Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Bukittinggi merupakan satu kota yang ditetapkan aturan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah serta penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Penetapan aturan tersebut menimbulkan permasalahan beru terkait penataan ruang, hal tersebut dikarenakan terdapatnya lahan-lahan sawah yang ditetapkan sebagai LSD yang tidak sesuai dengan RDTR, pemanfaatan ruang, izin, konsesi, dan/atau hak atas tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi agar penetapan kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran lahan potensial untuk penerapan kebijakan LSD dan mengevaluasi kebijakan LSD terhadap kesesuaian lahan untuk penerapannya di Kota Bukittinggi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode overlay dan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Luas lahan sawah berpotensi tinggi yaitu sebesar 408,57 ha dan berpotensi sedang sebesar 16,45 ha. Pola sebaran yang dihasilkan mengikuti sebaran luas hamparan sawah sebagai salah satu variabel dengan bobot tertinggi yang digunakan, dimana kesesuaian lahan dengan kelas tinggi mengikuti sebaran lahan dengan luas hamparan sedang dan tinggi, sedangkan lahan dengan kelas kesesuaian sedang mengikuti sebaran luas hamparan yang rendah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbedaan luas yang dihasilkan dari kesesuaian lahan untuk penerapan kebijakan LSD dengan LSD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagian besar disebabkan oleh penggunaan data Hak Atas Tanah (HAT) dan kesesuaian terhadap RDTR yang sudah ditetapkan dan perbedaan pada data batas administrasi yang digunakan.

---

The city of Bukittinggi is a city that has stipulated regulations regarding the control of the conversion of paddy fields and the determination of Protected Paddy Fields (LSD). The stipulation of this regulation raises new problems related to spatial planning, this is because there are paddy fields designated as LSD that are not in accordance with the RDTR, spatial use, permits, concessions, and/or land rights. Therefore, an evaluation is needed so that the determination of the policy is right on target and does not create new problems related to spatial planning. This study aims to analyze the distribution of potential land for implementing LSD policies and evaluating LSD policies on land suitability for their implementation in the City of Bukittinggi. Data analysis in this study was carried out using the overlay method and comparative descriptive method. The results showed that the area of paddy fields has a high potential of 408.57 ha and a medium potential of 16.45 ha. The resulting distribution pattern follows the distribution of paddy fields as one of the variables with the highest weight used, where land suitability with high classes follows the distribution of land with medium and high expanses, while land with medium suitability classes follows the distribution of low expanses. The results of the evaluation show that the wide differences resulting from land suitability for implementing LSD policies with LSD that have been determined by the government are largely due to the use of Land Rights (HAT) data and conformity to the stipulated RDTR and differences in the administrative boundary data used."

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."