Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Trijono Rudy Laksono
Pengaruh pelaksanaan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) berkaitan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
" BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19621
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutapea, Elfrida
Unintended Consequences Kebijakan Pembebasan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Sertifikasi dan Transaksi Properti: Studi Kasus Pada Provinsi DKI Jakarta = Unintended Consequences of Land and Building Tax Exemption Policy Against Certification and Property Transactions: A Case Study in DKI Jakarta Province
" Penelitian ini bertujuan untuk menguji unintended consequences kebijakan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp. 1 miliar terhadap nilai properti dibawah Rp. 1 miliar. Dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menganalisis data PBB dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk jenis transaksi hak baru (sertifikasi) dan transaksi jual beli (transaksi properti) selama periode 2012 s.d 2019 di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Keisha Anissa Putri Salman
Analisis kebijakan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 126 tahun 2017 ditinjau dari asas certainty, revenue productivity, kepatuhan dan pengawasan = Analysis of DKI Jakarta Governor regulation number 126 of 2017 based on certainty, revenue productivity, tax compliance and tax control principles
" Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini, pendapatan Pemerintah Daerah selalu mengalami potential loss dan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak dan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library