Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Timbul gelombang protes yang meluas, baik dari masyarakat Prancis maupun dari masyarakat di berbagai belahan dunia, ketika pada tanggal 17 Desember 2003, Presiden Prancis Jacques Chirac mengeluarkan pengumuman bahwa di Prancis akan diberlakukan Undang-Undang Laїcité, sebuah undang-undang tentang pelarangan pemakaian simbol-simbol keagamaan di sekolah negeri di Prancis.Meskipun begitu Pemerintah Prancis tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Laїcité yang diajukan oleh Menteri Urusan Pemuda, Pendidikan Nasional dan Penelitian, Luc Ferry tersebut, menjadi Undang-Undang Laїcité pada tanggal 15 Maret 2004. Tujuan Pemerintah Prancis memberlakukan Undang-Undang Laїcité 2004 adalah menegakkan budaya dan ideologi sekuler yang dianut oleh Prancis. Dengan tegaknya prinsip sekuler maka akan terwujud integrasi nasional dan kerukunan hidup bersama antara penduduk Prancis yang semakin heterogen. Keheterogenan penduduk di Prancis disebabkan oleh banyaknya pendatang dari berbagai negeri di dunia, yang datang dan menetap di Prancis. Pendatang atau orang asing tersebut datang ke Prancis dengan membawa ideologi dan budaya mereka masing-masing.Latar belakang Pemerintah Prancis memberlakukan Undang-Undang Laїcité 2004 adalah pertama, sudah sejak lama Prancis menganut ideologi sekuler, dan ideologi yang telah menjadi budaya Prancis tersebut diperoleh melalui sejarah yang panjang dan tidak mudah; kedua, telah terjadi friksi ideologi dan budaya antara penduduk asli dan pendatang dan antara pendatang itu sendiri.Salah satu pendatang yang makin lama makin banyak jumlah populasinya adalah pendatang yang berasal dari negeri-negeri Maghribi. Pendatang tersebut dinilai masih belum bisa beradaptasi. Mereka masih cenderung memegang dan melaksanakan budaya asli mereka yaitu Arab-Islam. Manfaat lain dari diberlakukannya Undang-Undang Laїcité 2004 adalah membantu pendatang asal negeri-negeri Maghribi untuk menyesuaikan diri dengan budaya sekuler Prancis, sebab sekolah negeri dapat memberikan "kekuatan akulturasi yang besar" pada anak-anak imigran.Penelitian ini ditinjau dari dua sudut pandang, sudut pandang politik menggunakan teori Kepentingan Nasional dan sudut pandang budaya menggunakan teori Adaptasi Lintas Budaya."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis Laicite sebagai salah satu manifestasi nilai-nilai sekularisme di Prancis dan dampaknya terhadap komunitas Muslim di Prancis ketika Laicite diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan dan aturan formal. Argumen utama penulis adalah Laicite merupakan bentuk Cultural Defense Prancis terhadap nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan apa yang telah dimaknai dan diyakini Prancis pasca Revolusi Prancis. Pertama, penulis mengulas Laicite sebagai landasan normatif dan gambaran tentang komunitas Muslim di Prancis. Kedua, penulis mengelaborasi bagaimana Prancis memaknai dan menerapkan Laicite sebagai Cultural Defense yang diawali dengan menciptakan sebuah Cultural Hegemony. Ketiga, penulis menjelaskan implikasi mdash;sosial, politik, budaya, ekonomi, dan hukum mdash;penerapan Laicite yang dialami oleh kaum minoritas imigran muslim Prancis. Penulis menggunakan Historical Representation dibantu dengan wawancara terbatas sebagai metode penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian transnasional dalam ilmu hubungan internasional.

---

ABSTRACT This paper analyzes Laicite as one of the manifestations of secularism in France and its impact on the Muslim community in France when Laicite is implemented in various forms of formal policies and rules. The author 39 s main argument is Laicite is a form of French Cultural Defense against values that are considered contrary to what has been interpreted and believed in France after the French Revolution. First, the author reviews Laicite as the normative foundation and description of the Muslim community in France. Secondly, the author elaborates on how the French interpreted and applied Laicite as Cultural Defense which began by promoting the concept of Cultural Hegemony. Thirdly, the authors explains the social, political, cultural, and legal implications of the Laicite application experienced by a minority of French Muslim immigrants. The author uses Historical Representation assisted by a limited interview as a research method. This research is expected to contribute to transnational studies in the discipline of international relations."