Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Rini Fitri

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang

" PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT menjadi akta otentik sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik itu terpenuhi, tetapi sangat disayangkan pada prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT; disini penulis fokuskan pada PPAT Sementara yaitu Camat yang seringkali tidak menghiraukan dan melanggar ketentuan yang diberlakukan, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T19868

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maria Puji Mahalia

Tinjauan yuridis terhadap penguasaan tanah tumbuh di desa pantai sederhana Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi = The juridical overview the deltaber channelbar tenure in the village of Sederhana Beach Muaragembong District Bekasi Regency

" Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang memiliki peranan sangat vital, populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas, semakin terbatasnya lahan menyebabkan banyak terjadi peristiwa alam yang pada akhirnya dapat menimbulkan endapan lumpur atau tanah yang terbawa arus ke sungai/pantai/laut yang berhenti disuatu tempat dalam waktu yang lama dan membentuk daratan yang baru yang disebut tanah tumbuh. Adanya penambahan luas berupa daratan baru di Desa Pantai Sederhana, ... "

2015

T43880

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reiza Ibrahim Saleh

Efektivitas dan Risiko dari Penggunaan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Jaminan Atas Pembayaran (Studi Kasus PT Universal Agri Bisnisindo) = Effectiveness and Risk of the Use of Land Rights Certificates as Payment Guarantee (Case Study of PT Universal Agri Bisnisindo)

" Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan dan kedudukan sertifikat hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran serta bagaimana efektivitas dan risiko dari penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan pembayaran di PT Universal Agri Bisnisindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum normatif (law in books) dalam penggunaannya di masyarakat (law in action). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan atas pembayaran dapat ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tubagus Erif Faturahman

Kebijakan corporate social responsibility PT. Freeport Indonesia dalam pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya masyarakat lokal Papua: analisa terhadap hak ulayat

" Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah: - Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat? - Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat? Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007

T20777

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Levy Maulana Muhammad

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

" Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pelepasan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alifa Ramadhanty Rachman

Peralihan hak atas tanah dengan penggantian blanko sertipikat baru tanpa adanya peletakan sita eksekusi pada sertipikat baru: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/PDT/2019 = Transfer of land rights by replacing new certificate blanks without placing execution seizures on new certificates: Study of Supreme Court No. 174 K/PDT/2019

" Tulisan ini menganalisis bagaimanakah status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD yang diatasnya telah diletakkan sita eksekusi yang telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli dan bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat dalam Putusan No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 terhadap penguasaan tanah milik perusahaan yang telah diletakkan sita eksekusi, disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD adalah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel S.

Kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT terhadap kepemilikan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative force of the deed of sale and purchase by PPAT toward the ownership of land right. (juridical review of West Jakarta District court’s verdict, dated September 5th 2002, number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

" Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat, kemudian Pembeli mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat. Namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan untuk melaksanakan pendaftaran ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42072

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irena Lucy Ishimora

Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/PDT.G/2017/PN.JAP) = Land Registration and Conveyance on Youtefa Bay Nature Recreational Park (Analysis on Jayapura Court District Number 147.PDT.G/2017/PN.JAP).

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat khususnya Suku Dawir di Kampung Tobati, Jayapura Selatan. Hal ini menjadi masalah karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit karena pendaftaran tersebut terjadi pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura. Penulis menganalisis akibat hukum dari pendaftaran dan peralihan hak atas tanah bersertipikat Hak Milik pada kawasan Taman Wisata ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dinda Namira Anindya

Penerapan Pasal 42 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I = Implementation of Article 42 paragraph (4) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration at the Land Office of the Administrative City of North Jakarta and Bogor Regency Area I

" Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan di Kabupaten Bogor I, akta pembagian waris belum dapat digunakan. Adanya ketidakseragaman prosedur yang harus ditempuh oleh para ahli waris tidak mencerminkan asas sederhana yang ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maena Vianny

Akibat hukum terhadap akta jual beli peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022 = Legal consequences of deed of sale and purchase of transfer of land rights made against the law: Study of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022

" Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian