Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Nurul Indah Fajarini

Peranan dan tanggungjawab kurator dalam proses kepailitan

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37137

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bramantyo Suryodhahono

Kewenangan kurator dalam mengurus boedel pailit atas bank yang terlikuidasi (Studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No.671 K/Pdt.Sus/2011) = The authority of curator to take care and clear the assets of debtor in bank which is liquidated (Case study on the supreme court verdict number 671 K/Pdt.Sus/2011)

" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang ada di bank yang sedang dilikuidasi oleh LPS yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pdt.sus/2011, serta bagaimana kewajiban LPS terhadap boedel pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa Kurator berwenang untuk mengurus dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45887

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indra

Perlindungan hukum atas aset yang telah dilakukan PPJB lunas dalam proses kepailitan = The legal protection of assets that has been settled for the agrrement in form of PPJB in the process of bankruptcy

" Tesis ini membahas tentang pelaksanaan proses Kepailitan atas adanya aset tanah dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang telah dibayar Lunas, serta tindakan yang dilakukan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya atas aset tanah tersebut. Penelitian ini menarik untuk kemudian dibahas karena melihat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan Kepailitan yang kerap menimbulkan permasalahan khusunya terkait dengan harta pailit dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kurator selama proses Kepailitan berlangsung, terlebih lagi dengan adanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53914

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Junita Sari Ujung

Independensi kurator dalam pengurusan dan pembesaran harta pailit = Independence of receiver in the administration and settlement of bankrupt estate

" Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator harus independent dan tidak berpihak terhadap ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24713

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Irwan

Pembatalan pailit oleh mahkamah agung dari kasus PT Cipta Televisi pendidikan indonesia (studi kasus: putusan mahkamah agung N0 834 K/PDT,SuS/2009)

" Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk mengetahui penerapan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan arti utang menurut Majelis Hakim serta dampak pembatalan pailit terhadap kurator yang sedang melakukan pekerjaannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah benar menerapkan hukum sesuai dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27414

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lubis, Ryan Gunawan

Tinjauan yuridis tugas kurator dalam menangani kepailitan dan rahasia bank

" Tesis ini membahas tugas kurator dalam kepailitan khususnya terhadap rahasia bank. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang kepailitan bertugas mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan debitor pailit. Namun kurator menghadapi permasalahan hukum terhadap harta kekayaan debitor yang berada pada perbankan seperti rekening simpanan, deposito, safe deposit box, dan produk jasa perbankan lainnya, yang disebabkan oleh adanya ketentuan rahasia bank. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan kurator berdasarkan kedudukan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Raniya Ockvalynie

Tanggung jawab kurator dalam melindungi hak-hak kreditor: studi kasus: PT. Artika Optima Inti = Curator responsibilites on protecting creditor's rights: case study: PT. Artika Optima Inti bankruptcy

" ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kurator dalam hal pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Artika Optima Inti. Setelah putusan diputuskan oleh Pengadilan Niaga maka perusahaan tersebut debitor tidak dapat mengelola harta perusahaannya sendiri yang selanjutnya disebut harta pailit, akan tetapi dilakukan oleh Kurator yang tanggung jawabnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Penelitian ini adalah ... "

2017

S65796

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hayati Diyan

Sengketa penetapan aturan imbalan jasa kurator pasca dibatalkannya putusan pailit oleh Mahkamah Agung : studi kasus kepailitan PT. Telkomsel = Dispute of curator service fee rules after the annulment of bankrupt by the supreme court : case study of PT. Telkomse bankruptcy

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan ... "

2013

T35057

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muthia Andiny

Pengakhiran perjanjian sewa menyewa secara sepihak oleh tim kurator PT Panca Wiratama Sakti TBK dengan PT Takara Golf Resort (studi kasus: putusan Mahkamah Agung NOMOR 658 K/PDT.SUS/ PAILIT/2014 = Unilateral termination of the rent lease agreement by curator team of pt panca wiratama sakti tbk with PT Takara Golf Resort case (study the supreme court decision NUMBER 658 K/PDT.SUS/PAILIT/2014

" Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kepastian dan akibat hukum dilakukannya tindakan pengakhiran sewa oleh Kurator secara sepihak. Selain itu, juga bertujuan untuk mempelajari putusan hakim atas perbuatan hukum tersebut. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dan menggunakan data sekunder. Tim Kurator menimbulkan kerugian terhadap boedel pailit dengan mengakhiri perjanjian sewa, dan tidak memperhatikan ketentuan pengakhiran perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggie Dwiputri Irsan

Peran dan tanggung jawab kurator terhadap pengurusan harta pailit terkait hak guna bangunan yang berakhir masa berlakunya = Role and responsibility liability of curator towards bankruptcy asset management related to expired right to built

" ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45085

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian