Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Ni Ketut Ulan Swasti Lestari

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan pengecualian dari ketentuan tersebut. Adanya persyaratan khusus tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berbeda dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak orang perseorangan harus memiliki izin kuasa hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22513

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Susilo Budihardjo

Masalah pemberian kuasa suatu tinjauan dari hukum perjanjian perdata Barat

Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fahdrazi Fajar Fahmi

Tinjauan hukum perdata terhadap surat kuasa mutlak dalam nominee arrangement: analisis kasus: perjanjian surat kuasa antara tuan x dan y) = Judicial review on irrevocable power of attorney in nominee arrangement: casesStudy: irrevocable power of attorney between mr. x and y

" Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan dan keberlakuan surat kuasa mutlak dalam Nominee Arrangement berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur secara tegas mengenai surat kuasa mutlak, namun pada praktiknya surat kuasa mutlak diakui dan digunakan, khususnya oleh pemegang saham perseroan terbatas terhadap saham yang dimilikinya. Dalam Nominee Arrangement, surat kuasa mutlak diberikan oleh pemegang saham perseroan terbatas kepada pihak lainnya, dimana diatur bahwa penerima ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65318

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Erry Ayudhiansyah

Relevansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang persyaratan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai acuan yang mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak = The relevance of the Minister of Finance Regulation No. 61/PMK.01/2012 on requirements to become tax court attorney jo. Law No. 14 of 2002 concerning the tax court as a reference that governing the existence of tax court attorney / Erry Ayudhiansyah

" ABSTRAK
Tesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38723

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian