the perspective of Indonesian positive law. This study discusses how to analyze the granting of land rights over sea waters for the Bajo Indigenous People in Mola Wakatobi Village from the perspective of Indonesian positive law. In addition, this research also discusses the impact of the issuance of certificates of Building Use Rights over sea waters for the Bajo Indigenous People in Mola Wakatobi Village in terms of the Job Creation Law. The theories discussed in this thesis include theories related to land rights, certificates of land rights, agrarian law, and land above sea waters. A discussion of the basic law used in relation to certificates of land rights over sea waters is also written in this thesis. The author also analyzes land rights certificates where the object of the land is above sea waters, from this matter what is in accordance with the conception of land with land covered by sea water according to the Basic Agrarian Law as the parent of land rights rules. In addition, certificates of land rights over sea waters have not been explicitly regulated in the current regulations. The research method used in this study is also analytical descriptive."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut bekerja secara teliti, saksama dan bertanggungjawab karena akta PPAT digunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian terkaitkasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn yaitumengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan batalnya Akta Jual Beli. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenaipertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli tanah warisan yang dibuat tanpa diketahui ahli waris lainnya dan perlindungan hukum atas pembeli yang beritikad baik terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim. Untuk menjawab permasalahan berdasarkan putusan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris serta didukung dengan wawancara. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa PPAT bertanggung jawab secara perdata danadministrasi atas kelalaiannya dalam pembuatan Akta Jual Beli yang berasal dari kewarisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya. Berdasarkan Yurisprudensi dan ketentuan Pasal 1246, 1267, 1471 serta Pasal 1492 dalam Kitab Undang-UndangHukum Perdata, apabila dibatalkannya perjanjian jual beli tanah terhadap pembeli yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian dariobjek jual beli tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor783/Pdt.G/2019/PN Mdn telah memuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para ahli waris yang haknya terlanggar, akan tetapi belum mengakomodir perlindungankepada pihak pembeli karena pertimbangan Hakim pada putusan tersebut telah membatalkan Akta Jual Beli tanpa adanya penggantian kerugian yang seharusnya diterima oleh pembeli yang bertikat baik dari penjual serta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) is required to work carefully,

thoroughly and responsibly because the PPAT deed is used as the basis for evidence of a transfer of land rights. The problems raised in the research related to the case in the

District Court Decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn, namely regarding the judge's consideration which declared the cancellation of the Sale and Purchase Deed.

Therefore, this study seeks to analyze and answer the problem of how PPAT is legally responsible for the sale and purchase deed of inherited land made without the knowledge of the other heirs and how is the legal protection for buyers who have good

intentions against the Sale and Purchase Deed which was canceled by the Judge. To answer the problems based on the decision, normative juridical research methods and

descriptive analytical research typologies were used and supported by interviews. The results of this study indicate that PPAT is civilly and administratively responsible for its

negligence in making the Sale and Purchase Deed from inheritance without the

knowledge other heirs. Based on Jurisprudence and the provisions of Articles 1246, 1267, 1471 and Article 1492 in the Civil Code, if the sale and purchase agreement of land is canceled, a buyer with good intentions is entitled to legal protection in the form of compensation for the object of the sale and purchase. The judge's consideration in the decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn has contained legal protection and legal certainty for heirs whose rights have been violated, but has not accommodated

protection to the buyer because the judge's consideration in the decision has canceled the Sale and Purchase Deed without the existence of compensation that should be

received by the buyer in good faith from the seller and the PPAT."

"Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo;DIRE Berbentuk KIK rdquo; merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat di pasar modal, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan real estat yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan income-generating property , yaitu pendapatan sewa. DIRE Berbentuk KIK merupakan penerapan konsep Real Estate Investment Trust REIT yang berasal dari pasar modal Amerika Serikat. Dengan menerapkan konsep trust, yang secara formal belum diakui dalam hukum Indonesia, terdapat permasalahan pada landasan normatif pelaksanaan DIRE Berbentuk KIK. Diargumentasikan dalam penelitian ini bahwa konsep trust dapat diterapkan dalam DIRE Berbentuk KIK, yang esensinya dapat ditemukan pada hukum mengenai pemberian kuasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah, yang sesuai hukum tanah wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa DIRE Berbentuk KIK dapat dilaksanakan melalui Special Purpose Company berbentuk perseroan terbatas. Terakhir, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas Special Purpose Company tersebut dapat mengalami kesulitan atau keraguan dalam menentukan pihak mana yang menjadi penghadap jika notaris yang bersangkutan masih awam terhadap konsep trust. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dapat menentukan bahwa penghadap adalah Manajer Investasi dari DIRE Berbentuk KIK yang bersangkutan, berdasarkan konep trust. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif terhadap data sekunder berkenaan dengan hukum mengenai pasar modal, pertanahan, perseroan terbatas, perikatan, jabatan notaris, serta regulasi-regulasi terkait dengan DIRE Berbentuk KIK.

---

Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo DIRE Berbentuk KIK rdquo is a fund to collect investors rsquo capital in the capital market, which will in turn be invested into real estate assets or assets related to real estate which comprise as income generating property rent income . DIRE Berbentuk KIK is the practical application of the Real Estate Investment Trust REIT originating from the United States capital market. By applying the trust concept, which has not been formally recognized under Indonesian laws, we may identify the issue of the normative basis for the implementation of DIRE Berbentuk KIK. Nevertheless, it is argued in this research that the trust concept is applicable within DIRE Berbentuk KIK, which its basic fundamentals may be found under the laws regarding the granting of power of attorney within the Civil Code. Moreover, this research identifies the issue of ownership of land title, which, according to land law, must be owned by invididuals or legal entities. To overcome this issue, this research explains that a DIRE Berbentuk KIK may conduct its investments through a Special Purpose Company in the form of a limited liability company. Lastly, a notary as a public official authorized to create a limited liability company establishment deed for the said Special Purpose Company may experience difficulty or hesitancy in determining the signatory authorized to sign the deed, if the notary is not well informed of the trust concept. This research demonstrates that notaries may deterimine that the signatory authorized to sign the establishment deed is the Investment Manager of the DIRE Berbentuk KIK, based on the trust concept. This research utilizes the normative legal method to analyze the issues at hand, based on secondary data in relation to the laws regarding the capital market, land, limited liability companies, obligations, the office of the notary, and the regulations regarding DIRE Berbentuk KIK."