Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Mhd Fadil

Kewenangan Notaris untuk Membatalkan Akta Hibah yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah = The Authority of Notary to Revoke a Grant Act Made by Land Deed Official Protocol Recipient

" Perbuatan hukum penerima hibah setelah terlaksananya hibah sebaiknya tidak bertentangan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena adanya hak bagi pemberi hibah untuk melakukan penarikan kembali dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Dengan adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal maka objek hibah tersebut akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris untuk membatalkan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanggung jawab Pejabat ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elsa Putri Pratiwi Indra

Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh Pegawai Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb) = The Legal Consequences of Forgery of Sale and Purchase Deed Number 103/2013 By Office Employee of Land Deed Official and Buyer (Case Study of Rangkasbitung District Court Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb).

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus membacakan akta jual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan dan menjelaskan isi akta tersebut. Longgarnya pengawasan terhadap pembuatan akta jual beli dalam lingkup pekerjaan PPAT mengakibatkan kerugian oleh beberapa pihak. Adapun permasalahan yang diangkat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soraya Rafika Putri

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah yang mengetahui adanya cacat hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888/K/Pdt/2016 = The annulment of the deed by an authorized deed maker official due to legal related issue. Case study of the decision obtained by the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 888/K/Pdt/2016

" Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan yaitu tentang bagaimana cara pembatalan akta jual beli yang mengandung cacat hukum dan bagaimana akibat hukum atas akta jual beli yang mengandung cacat hukum tersebut. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54277

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bramasto

Akibat perbuatan melawan hukum notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak transparan dalam proses jual beli tanah (studi putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 105/pid.b/2018/pn.srg juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 871/pdt.g/2018/pn.jkt.brt) = Tort inflicted by the notary and the land deed official that provide non-transparent informations during the process on transaction of land sale (case study: serang district court decision of criminal law number105/pid.b/2018/pn.srg juncto. west jakarta court decision number871/.g/2018/pn.jkt.brt)

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objek tanah yang sama dan upaya, 2) pelindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) dan Pembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli ... "

2020

T54573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Azizatu Afifah Juwita Yasin

Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT/2020 = The Making Deed Of Sale And Purchase by The Land Deed Official Based On Fake Information On Supreme Court Decision Number 1146 K/Pdt/2020

" Akta yang dibuat oleh PPAT kerap kali menyebabkan terjadinya suatu sengketa atau konflik dalam pertanahan, sehingga tidak sedikit PPAT yang terjerat perkara di Pengadilan yang salah satunya adalah karena pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk pelanggaran berat pembuatan akta jual beli oleh PPAT dalam kasus di Putusan Pengadilan No. 1146 K / PDT / 2020 serta bagaimana pertanggungjawaban PPAT atas pelanggaran berat yang telah dilakukan tersebut. Adapun penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggarini Pawestri

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

" Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: tanggung jawab PPAT yang melakukan pembuatan akta APHB di luar wilayah jabatannya; dan akibat hukum pembuatan akta APHB yang ditanda ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54276

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anita Anggraeni Suryana

Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

" Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T47122

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kemuning Senja Ramadana

Analisis yuridis tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik yang dilakukan oleh notaris/PPAT = Juridical analysis on crime of counterfeiting letter in an authentic deed ducted by notary/PPAT

" Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat mengakibatkan Notaris dan PPAT patut diduga melakukan tindak pidana, lalu bagaimana tanggungjawab Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47330

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Martin Josen Saputra

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sah sebagai Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.PTK) = Accountability of Notary as Acting Author of Land Deed for Purchase Deed which does not Include All Legal Heirs as Participants (Pontianak District Court Decision Study Number 60/Pdt.G/2018/PN.PTK).

" Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat umum di bidang pertanahan seringkali bertindak lalai baik disengaja maupun tidak disengaja di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta. Dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/PDT.G/2018/Pn.Ptk diangkat dua permasalahan yaitu tentang kekuatan hukum atas akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sah sebagai para pihak dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54879

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abi Muzahid Abdillah

AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS PENJUAL DAN SAKSI OLEH PEMBELI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Dpk) = Legal Consequences for PPAT Conducting Deed of Purchase by Falsifying the Identity of Sellers and Witnesses by the Buyer (Case Study of Depok District Court Decision Number 226 / Pdt.G / 2018 / PN.Dpk)

" Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian