"
ABSTRAKBagaimanapun juga peri kehidupan manusia itu berputar di sekitar
kepentingannya dan lingkungan hidupnya. Secara alamiah setiap manusia memiliki
kecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya baik sesaat dan juga jangka
panjang. Seiring dengan itu, sebagian manusia dikodrati dengan daya kreasi dan
kreativitas yang tinggi sehingga berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang
berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, meskipun disadari pula bahwa hanya
sebagian kecil manusia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang-barang
untuk keperluan kehidupan. Sementara itu, sejumlah besar lainnya hanya mampu
menikmati langsung produk-produk yang diciptakannya itu. Dalam keadaan demikian
lahirlah sebuah siklus yang saling menentukan antara satu sama lainnya, yang hingga
kini lebih dikenal dengan istilah produsen di satu sisi dan konsumen pada sisi lainnya.
Kepentingan konsumen memang merupakan titik sentral perhatian konsumen. Betapa
tidak, hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen, dengan memeras otak, dana
dan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk memenuhi tanggung
jawabnya pada keluarga dan rumah tangga. Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerih
payahnya yang ia peroleh dengan membanting tulang dan pikiran, sirna begitu saja
karena barang atau jasa ia peroleh tidak bermanfaat (karena mutu tidak sesuai dengan
informasi yang ia terima, kurang dalam volume, atau bahkan mengandung cacat tertentu
yang menyebabkan ia dapat bukan saja kehilangan harta bendanya tetapi mungkin pula
jatuh sakit atau kehilangan jiwanya).
Bagi Indonesia, negeri yang mayoritas muslim ini (85%), belum menemukan format
yang pasti. Konsumen muslim masih diwarnai ketidakpastian apakah suatu produk
makanan dan minuman yang dikonsumsinya benar-benar halal, atau justru mengandung
unsur haram. Kalaupun muncul format, sayangnya, sepertinya bukan hanya sekedar
untuk melindungi konsumen (muslim) secara umum, tetapi justru ada interest lain yang
sangat dominan, yaitu dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag)
Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemeriksanaan dan Penetapan Pangan Halal; SK Menag Nomor 519 Tahun 2001 tanggal
30 Nopember 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal; dan SK
Menag Nomor 525 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Penunjukan Perum
Peruri sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal. Hal ini menimbulkan kotroversi, di
satu sisi pihak pemerintah dengan Stikerisasi Label Halal bermaksud melindungi
konsumen Muslim dari produk makanan dan minuman dalam kemasan dari produk
pangan yang tidak halal, tetapi di satu sisi kalangan DPR, Lembaga Swadaya
Masyarakat, pengusaha, dan masyarakat lainnya merasa keberatan dengan alasan dari
legalitas, teknis pelaksanaan, biaya tinggi, tidak kompetitif, dan sebagainya.;"
