Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Evany Onnara
Penerapan prinsip perlakuan nasional dalam agreement on trade related aspects of intellectual property rights terhadap salah satu dependensi mahkota Britania pada kasus merek menyerupai lambang negara = The implementation of national treatment principle in the agreement on trade related aspects of intellectual property rights towards a crown dependency on the use of state emblem as trademark case
" Merek merupakan identifikasi suatu produk perusahaan sehingga perlu dilindungi. Perlindungan terhadap merek dilakukan dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Salah satu prinsip dalam konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan merek adalah prinsip perlakuan nasional. Sejak keberlakuan undang-undang tentang merek pertama tahun 1961 hingga yang terbaru tahun 2016, belum ada yang mengatur mengenai prinsip perlakuan nasional. Penulis akan membahas mengenai penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga oleh Russel Vince, ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S68503
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan / Sekjen DPR
Jakarta: Sekjen DPR, 2009
R 344.09 IND p I
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
M. Yuli Setiawan
Tinjauan hukum perdata internasional mengenai kontrak internasional dan penerapan undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan = Private international law on review about international contract and application law of 24 2009 concerning the national flag and language state symbols and the national anthem
" Perjanjian pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum privat. Perjanjian pinjam-meminjam dapat juga menjadi perjanjian yang bersifat Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur setiap perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat melibatkan subyek hukum Indonesia dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini merupakan kaidah memaksa dan bukan ketertiban umum. Antara kaidah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65400
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lana Aprilia
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pihak swasta dalam bahasa Inggris yang dinyatakan batal demi hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 601 K/PDT/2015 = Juridicial review of foreign language contract were invalidated due to laws and regulations: a case study of decision number 601 K/PDT/2015
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia, putusan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 601 K/PDT/2015 tentang pembatalan perjanjian Loan Agreement. Penelitian ini menggunakan tipe penilitian normatif normative legal research dengan menggunakan pendekatan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library