Ditemukan 70 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2003
346.078 PRO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ougy Dayyantara
"
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana KPPU mampu mencegah terjadinya peisekongkolan dalam tender. Hal ini penting mengingat KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha di Indonesia Sebagai bentuk penawaran, seharusnya tender dilakukan secaia terbuka dan adil. Akan tetapi dalam kenyataannya praktek tender tersebut seringkali tidak fair, b;ilikan menjurus
kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tentu akan merugikan orang banyak.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, berupa ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36603
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rully Hesrul Yudia Wangi
"
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37356
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Diana Virda Ekaningrum
"
Tesis ini membahas tentang afkir dini induk ayam yang dilakukan dua belas pelaku usaha ayam ras pedaging. Melalui Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha melakukan kartel ayam. Akan tetapi dalam bandingnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn Jkt.Brt menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, begitupun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang menyatakan menguatkan putusan PN ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52160
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Januar Abdul Razak
"
Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan tender yang melarang adanya pihak terafiliasi untuk mengikuti tender secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya adalah penelitian mengacu ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44878
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ronny Bara Pratama
"
Penelitian ini berupaya untuk menganalisis prosedur pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU saat ini di Indonesia termasuk kelemahannya. Analisis dilanjutkan dengan melakukan perbandingan atas prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha di negara Amerika Serikat terkait FTC (Federal Trade Commission) dan di negara Jepang terkait JFTC (Japan Fair Trade Commission). Analisis dalam penelitian ini tujuan untuk dapat merumuskan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novita Milanda
"
Penulisan ini dilatarbelakangi dengan begitu banyaknya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang persaingan usaha termasuk di dalamnya terkait dengan Monopoli. Hingga pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU ini menimbulkan pertanyaan pertama, bagaimana konsistensi putusan- putusan KPPU terhadap praktek monopoli. Kedua, metode apa yang diterapkan dalam pembuktian penyalahgunaan praktek monopoli dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26001
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: KPPU, 2009
R 343.072 KOM b
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Irna Irmalina
"
Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi dan kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa (1) KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen dan ...
"
2006
JUKE-2-1-Agust2006-63
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Henry Sulaiman
"
Ada dua kasus penting yang sangat perlu kita perhatikan dalam perjalanan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Pertama, kasus Indomobil yang berakhir pada dibatalkannya putusan KPPU karena prosedur formalitas putusannya dianggap menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, adalah kasus Garuda yang sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus garuda putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan KPPU diharuskan melakukan pemeriksaan tambahan, sedangkan KPPU sendiri tidak dapat melakukan pemeriksaan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13248
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
