Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query
Jarot Kristiono
"
Bank X merupakan bank ex-LKBB yang sebelumnya hanya berhubungan dengan nasabah korporasi. Setelah merubah jenis usahanya menjadi bank sesuai dengan tuntutan UU Perbankan No: 7 tahun 1992 maka Bank X harus mengikuti semua Ketentuan Perbankan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai jumah minimum kredit usaha kecil yang harus disalurkan oleh Bank X. Ketentuan mengenai kredit usaha kecil tersebut menimbulkan kesulitan Bank X dalam memenuhi minimum KUK yang dipersyaratkan. Sejak menjadi bank sampai dengan akhir Desember 1996 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pigo Pramusakti
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
S18192
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Avrilia T. Rachmawati
"
Bidang ekonomi meliputi berbagai sektor, di antaranya adalah sektor koperasi. Yang paling penting dalam rangka pembinaan dan peningkatan koperasi adalah faktor modal. Modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu berupa simpanan, penyisihan, cadangan dan dari modal luar berupa subsidi, bantuan cuma-cuma, hibah dan kredit. Kami menunjuk BUKOPIN sebagai kreditur karena bentuk badan usahanya adalah koperasi. Fasilitas kredit hanya dilahirkan BUKOPIN sebagai lembaga perbankan yang mendukung koperasi. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan ...
"
Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S7543
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Permadi
Universitas Indonesia, 2010
S24946
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Siti Sundari Arie
"
ABSTRAK
Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan ...
"
2000
D1091
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Sundari Arie
"
Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2000
D510
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Cahya Hardianto Harefa
"
Menggambarkan dengan lebih jelas mengenai small business dan peran akuntan dalam pengembangannya. Dengan nuuan, khususnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan seribu. Mempergunakan dua macam pendekatan pembahasan yakni secara teoritis dan praktis. Secara teoritis melalui studi kepustakaan, secara praktis melalui penelitian lapangan dan wawancara. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah pertama, kurang memadalnya definisi small business yang ada saat ini. Kedua, kurangnya keahlian manajemen dalam pengelolaan small business. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
S18448
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marsepen
"
Kredit Usaha Kecil (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990) adalah
instrumen pemerataan dibidang usaha yang mewajibkan bank untuk mengalokasikan sebesar 20% dari kredit yang diberikan untuk disalurkan kepada pengusaha kecil, sehingga usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, pengusaha kecil dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada bank kerapkali menghadapi kendala dalam penyediaan jaminan/agunan sebagai persyaratan yang digariskan undang-undang, dan alasan ini seringkali digunakan pihak bank untuk menolak permohonan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S9069
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library