Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Heri Saputra
"
Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung semakin besar, perubahan ini memberikan peluang kepada Provinsi untuk menyusun strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih baik ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T13089
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Torry Duet Irianto
"
Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah, dengan isu Desentralisasi Kesehatan, kemudian adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dengan isu pemerataan dan mutu upaya kesehatan dasar (puskesmas), selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan selanjutkan ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Kewenangan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kahupaten dan Kota ,dengan isu penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan puskesmas.
Permasalahan yang terjadi adalah menurunnya ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T13039
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dzikro
"
Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20153
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kodri
"
Pelaksanaan rotasi tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan antara lain masih ada perawat yang terlalu cepat dirotasi dan ada yang sudah lama disatu ruangan belum mengalami rotasi serta kondisi ini berdampak terjadinya kecemburuan sosial, hubungan yang tidak kondusif pada lingkungan kerja yang akhirnya menurunkan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lamanya waktu rotasi dan karakteristik perawat dengan produktivitas kerja.
Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. H Abdul Moeloek Propinsi Lampung pada bulan Juni ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2003
T10841
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erwan
"
Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kepemilikan terutama ketidaksamaan dalam hal potensi yang dimililki daerah diantaranya adalah potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya Perbedaan kepemilikan tersebut menyebabkan ketimpangan antar daerah bahkan semakin melebarnya jurang antar daerah satu dengan daerah lainnya. Apalagi kepemilikan sumber daya yang adat tersebut belum dikelola secara optimal sehingga antar daerah satu dengan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T1636
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ade Cahyadi
"
Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi potensi kemandirian Daerah Otonom pada pembentukan Kabupaten Way Kanan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pengelolaan potensi daerah setelah dilakukan pembentukan daerah Kabupaten Way Kanan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan evaluatif studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu : pertama, pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan menelaah data yang telah tersedia berupa catatancatatan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T11565
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agussalim
"
Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah propinsi Tingkat I Lampung selaku sumber daya manusia birokrasi, agar lebih profesional dalam bidang tugasnya dan memiliki kinerja dengan baik, maka diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang semakin efektif dan efesien, memuaskan dan kompetitif dalam era globaliasi.
Penelitian atau kajian ini menyangkut "bagaimana sistem efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu kinerja organisasi aparatur pemerintah daerah Propinsi Tk I Lampung?. Dalam ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Amirudin
"
Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, perlu diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dengan berkesinambungan. Penyelengaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan memerlukan berbagai Janis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradikma sehat, yakni yang lebih mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah , UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T12783
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anang Risgiyanto
"
Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.
Penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T13024
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Myrna Asnawati Safitri
"
Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dianggap bertanggungjawab pada munculnya dampak ekologis, ekonomis dan sosial pada kehidupan masyarakat lokal. Kajian-kajian yang membahas kebijakan umumnya hanya menganalisis substansi kebijakan, tetapi tidak mempertanyakan mengapa substansi semacam itu muncul. Kajian semacam ini dikatakan sebagai kajian isi kebijakan, sedangkan kajian yang membahas mengenai bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan diterapkan disebut sebagai kajian proses kebijakan. Dalam kajian proses kebijakan ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan struktural dan kultural. Dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
