Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: dasar pengenaan pajak, permasalahan pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC, dan kredit pajak. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur pengenaan pajak konstruksi EPC agar tidak terjadi dualisme di lapangan.

---

This thesis discusses several issues related to the taxation of the EPC construction in the absence of specific legislation governing. This study focuses on three main issues, namely: the tax base, issues the taxation of EPC construction, and tax credits. This study focus on juridical-normative. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the required special rules governing the taxation of EPC construction to avoid dualism in the field."

"Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dibayarkan oleh pembeli tersebut, menggunakan Faktur Pajak sebagai dasar untuk mengkreditkan pajaknya sebagai Pajak Masukan. Faktur Pajak yang dibuat harus memenuhi syarat formal dan material. Faktur Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi Faktur Pajak yang cacat dan tidak dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang menempatkan tanggung jawab berada di tangan penjual. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 426/B/PK/PJK/2010, majelis hakim memutuskan bahwa PT. Naga Mulia Putra Perkasa sebagai pembeli diwajibkan untuk membayar pajak serta denda atas Pajak Masukan yang terindikasi fiktif. Apakah Faktur Pajak yang terindikasi fiktif tersebut dapat dikreditkan dan apakah pembeli tersebut bertanggungjawab atas hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut oleh pembeli adalah Faktur Pajak yang sah karena memenuhi ketentuan formal dan material dalam Faktur Pajak serta pembeli tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pembeli disarankan untuk menyimpan Faktur Pajak yang asli, bukti pembayaran yang lengkap serta dokumen pendukung terhadap transaksi yang dilakukan dengan penjual serta majelis hakim harusnya memeriksa penjual terlebih dahulu dan memberikan sanksi serta hukuman yang tegas terhadap penjual yang terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah atau fiktif.

---

Indonesian value added tax uses tax credit system with tax invoice. Tax invoice is a proof of the tax levy for the delivery of taxable goods or taxable services. Obligation to make tax invoice is a circle link in a series of value added tax liability. Taxes paid by the buyer, use as the basis for tax invoices as input tax credit. Tax invoice must meet the formal and material requirements. Tax invoices that do not qualify will be defective and can not be credited. Value added tax is an indirect tax which places responsibility in the hands of the seller. In the case of the Supreme Court Decicison Number 426/B/PK/PJK/2010, the judges ruled that PT. Naga Mulia Putra Perkasa as buyers are required to pay taxes and penalties on the tax due fictitious input tax invoices. Is Tax Invoice which indicated fictitious can be credited and whether the buyer is responsible. This study is using normative study with explanatory typology. Results of this research indicate that the creditable input tax by the purchaser is a legitimate tax invoices because the formal and material requirements is fulfilled and the buyer can not held accountable for it. Buyers are advised to keep the original tax invoices, reciepts and supporting documents to complete transactions with the seller and the seller’s judged should be checked in advance and provide strict sanctions and penalties against sellers who proved invaled tax invoices issued or fictitious."

"Laporan ini menguraikan analisis koreksi Pemeriksa Pajak atas SPT Tahun 2014 PT PIA. Pemeriksa Pajak mengoreksi nilai peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penyesuaian fiskal negatif, dan kredit pajak PT PIA. Hasil analisis menunjukkan beberapa koreksi Pemeriksa Pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis juga menunjukkan beberapa koreksi Pemeriksa Pajak yang memiliki dasar hukum yang lemah namun dapat dipertahankan karena PT PIA tidak dapat memberikan dokumen bukti transaksi dalam jangka waktu yang diberikan.

---

This report explains the analysis on Tax Auditor rsquo s correction on PT PIA Annual Tax Return for fiscal year of 2014. Tax Auditor made correction on the amount of sales, cost of goods sold, other operating expenses, non operating income, non operating expenses, negative income adjustment, and tax credit. Analysis shows that a couple corrections by Tax Auditor is not in accordance with Indonesia tax regulations. Analysis also shows that few corrections have weak legal basis but they can be justified because PT PIA can not give the supporting documents within the given time limit. "

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Laporan magang ini berisi evaluasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi ekspatrait yang dilakukan oleh KKP AB. Proses pelaporan SPT ini dimulai dari persiapan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan perhitungan yang diperlukan, dan pelaporan SPT tahunan. Evaluasi pelaporan SPT yang dilakukan KKP AB ini ditujukan untuk melihat apakah sudah ada kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pelaporan SPT tahunan orang pribadi ekspatriat sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga saat penulisan laporan ini dibuat. Selain evaluasi, laporan ini juga berisi refleksi diri penulis selama mengikuti kegiatan magang di KKP AB sehingga penulis dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

---

This internship report contains an evaluation of the expatriate's tax return (SPT) reporting carried out by KKP AB. The tax return reporting process starts from preparing to collect the required data and information, carrying out the necessary calculations, and reporting the annual SPT. The evaluation of tax return reporting carried out by KKP AB is aimed at seeing whether there is conformity with the tax regulations in force in Indonesia. Based on the evaluation carried out, the process of reporting expatriate annual personal tax returns has been effective in accordance with the regulations in force at the time of writing this report. Apart from evaluation, this report also contains the author's self-reflection while participating in internship activities at KKP AB so that the author can improve himself."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas rekapitulasi kredit pajak pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 PT EDN. Dengan rekapitulasi kredit pajak, perusahaan dapat memastikan seluruh kredit pajak telah tercatat dan dokumentasi yang disediakanperusahaan telah memadai untuk penghitungan SPT Tahunan PPh Badan. PT EDN memiliki kredit pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Rekapitulasi kredit pajak pada PT EDN bertujuan untuk menghitungjumlah pajak yang telah dibayar oleh PT EDN atas Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang telah tercatat, seluruh dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang dimiliki oleh PT EDN sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga perhitungan kredit pajak PT EDN dapat digunakan sebagai perhitungan SPT Tahunan PPh Badan sebagai pengurang pajak terutang.

---

ABSTRACTThis report aims to conduct the evaluation of prepaid tax recapitulation of annual tax return of corporate income tax in 2019 for PT EDN. With a prepaid tax recapitulation, the company can ensure that all prepaid tax have been recorded and the documentation provided by the company is sufficient for the calculation of the Annual Corporate Income Tax Return. PT EDN has a prepaid tax on Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 25. The prepaid tax recapitulation at PT EDN aims to calculate the amount of tax paid by PT EDN for Taxable Income. Based on the documentation and calculation of prepaid tax that have been recorded, all documentation and calculation of prepaid tax owned by PT EDN are in accordance with applicable tax laws. So that the calculation of PT EDN`s prepaid tax can be used as a calculation of the Annual Corporate Income Tax Return as a deduction from the taxpayable."

"Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli sebagai kredit pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari kepastian hukum, serta dampaknya bagi masyarakat dan pengembang properti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menemukan ketidakpastian hukum atas kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex speialis les generalis) berimplikasi tidak dapat mewujudkan fungsi budgetair, tidak memenuhi prinsip fleksibilitas administrasi sebagai Kredit Pajak Daerah, tidak memenuhi prinsip keberterimaan secara politis karena pendefinisiannya mengandung multi interpretasi dan tidak memenuhi substansi dasar pengenaan pajak terutang. Dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat secara ekonomis menjadi beban dan tidak adil, sedangkan bagi pengembang properti akan mengalami kesulitan menerapkan ketentuan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan saat ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak calon pembeli karena kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan.

---

The increase in the sale and purchase agreement on property units is an indication of the avoidance of taxes on the acquisition of land and building rights in the capital city of Jakarta. In an effort to prevent such tax evasion, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued a tax policy on the acquisition of land and/or building rights on the preliminary agreement for binding sale and purchase as a local tax credit. This study aims to analyze the policy for the acquisition of land and building rights for binding sale and purchase agreements in terms of legal certainty, as well as its impact on the community and property developers. This research uses descriptive qualitative method. The results of the analysis found legal uncertainty over the policy of land and building rights acquisition fees for binding sale and purchase agreements because it was contrary to higher regulations (lex speialis les generalis) which had implications for not being able to realize the budgetair function, not meeting the principle of administrative flexibility as a Regional Tax Credit, fulfills the principle of political acceptance because its definition contains multiple interpretations and does not meet the basic substance of the imposition of tax payable. The impact of this policy on the community is economically burdensome and unfair, while property developers will have difficulty implementing the provisions for imposing duties on the acquisition of land and building rights when the sale and purchase agreement is signed with the prospective buyer because the policy is contrary to the Taxation Law."