Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Indrianita Melissa Purnamasari
"
Penelitian hukum ini membahas mengenai urgensi penghapusan bank sebagai kreditor separatis pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit debitor-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta membahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya penghapusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan bentuk preskriptif, karena penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan bank sebagai kreditor separatis dalam proses PKPU dan Kepailitan, sehingga akan memberikan saran dan solusi dari permasalahan yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anugrah Trinanto
"
ABSTRAK
Pada kasus Putusan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2010
oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan Perjanjian
Kredit dengan Bank BNI, namun ternyata Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit tersebut
ternyata disewakan kepada PT. Inti Abadi Karya tanpa sepengetahuan Bank BNI. Sehingga
timbul permasalahan bagaimana status hukum objek jaminan fidusia Bank BNI dalam
kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, serta Bagaimana upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Bank BNI terhadap objek jaminan fidusianya tersebut. Dengan kesimpulan :
Pertama, status hukum objek ...
"
2011
T31554
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pandiangan, Roni
"
ABSTRAK
Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang keuangan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Memberikan penjelasan yuridis tentang kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 ...
"
2008
T37460
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Maura Dinda Helmina
"
Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan maupun mengeksekusi harta pailit tersebut, baik debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Meskipun demikian, penerapan asas keadaan diam sendiri masih belum diatur secara komprehensif dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dina Rezkyanti
"
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mempunyai 2 (dua) prosedur dan ketentuan yang berbeda khususnya tentang masa insolvensi.
Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada kreditur separatis untuk melakukan eksekusi obyek jaminan debitur pailit. Jangka waktu eksekusi ini dibatasi selama 2 (dua) bulan dihitung dari terjadinya masa insolvensi. Pada ketentuan penundaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43080
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
