Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Idha Rachmani
Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani
" ABSTRAK
Notaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1061/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana ... "
2017
T47629
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafizh Prasetya Muslim
Akibat Hukum Pembuatan Covernote Palsu Oleh Pegawai Notaris/PPAT Uuntuk Pencairan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 36/PID.B/2021/PN.KRG) = Legal Consequences Of Making Fake Covernotes By Employees Notary/PPAT For Credit Disbursement At Bank Perkreditan Rakyat (Study Of Karanganyar District Court Decision Number:36/Pid.B/2021/PN.Krg)
" Penggunaan covernote bisa menimbulkan masalah jika Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya yaitu adanya pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawai Notaris/PPAT seperti yang terjadi di Kabupaten Karangnanyar. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum atas pembuatan covernote palsu oleh Pegawai Notaris/PPAT terhadap keabsahan pencairan kredit dan tanggung jawab Notaris/PPAT secara perdata, pidana, administrasi, serta berdasarkan kode etik terkait dengan pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawainya. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan cara penelaahan melalui ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siska Widia Astuti
Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/PID/2017) = The Responsibility Of a Notary / An Official Land (PPAT) Certificate Of Deed Of Sale That Was The Study Of Criminal Acts Of Fraud (Decisions Of The Supreme Court Number 66Pk/PID/2017)
" Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak Atas Bangunan tersebut sudah dialihkan oleh Notaris/PPAT dari pembeli ke penjual sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Dalam hal ini apabila akta yang dibuat mengandung ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bedita Putri Sa'idah
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang melawan hukum : studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 634/Pdt.G/2019/PN.Tng = Accountability of Land Deed Officials against transfer of land rights which are against the law : study of Tangerang District Court Decision Number 634/Pdt.G/2019/PN.Tng
" Dewasa ini banyak sekali sengketa akibat peralihan hak atas tanah yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mencegah konflik tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu, salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB). Sejatinya, PPAT sebagai pejabat umum harus berkeja dengan penuh tanggung jawab, jujur dan tidak berpihak. Dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library